Lemahnya UU Perikanan Jerat Koporasi

Melihat info Dirpolair Polda Sulsel yg kepada 25 April kemudian mengamankan nelayan berasal Sumbawa kepada tengah perairan Sulawesi, tepatnya sekitar 30 mil bahari sebelah selatan Pulau Setanger, Kecamatan Likang Tangaa Kabupaten Pangkep alasannya adalah melakukan aktivitas mencari ikan memakai memakai bahan-bahan peledak. Ditengarai bahwa para nelayan yg terbiasa melakukan bahan peledak itu dimanfaatkan sang orang-orang atau korporasi eksklusif buat menjalankan aksi-aksi pengeboman memakai melibatkan nelayan-nelayan mini.

Pengaturan terhadap korporasi atau badan aturan dalam undang-undang perikanan masih tergolong lemah, meskipun kepada dalam undang-undang perikanan telah diatur perihal prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, dan pihak yg bisa dibebankan tanggung jawab ketika korporasi melakukan pelanggaran aturan, akan tetapi berdasarkan ekonomis penulis, pengaturan perihal prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang perikanan masih mengakibatkan penafsiran yg bersifat multi-interpretatif & memiliki kelemahan. Hemat penulis, kelemahan dimaksud menyangkut dilema yg substansial, khususnya andai istilah dikaitkan memakai pertanggungjawaban korporasi.

Kelemahan-kelemahan itu diantaranya, undang-undang perikanan nir mengatur kriteria atau rumusan perihal korporasi dikatakan melakukan suatu pelanggaran aturan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan yg kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya masih terdapat dalam Pasal 101 yg kepada prinsipnya pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan terhadap pengurusnya.

Menyangkut nir adanya pengaturan perihal bilamana korporasi dipercaya melakukan pelanggaran aturan, secara logis sangat menyulitkan buat dijeratnya korporasi menjadi pelaku pelanggaran aturan. Asumsinya, ialah memakai nir adanya pengaturan demikian maka unsur perbuatan (actus reus)dari korporasi nir bisa dipengaruhi & konsekuensi lebih lanjut adalah unsur pertanggungjawaban (mens rea)nir akan terpenuhi yg ditimbulkan parameter yg bisa digunakan buat mengidentifikasi & mengukur kapan korporasi dipercaya melakukan pelanggaran aturan sama sekali nir dijelaskan secara detil dalam Undang-Undang Perikanan. Meskipun hakim memakai konsep dualistik yg memisahkan antara actus reus kepada satu sisi memakai unsur mens rea kepada sisi yg lain, ataupun konsep monolistik yg nir memisahkan antara perbuatan pidana & pertanggungjawaban pidana, permanen saja korporasi nir bisa dijerat menjadi pelaku pelanggaran aturan, sang alasannya adalah kerangka acuan normatif buat mengukur & menilai apakah korporasi telah melakukan pelanggaran aturan nir dijelaskan dalam undang-undang perikanan.

Dapat dipahami bahwa pelaku pelanggaran aturan perikanan yg bisa dijatuhi hukuman pidana sang pengadilan biasanya adalah pelaku kepada lapangan misalnya anak butir kapal & nakhoda kapal. Sedangkan pihak korporasi yg berada kepada belakang mereka & justru memperoleh untung lebih akbar dari aktivitas perikanan yg menyimpang sama sekali nir tersentuh.

Idealnya bagi penulis, dalam undang-undang perikanan diatur perihal batasan atau pengertian yg menjadi berukuran korporasi manakala melakukan pelanggaran aturan, begitu juga perihal ruang lingkup aktivitas dimana pelanggaran aturan dilakukan sang korporasi, menjadi akibatnya pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepadanya.

Sebagai bahan perbandingan memakai ketentuan lainnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 20 undang-undang ini menyampaikan batasan kentara perihal bilamana suatu korporasi melakukan pelanggaran aturan memakai mengungkapkan menjadi berikut: Tindak pidana korupsi dilakukan sang korporasi andai istilah tindak pidana tadi dilakukan oieh orang-orang baik sinkron interaksi kerja juga sinkron interaksi lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tadi baik sendiri juga beserta-sama.

Selain kelemahan yg telah dianalisis kepada pengkajian sebelumnya, kelemahan lain undang-undang perikanan hubungannya memakai prinsip pertanggungjawaban korporasi yg dilihat sang penulis, ialah makna pengurus korporasi nir memiliki ruang lingkup yg kentara & tegas pengaturannya. Pasal 101 undang-undang perikanan mengungkapkan menjadi berikut: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, & Pasal 96 dilakukan sang korporasi, tuntutan & hukuman pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya & pidana dendanya ditambah sepertiga (sepertiga) dari pidana yg dijatuhkan.

Mengacu kepada ketentuan pasal sebagaimana dikutip kepada atas, pengurus korporasi adalah pihak yg bisa dituntut & dibebankan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi yg menjadi dilema berdasarkan penulis, ialah istilah pengurus nir memiliki definisi atau pengertian yg kentara. Undang-undang perikanan sama sekali nir menjelaskan hal-hal mengenai pengertian dari istilah pengurus, pihak-pihak mana saja dalam struktur kepengurusan suatu korporasi yg bisa dimintai pertanggungjawaban, ataupun hingga kepada mana wewenang yg dimiliki sang pihak dalam struktur kepengurusan korporasi yg bisa dibebankan tanggung jawab pidana.

Persoalan ini menjadi krusial berdasarkan ekonomis penulis atas pemikiran sederhana, bahwa kepada struktur kepengurusan korporasi nir hanya satu pihak yg berada kepada dalamnya. Demikian juga memakai satuan-satuan kerja kepada dalam perusahaan nir terdiri dari satu unit saja. Unit-unit kerja tadi pastinya dikendalikan sang beberapa orang disertai wewenang masingmasing. Begitupun dilema, pertanggungjawaban pidana tadi apakah dibebankan kepada pengurus yg bekerja kepada lapangan, atau diberikan kepada atasannya. Aika hal-hal tadi nir dipengaruhi, secara logis akan sangat sulit menentukan pihak dalam kepengurusan dalam suatu korporasi buat bertanggungjawab.

Pilihan yg lebih mapan mengenai pihak yg bertanggungjawab atas pelanggaran aturan yg dilakukan korporasi bisa diketemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal 20 ayat (1) undang-undang tadi mengungkapkan: Yang dimaksud memakai "pengurus" adalah organ korporasi yg menjalankan kepengurusan korporasi. Sesuai memakai aturan dasar, termasuk mereka yg dalam kenyataannya memiliki wewenang & ikut memutuskan kebijakan korporasi yg bisa dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

Uraian kepada atas bisa dijadikan dasar sang penulis, bahwa meskipun korporasi diakui menjadi pelaku suatu pelanggaran aturan dalam undang-undang perikanan, akan akan tetapi korporasi itu sendiri nir bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Gejala bahwa buat kasus-kasus eksklusif kepada mana untung yg diperoleh perusahaan sedemikian akbar &/atau kerugian yg ditanggung warga sedemikian akbar, maka pengenaan pidana penjara atau hukuman hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi nir sebanding. Selain itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga nir nisbi menyampaikan agunan bahwa korporasi tadi nir melakukan tindakan serupa kepada kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga nir sedikit yg berlindung kepada kembalikorposari-korporasi boneka (dummy company) yg sengaja mereka bangun buat melindungi korporasi induknya.

Menurut pendapat penulis, ketika pengaturan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang perikanan masih lemah, maka diharapkan pemugaran terhadap substansi ketentuan yg berkenaan memakai korporasi. Selain itu, peningkatan kualitas & kemampuan dari penegak aturan yg menerjemahkan dan menerapkan aturan aturan tadi. Tidak kalah pentingnya ialah keberanian & mentalitas dari penegak aturan sangat memegang peranan krusial, mereka wajib senantiasa kreatif dalam melakukan terobosan-terobosan aturan dalam menghadapi dilema pelanggaran aturan perikanan, sang alasannya adalah yg mereka hadapi nir hanya pelaku yg mengkategorikan pelaku kepada lapangan, akan tetapi juga pelaku yg mengkategorikan memiliki kemampuan finansial & impak yg jauh lebih baik.

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *