Mengkaji Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan & Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, dikenal beberapa jenis pelanggaran aturan perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. adapun pelanggaran aturan perikanan ini terbagi atas, pelanggaran aturan pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan & penangkapan ikan beserta menggunakan bahan peledak, pelanggaran aturan pengelolaan sumberdaya ikan & pelanggaran aturan bisnis perikanan tanpa biar. Dalam goresan pena ini penulis akan mempelajari pelanggaran aturan pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan & penangkapan ikan beserta menggunakan bahan terlarang

Ketentuan mengenai pelanggaran aturan ini diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87. Pada pasal 84 ayat (1) rumusannya menjadi berikut:

Setiap orang yg beserta sengaja kepada loka pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan &/atau pembudidayaan ikan beserta menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, indera/& atau cara, &/atau bangunan yg sanggup merugikan &/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan &/atau lingkungannya sebagaimana kepada maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana beserta pidana penjara paling usang 6 (enam) tahun & sanksi paling poly Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar 2 ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yg dimaksudkan artinya embargo bagi setiap orang atau badan aturan buat melakukan aktivitas penangkapan & pembudidayaan ikan beserta menggunakan bahan kimia & sejenisnya yg sanggup membahayakan kelestarian sumberdaya ikan & lingkungannya.

Pada pasal 84 jua ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, pakar penangkapan ikan, & anak butir kapal hal ini diatur dalam ayat 2. pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, &/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam ayat tiga. sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, &/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam ayat 4. Hal ini seluruh ditujukan bilamana dilakukan kepada loka pengelolaan perikanan Indonesia.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, indera &/atau cara, &/atau bangunan yg sanggup merugikan &/atau membahayakan kelestarian asal daya ikan & lingkungannya yg nir saja mematikan ikan secara tertentu, tetapi sanggup jua membahayakan kesehatan insan & merugikan nelayan & pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan menjadi yg akan terjadi penggunaan bahan & indera yg dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan saat yg usang, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Kemudian kepada Pasal 85 yg diubah dal;am UU No. 45 Tahun 2009, mengungkapkan:

Setiap orang yg beserta sengaja memiliki, menguasai, membawa, &/atau menggunakan indera penangkap ikan &/atau indera bantu penangkapan ikan yg mengganggu & merusak keberlanjutan asal daya ikan kepada kapal penangkap ikan kepada loka pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana beserta pidana penjara paling usang lima (lima) tahun & sanksi paling poly Rp2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah).

Ketentuan dalam pasal 9 mengatur mengenai penggunaan indera penangkap ikan yg nir sinkron & yg sinkron beserta kondisi atau standar yg kepada memutuskan buat tipe indera tertentu sang negara termasuk jua didalamnya indera penangkapan ikan yg dihentikan sang negara.

Pelarangan penggunaan indera penangkapan ikan &/atau indera bantu penangkapan ikan diharapkan buat menghindari adanya penangkapan ikan beserta menggunakan alat-alat yg sanggup merugikan kelestarian asal daya ikan & lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat loka pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan indera penangkapan ikan yg nir sinkron beserta karakteristik istimewa alam, & fenomena terdapatnya aneka macam jenis asal daya ikan kepada Indonesia yg sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yg bukan menjadi sasaran penangkapan.

Sedangkan pasal 86 berisi embargo bagi setiap orang atau badan aturan buat melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran & kerusakan asal daya ikan &/atau lingkungannya, yg dimaksud beserta pencemaran asal daya ikan artinya tercampurnya asal daya ikan beserta mahluk hayati, zat, tenaga, &/atau komponen l

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *