Salah Kaprah Tentang Pencurian Ikan

Bisa jadi karena bangsa ini sudah begitu usang memunggungi bahari, seketika terdapat isyu yg berkenaan menggunakan bahari khususnya perikanan, sontak gagap dan kaget. Lebih spesifik lagi isyu wacana pencurian ikan sang nelayan asing, komentar dan tanggapan yg bermunculan begitu sumir. Penguasaan pengetahuan sangat dipengaruhi hingga seberapa jauh orientasi dan pencerahan ekologi yg dimiliki. Dari tanggapan dan komentar yg sumir itu, nampak drajat pengetahuan atas perkara-perkara perikanan. Satu antara lain tanggapan atas pencurian ikan sang nelayan asing dan ilham menenggelamkan kapal. Masalah ini direduksi begitu sederhana, yg berujung dalam solusi yg sederhana juga.

Seperti nalar berpikir yg dirumuskan dalam pernyataan bahwa perkara pencurian ikan sang nelayan asing karena lemahnya pengamanan dan supervisi perairan Indonesia. Maka penyelesaiannya: tingkatkanlah pengamanan dan supervisi agar nir terjadi pencurian ikan. Inilah yg aku katakan taraf drajat pengetahuan mensugesti cara berpikir. Padahal faktanya (bukan nalar), perkara pencurian ikan sang nelayan asing ditimbulkan sang poly faktor. Justru pengamanan dan supervisi perairan kita sudah nisbi baik. Atas kabar ini, tentu menjadi aneh, mengapa menggunakan pengamanan dan supervisi yg sudah baik itu, malah pencurian ikan bertambah marak dalam sepuluh tahun terkahir. Itu adalah terdapat faktor lain yg determinan mensugesti.

Paling nir terdapat empat faktor secara generik dikuasai: (1) lemahnya penegakan aturan ; (2) longgarnya aturan aturan; (3) mafia perikanan dan (4) efek perkembangan mayapada. Empat faktor inilah yg saling terkait mensugesti terjadinya kejahatan Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing atau lazim dikenal menjadi illegal fishing.

Tetapi yg mesti diluruskan terlebih dahulu wacana tutur nelayan asing. Dalam tindak pidana perikanan wacana illegal fishing,tidak dikenal tutur nelayan asing menjadi subyek aturan. Hukum pidana perikanan yg bersifat spesifik itu mengenal 2 subyek aturan : kapal dan setiap orang. Setiap orang umumnya ditujukan dalam nakhoda dan anak butir kapal dan korporasi. Hal yg spesifik wacana kapal menjadi subyek aturan. Kapal perikanan dipercaya menjadi representasi negara yg ditunjukan menggunakan bendera kebangsaan. Dengan tutur lain, negaradianggap subyek aturan.

Oleh karenanya waktu terdapat seruan buat menenggelamkan kapal hal itu ditujukan kepada kapal menjadi subyek aturan yg melakukan tindak pidana perikanan. Menjadi aneh, bila menenggelamkan kapal dikaitkan menggunakan HAM dan nir manusiawi. Kapal nir terikat sang HAM. Meskipun menjadi subyek aturan. Disinilah letak galat kaprah. Apa dikira TNI AL meluncurkan roket atau torpedo buat menghancurkan kapal itu menggunakan awaknya kemudian karam. Tindakan ini bukan saja menyalahi aturan aturan nasional dan internasional, akan akan tetapi ngajak perang namanya.

Kejahatan Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing tidak mengenal asing atau domestik. Kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia. Jila melanggar terkena jerat aturan ini. Jadi tidak bisa direduksi sekedar kapal asing. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia sekalipun bila tidak memiliki biar, nir melaporkan output tangkapan atau nir menangkap dalam fishing ground yg ditetapkan dikatagorikan menjadi pencurian ikan. Justru kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yg poly melakukan pencurian ikan. Lho? Bukankah rakyat negara Indonesia berhak menangkap ikan dalam perairan negara sendiri. Inilah celah dan galat satu modus menurut pencurian ikan.

Saat melakukan pemeriksaan mendadak, Menteri Susi menemukan kapal berbendera Indonesia menggunakan nama lambung kapal KM Natuna (nama Indonesia) akan akan tetapi seluruh awak kapal dan pemilik kapal menurut negara Thailand. Salah satu modus menurut pencurian ikan menggunakan double flagging (penggunaan bendera kapal ganda)atau membarui bendera kapal. Bagaimana mungkin pengawas perikanan menelaah satu persatu dokumen perizinan dalam tengah bahari menurut ribuan kapal setiap harinya yg tengah menangkap ikan?. Sumber kesalahan primer berada dalam Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri yg mengeluarkan biar (SIPI dan SIKPI) tanpa melakukan uji fisik menjadi mekanisme standard. Singkatnya, modus pencurian ikan ditimbulkan sang illegal lisence yg dilakukan sang mafia perikanan. Diantaranya melakukan manipulasi data dalam registrasi kapal eks asing (Delition Certificate dan Bill of Sale) dan memproduksi surat biar buat beberapa kapal yg sengaja didesain serupa.

Jila ingin menghancurkan pencurian ikan, wajib dimulai menurut hulu. Dari KKP sendiri, menggunakan memberantas mafia perikanan yg bisa mengeluarkan biar menggunakan uang sogokan. Apa yg dilakukan sang Menteri Susi menggunakan moratorim perizinan hingga April 2015, menjadi langkah awal. Langkah mini inipun sudah membuahkan output. Dari 933 kapal asing yg marak beroperasi dalam ZEEI sekarang hanya bersisa lebih kurang 164 kapal asing. Semuanya dalam kabur atas kebijakan moratorium perizinan. Thailand dan Vietnam yg memohon-mohon dalam Menteri Susi buat segera mencabut moratorium itu.

Pencurian ikan juga ditimbulkan sang efek perkembangan mayapada. Diantaranya Australia menutup 70% daerah bahari coral kemudian Filipina dan Oman juga melakukan pengetatan (jumlah tangkapan ikan). Sementara permintaan pasar internasional akan pasokan ikan begitu tinggi. Peristiwa ini mengingatkan kita pergi dalam tingginya harga cengkeh dan lada dalam pasar Eropa dalam abad ke 15, yg menjadikan Portugis, Spanyol, Inggris dan VOC menyerbu Nusantara. Akibat penutupan 70% daerah coral dalam Australia dan adanya perketat penangkapan ikan dalam Afrika, India, pasar Hong Kong kekurangan pasokan. Luas perairan Indonesia yg terluas dalam mayapada menggunakan ragam ikan tropis dan adanya kebijakan foreign fishing vesselmenjadikan perairan Indonesia jadi ladang pencurian ikan akbar-besaran dalam sepuluh tahun terakhir.

Indikator dampak pasokan ikan menurut perairan Indonesia bisa dicermati dalam pasar Singapura. Saat ini pasokan ikan dalam Singapura berkurang menjadi akibatnya menjadikan harga ikan melambung. Ikan layang atau ikan selar yg umumnya dijual dalam kisaran harga 7 dollar Singapura sekarang menjadi 8 dollar Singapura, atau naik lebih kurang 14 %.Lonjakan harga ikan tadi implikasi Malaysia menghentikan pengiriman ikan ke Singapura menggunakan dalih buat mengantisipasi kekurangan jumlah pasokan ikan ketika ekspresi dominan hujan. Padahal output tangkap kapal Malaysia rendah setelah takut mencuri ikan dalam perairan Indonesia setelah terdapat ancaman menenggelamkan kapal dan ditangkapnya ratusan kapal Malaysia sang TNI AL.

Maraknya pencurian ikan dalam perairan Indonesia juga ditimbulkan adanya celah aturan atau longgarnya aturan aturan. Indonesia masih memberi kelonggaran kapal asing buat menangkap ikan dalam Indonesia menggunakan beberapa persyaratan (yg kemudian poly dilanggar). Padahal negara-negara lain terdapat yg melarang atau memberi aturan yg sedemikian ketat. Seperti Australia, porto biar buat menangkap ikan dipengaruhi seharga US$ 1 juta. Itupun hanya berlaku buat beberapa bulan dan jenis ikan tertentu. Ketika pemerintah hendak menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), justru ditentang sang asosiasi perikanan yg notebenenya pelaku urusan ekonomi perikanan akbar (korporasi). Sebaliknya nelayan-nelayan tradisional menyambut gembira. Sudah bisa ketebak perusahaan-perusahaan perikanan dalam Indonesia selama ini terlibat dalam mafia perikanan dan hanya jadi tameng dan perusahaan fiktif menurut perusahaan asing.

Celah lainnya, aturan Indonesia masih membolehkan adanya transhipment dalam tengah bahari. Kapal-kapal penangkap ikan yg memiliki biar memindahkan output tangkapan ke kapal pengumpul yg sudah menunggu dalam batas luar ZEEI. Tentu saja proses bongkar muat output tangkapan nir terjadi dalam pangkalan pendaratan ikan terdekat. Alasan sederhana, harga ikan dalam Indonesia terlampau murah bila wajib dalam-eksport. Keuntungan akbar nir bisa diraih sang perusahaan-perusahaan asing itu. Mending dibongkar dalam Malaysia atau Vietnam yg harga jualnya lebih tinggi. Tetapi, sekali lagi, ketika Presiden Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden akan embargo transhipment, ditentang sang asosiasi perikanan nasional, menggunakan alasan porto operasional yg tidak tertutupi. Termasuk aturan wajib buat selalu menghidupkan Vesel Monitoring System( VMS ) dalam kapal yg bisa memantau posisi dan kordinat setiap kapal. Modus yg berlangsung VMS dimatikan dan dipindahkan ke kapal lain.

Sementara itu terdapat pelbagai alasan-alasan klasik yg digunakan menjadi kedok. Seperti alasan tersesat dan menghindar menurut badai atau mengangkut insan bahtera. Ada juga melakukan lintas tenang akan tetapi indera penangkap ikan nir disimpan dalam palka dan kedapatan dalam kondisi basah. Hal ini poly terjadi dalam lintas menurut barat ke timur yg belum dipengaruhi lorong ALKI. Gagasan Jokowi ingin membuat tol bahari lintas barattimur bisa juga diartikan menjadi ALKI IV. Untuk juga mengawasi kapal-kapal yg melintas tenang menjadi kedok mencuri ikan.

Tetapi menurut holistik penyebab dan faktor maraknya pencurian ikan, faktor penegakan aturan yg paling secara generik dikuasai. Satu model, badan pengawas dalam Pontianak selama 2008-2014 sudah menangkap sebesar 253 kapal motor berbendera asing. Angka ini mungkin dipercaya prestasi, akan akan tetapi bila diperbandingkan menggunakan 5000an kapal ikan berbendera asing dalam daerah ZEEI, menjadi tidak sebanding. Wilayah ZEEI hampir tidak bisa dijangkan sang kapal-kapal nelayan tradisional yg homogen-homogen beratnya dibawah 30 GT. Sudah menjadi misteri awam (sebagaimana razia polisi kemudian lintas), transaksi terjadi dalam tengah bahari. Bayangkan saja, daripada ditangkap, disidang dan divonis menggunakan ancaman sanksi aporisma Rp 20 miliar terus kapal disita menggunakan output tangkapan, mending keluar uang Rp 500 juta Rp 1 Miliar. Rumitnya, terdapat 3 (3) forum yg punya wewenang menjadi penyidik: TNI AL, PPNS Perikanan dan Polisi Air. Ditambah pengawas menurut Bakamla (menurut 12 instansi). Masing-masing bisa bertindak bareng dan sendiri-sendiri. Ego sektoral lebih terasa dalam penegakan aturan bahari. Belum terselesaikan satu instansi menelaah dokumen kapal, naik lagi instansi lain yg menanyakan hal serupa.

Makanya kapal-kapal penangkap ikan asing yg ditangkap mayoritas kapal mini dibawah 100GT. Inipun belum terselesaikan masalahnya. Kendala-hambatan teknis dalam lapangan yg kerap ditemui misalnya: nir adanya dermaga spesifik buat tambat labuh kapal ikan asing yg ditangkap. Lalu ditumpuk begitu saja dalam pangkalan pendaratan ikan (PPI) yg niscaya mensugesti kemudian lintas keluar masuk kapal-kapal nelayan. Belum lagi mengurus anak butir kapal asing non yustisia yg menunggu aplikasi pembuangan ke luar negeri. Dari soal nir adanya tempat, hingga porto makan selama penahanan dalam tempat terbuka itu. Karena perkara ini bukan ranah imigrasi maka beban diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Baik UU Perikanan juga UNCLOS nir membolehkan awak kapal asing dikenakan tahanan penjara atau ditahan dalam tempat tinggal tahanan.

Masalah selanjutnya dalam status kapal yg dirampas sang negara. Ketentuan aturan kita menyatakan kapal sitaan itu bisa dilelang atau dihibahkan. Tapi ke 2 cara lain pilihan ini punya konsekwensi yg nir sederhana. Para mafia perikanan lebih putusan bulat menggunakan lelang. Kira-kira modusnya misalnya ini: Harga taksiran kapal lebih kurang Rp. 1,lima miliar. Para pemilik kapal asing herbi mafia dalam Indonesia menggunakan menyampaikan uang 50% atau lebih kurang Rp. 750 juta. Saat pelelangan, para perusahaan domestik sudah diatur dalam satu class. Sehingga nir akan terdapat yg menawar dalam atas Rp 150 juta. Uang Rp 150 juta itulah masuk ke kas negara. Sedangkan Rp 600 juta dibagikan kepada pihak-pihak terutama pihak kejaksaan menjadi penuntut awam yg berwenang menyelenggarakan lelang. Dari poly perkara ditemukan Harga kapal sitaan lebih kurang Rp 150 juta, paling tinggi masuk ke kas negara hanya Rp 40 juta. Sialnya, kapal output lelang itu, pergi lagi kepemilik aslinya dalam luar negeri. Dan beroperasi lagi menjadi kapal pencuri ikan. Ditangkap lagi, disita lagi, lelang, pergi ke pemilik dan beroperasi lagi. Begitulah siklusnya. Padahal porto operasi penangkapan, porto adhoc kapal, penambatan kapal dan memberi makan ABK selama proses pengadilan nir sepadan menggunakan output lelang yg masuk ke kas negara.

Pilihan ke 2, dihibahkan. Karena proses persidangan memakan waktu yg usang, maka kapal sitaan jadi nir terawat dan rusak. Kapal yg akan dihibahkan ke gerombolan nelayan wajib diperbaiki terlebih dahulu sebelum dihibahkan. Beban porto diserahkan kepada pemda dimana gerombolan nelayan itu berada. Sudah bisa ketebak, Pemda akan berdalih APBD nir mengalokasikan aturan buat itu. Kecuali Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan mengumpulkan seluruh Kepala Daerah buat memberi solusi atas perkara ini.

Cara terakhir ya ditengelamkan menjadi rumpon. Bisa jadi nir terdapat pemasukan buat kas negara menurut kapal sitaan tadi. Tetapi upaya ini juga memutus mata rantai mafia perikanan yg begitu akut. Jadi seruan menenggelamkan kapal sesungguhnya juga menjadi pesan Jokowi kepada para mafia perikanan. Seruan ini sesungguhnya bukan ilham baru. Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan lahir atas hasrat Menteri Freddy Numberidan hasrat DPR ketika itu. Agar adanya efek jera, kapal ditenggelamkan saja. Kedua, UU perikanan Australia sudah usang memakai cara ini buat mengatasi pencurian ikan dalam negaranya. Jadi waktu Presiden Jokowi melontarkan seruan buat menenggelamkan kapal lantas ditanggapi negatif, sesungguhnya karena dasar pengetahuan yg nir memadai. Atau karena Presiden Jokowi dan Menteri Susi yg melontarkannya. Ketika Menteri Freddy Numberi atau Fadel Muhammad yg pernah melontarkannya, tanggapan nir bergitu reaktif. Bahkan dalam tahun 2003 dan 2004, kapal ikan berbendera Filipina dan Thailand sudah pernah ditenggelamkan sang TNI AL.

Saya kira soal menenggelamkan kapal asing pencuri ikan, bukan semata perkara remeh temeh. Ini menyangkut soal perilaku, cara pandang dan prinsip menjadi anak bangsa. Tidak terdapat yg bisa ditawar bila sudah menyangkut soal kejahatan dan kedaulatan. Berbeda menggunakan konkurensi perbatasan yg bukan masuk dalam katagori kejahatan dan batas kedaulatan abu-abu. Tapi pencurian ikan sang perusahaan asing, menjadi wujud baru menurut okupasi VOC yg hendak merampas output bumi Nusantara. Sejarah juga mencatat, kuatnya penguasaan penjajahan dalam bumi Nusantara juga ditimbulkan sang keberpihakan anak bangsa kepada para VOC. Andai saja Sultan Haji nir bersekutu menggunakan VOC, Banten nir akan jatuh. Andai saja Aru Palaka tidak membela VOC, Makasar nir akan takluk. Dan andai tutur Amungkurat I nir berbelas kasih dalam VOC, bumi Mataram dan Utara Jawa nir akan dikuasai VOC. Tak terdapat beda: VOC mengeruk output (bumi) daratan buat kemakmuran bangsanya, kapal-kapal asing penangkap ikan itu mengeruk output (bumi) perairan Indonesia.

Salam Kompasiana.

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *