Warga Aquarium Pasar Ikan Kami Sadar Tanah Pemerintah, Tapi…

Liputan6.com, Jakarta – Warga Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, menilai pemerintah dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan tempat tadi. Bahkan mereka menilai Ahok melanggar undang-undang pertanahan.

Koordinator warga, Upi Yunita, yg jua pengacara ini menyatakan Pemprov DKI sudah terperinci melanggar hak rakyat. Pemerintahan yg dikomandoi Ahok itu dipercaya mengabaikan undang-undang dalam proses penggusuran.

"Iya, seluruh jua sadar bahwa ini tanah pemerintah, akan akan tetapi undang-undang kita mengatur bagaimana merelokasi warga dan proses peruntukan tanah bagi negara," terang Upi kepada Liputan6.com kepada Kampung Akuarium, Jakarta, Minggu (10/4/2016). 

Upi menyatakan, dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor dua Tahun 2012 beserta terperinci mengatur mekanisme relokasi & peruntukan tanah. Proses itu berupa pengenalan & musyawarah selama 60 hari kerja.

"Kalau keberatan menurut warga & timbul kontradiksi, pemerintah harus memanggil pihak yg keberatan & bermusyawarah selama 30 hari. Nah! Kami tidak pernah diajak musyawarah, hanya pengumuman kepada beberapa warga saja," ujar Upi kesal.

Undang-undang (UU) yg dimaksud Upi adalah UU Nomor dua tahun 2012 yg mengatur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebesar 61 pasal dalam UU tadi beserta terperinci mengatur rapikan cara pengadaan tanah sang pemerintah.

UU tadi, menjelaskan kewajiban pemerintah buat mengubah rugi bangunan milik warga atau preman yg menjadi peruntukan kepentingan awam. Upi & warga lain jua menyertakan kontrak politik antara mereka beserta Presiden Joko Widodo.

Kontrak tertanggal 15 September 2012 yg ditandatangani Jokowi itu menjelaskan adanya agunan bagi warga yg sudah menempati tanah pemerintah selama 20 tahun lebih akan diberikan ganti rugi, & pemukiman kumuh tidak bakal digusur hanya ditata.

Para warga kepada Kampung Akuarium jua menyesalkan para pimpinan mereka ditingkat kelurahan & kecamatan yg dulunya berjanji tidak akan menggusur, hanya menata. Warga memiliki bukti rekaman musyawarah pertama mereka beserta Camat Penjaringan. Mereka geram beserta kebohongan camat & pemerintah.

"Sampai dikala ini camat saja enggak berani ke sini. Kami mau kejelasan & klarifikasi, jangan buang sana-buang sini, kami enggak mau bertele-tele," ucap Iyan (31) yg sudah puluhan tahun menghuni tempat yg direncanakan Ahok buat dibangun plaza itu.

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *