Urgent! Isu Strategis Kelautan & Perikanan

Indonesia ialah Negara kepulauan terbesar pada global, beserta luas wilayah perairan  hampir 70 % berdasarkan luas holistik Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, membuat negeri yang dijuluki Jamrud katulistiwa ini  memiliki potensi kekayaan yang begitu melimpah. Bermacam-macam jenis tumbuhan &  binatang air pada Indonesia membuat negeri ini semakin kaya. Kekayaan biota bahari Indonesia sangat berpotensi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ditambah lagi beserta sumberdaya kelautan yang dimiliki Indonesia masih poly yang belum dimanfaatkan, ibarat raksasa yang masih tidur (sleeping Giant) potensi Kelautan & Perikanan Indonesia wajib bisa pada eksplorasi secara bijak untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia merdeka telah 70 tahun lamanya tapi potensi Sumber daya kelautan & perikanan Indonesia yang melimpah belum bisa sebagai leading sector penguat ekonomi Nasional, & belum bisa sebagai agunan  peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku primer sektor kelautan & perikanan serta warga pada biasanya. Upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan & perikanan secara tersirat sebagai porto folio dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus dur) hingga hari ini Pemerintahan pada pegang oleh Presiden Jokowi beserta Kabinet kerjanya sektor kelautan & perikanan atau sektor maritim sebagai haluan pembangunan nasional hingga munculah  semboyan pemerintahan kini ialah berakibat indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ( PMD ), upaya upaya tersebut kedepan telah seharusnya bisa mewujudkan cita cita nasional yaitu mensejahterakan rakyat secara holistik.

Kementerian kelautan & perikanan yang kini diNakhodai mak Susi Pudjiastuti telah melakukan gebrakan gebrakan beserta memberantas praktik IUU ( Ilegal, Unregulated and Unreported ) Fishing, hal itu bisa memberitahuakn kepada Dunia bahwa Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi pada bidang Kelautan & perikanan, Indonesia bisa memiliki nilai tawar ( Barganning Position ) yang bertenaga dimata bangsa lain, khususnya yang selama ini menginjak injak martabat & ekonomi bangsa beserta menggerogoti kekayaan nasional pada sektor kelautan & perikanan, hal ini ialah prestasi akbar.

Blue Print kelautan & perikanan sedang pada cetak, tapi kita nir bisa tutup mata beserta bermacam-macam perseteruan yang masih nampak didepan mata kita yakni perseteruan kesejahteraan Nelayan & para pelaku urusan ekonomi perikanan kasta terendah, sejak Indonesia merdeka ekonomi disektor kelautan & perikanan dikuasai oleh para pemegang modal, Kapitalis yang bisa mempermainkan syarat perputaran uang pada sektor kelautan & perikanan, dimulai berdasarkan semakin meraja lelanya para tengkulak yang semakin mencekik nelayan.

Melihat berdasarkan sisi perikanan tangkap nelayan kita ibarat sapi perah para pemodal akbar, nelayan nir memiliki nilai tawar terhadap output ikan yang mereka tangkap, sebab kapal, biaya Bahan bakar & logistik disediakan oleh sang Tengkulak beserta sistem yang diatur didasarkan  kehendak  para tengkulak atau pemodal pemodal akbar sehingga para nelayan tak ubahnya kerja untuk para tengkulak sehingga pendapatan mereka jauh berdasarkan keinginan & nilai ideal sebuah urusan ekonomi perikanan. Tengkulak atau pemain pasar pada industri tangkap bisa bermetamorfosis dalam bentuk juragan juragan kapal, atau pemilik industri perikanan yang memodali para nelayan untuk menyediakan bahan baku produksi usahanya.

Para tengkulak nir hanya menguasai sistem perputaran uang urusan ekonomi perikanan pada suatu wilayah yang imbasnya sangat merugikan nelayan tapi pula acapkali bermain curang dalam hal pelaporan output tangkapan, laporan output tangkapan yang dilaporkan ke pemerintah nir didasarkan  beserta output tangkapan sebenarnya, poly praktik para tengkulak mendatangi eksklusif para petugas beserta memberi imbalan serta pelaporan yang telah diubahsuaikan beserta keinginan tengkulak tersebut, bahkan kapal kapal nelayan poly yang nir bongkar output tangkapan pada Tempat pelelangan ikan ( TPI ) tapi eksklusif pada perusahaan mereka. Hal itu seluruh berdampak pada pendapatan retribusi negara berdasarkan Industri perikanan tangkap serta nir validnya data produksi perikanan tangkap pemerintah.

Dari sektor Industri pengolahan perikanan, masih poly kita jumpai pabrik pabrik atau Unit pengolahan ikan ( UPI ) yang mengesampingkan AMDAL, masih poly pelaku urusan ekonomi yang nir memasang Instalasi pengolahan limbah ( IPAL ) yang baku sehingga limbah industri yang pada biasanya pada buang pada Laut mengotori bahari hal ini berimbas pada rusaknya ekosistem perairan disekitar loka industri pengolahan ikan tersebut. Disisi lain poly pengusaha yang nir menerapkan sistem upah minimum bagi para buruh pabrik perikanan. Kita bisa ambil model dikawasan Industri perikanan Muncar Banyuwangi seluruh hal tersebut diatas bisa kita lihat beserta mata telanjang kita. Kawasan pabrik yang berbaur beserta pemukiman penduduk, sungai sungai yang telah tercemar oleh limbah pabrik mengalir ke pantai muncar. Banyak perusahaan yang telah mendapat catatan hitam ( Black List ) tapi masih beropersi hingga hari ini.

Disektor budidaya perikanan, pembukaan huma untuk budidaya yang nir memperhatikan implikasi ekosistem & lingkungan setempat marak terjadi, sehingga urusan ekonomi budidaya liar yang ganggu lingkungan masih ada dimana mana, poly huma budidaya warga sebab kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya baik ikan maupun udang yang baik. Tidak sedikit pula urusan ekonomi budidaya skala akbar beserta korporasi akbar yang mengesampingkan implikasi lingkungan tersebut.

Factor keberpihakan pemerintah masih sebagai sesuatu yang sentral bagi penyebab kemiskinan nelayan. Pemerintah memiliki kiprah yang sangat strategis dalam memilih  kebijakan. Kebijakan pemerintah lah yang dinantikan & diperlukan oleh para nelayan. Kebijakan Bahan bakar solar yang sangat dibutuhkan bagi para nelayan, masih jauh berdasarkan ekspetasi para nelayan.

Termasuk harga yang terlalu mahal, ketersediaan yang terbatas, & lemahnya supervisi terhadap penyelewengan distribusi bbm bagi nelayan. Hal ini membuat nelayan kebingungan dalam memikirkan bagaimana langkah kedepannya sehingga tengkulak lah yang mengambil laba berdasarkan perseteruan ini.

Lalu perseteruan yang terpenting & tak disadari kiprahnya ialah kesadaran warga terhadap potensi perikanan & kelautan yang masih mini. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan & kelautan Indonesia. Hal ini bisa dicontohkan mirip, konsumsi ikan yang belum menempati peringkat teratas warga Indonesia. Masyarakat belum menyadari bahwa kandungan output bahari memiliki gizi yang tinggi. Kita bisa mencontoh pada Negara Jepang yang masyarakatnya sangat menyukai masakan bahari.

Sehingga Negara Jepang bisa sangat maju. Contoh yang ke 2 ialah bisa terlihat berdasarkan minat warga untuk menilik ilmu perikanan & kelautan yang belum sebagai prioritas primer. Passing grade jurusan Kelautan & Perikanan pada beberapa Perguruan Tinggi pada Indonesia masih menempati posisi pertengahan.

Permasalahan perseteruan diatas ialah perseteruan dalam porto folio Kelautan & Perikanan Yang wajib segera pada selesaikan, sebab indikator keberhasilan sebuah program pemerintah ialah seberapa akbar dampaknya terhadap kesejahteraan warga, langkah langkah strategis & cepat yang wajib segera pada laksanakan ialah diantaranya sebagai berikut.

Pemerintah wajib meninjau ulang Subsidi BBM untuk Nelayan, serta memastikan ketersediaan didasarkan  beserta kebutuhan Nelayan, pemerintah wajib segera bertindak terhadap praktik praktik penyelewengan terhadap program subsidi BBM untuk nelayan, Praktik praktik tersebut wajib sgera pada akhiri supaya ada kepastian bagi para nelayan.
Pemerintah wajib memperkuat permodalan Nelayan, Pembudidaya ikan skala mini, & para pelaku urusan ekonomi mini dibidang kelautan & perikanan beserta memperkuat kelembagaan, Induk Koperasi Perikanan ( INKA MINA ) wajib dihidupkan kembali, beserta sistem & manajemen yang baru sehingga praktik praktik memperkaya diri sendiri bagi pengurus kopersi bisa hilang, sehingga koperasi bisa betul betul berguna bagi warga. Pemerintah pula wajib membuka pos pos permodalan yang terjangkau untuk warga perikanan mirip KUR untuk nelayan & sebagainya.
Aika Koperasi perikanan yang sehat telah berjalan beserta baik maka donasi donasi pemerintah dalam bentuk Kapal, Alat tangkap, wahana budidaya ikan, & permodalan bisa melalui forum tersebut, sebab praktik dilapangan selama ini poly donasi pemerintah yang nir sempurna sasaran, poly gerombolan gerombolan urusan ekonomi nelayan fiktif yang dirancang hanya untuk mencairkan dana donasi pemerintah.
Pelatihan serta pendampingan warga dalam bidang urusan ekonomi perikanan wajib lebih sempurna sasaran, nir hanya sebatas upaya menghabiskan hukum tetapi minim output, pelatihan urusan ekonomi mikro & mini ( UMKM )  bidang perikanan wajib pada titik beratkan pada kemampuan warga untuk berusaha & bersaing pada pasar. Pelatihan & pendampingan Budidaya dilaut ( Mariculture ) mirip Keramba Jaring Apung ( KJA ) wajib digalakkan khususnya wilayah kepulauan yang memiliki peraiaran yang berpotensi untuk urusan ekonomi tersebut.
Memperketat sistem pencatatan output tangkapan kapal kapal nelayan, & mewajibkan kapal kapal penangkap ikan untuk bongkar muat pada pelabuhan perikanan, memperkuat sistem pelelangan ikan, memangkas praktik praktik permainan harga tengkulak pada pelabuhan perikanan hal ini untuk akurasi data output tangkapan, serta memperkuat nilai jual output tangkapan nelayan.
Mengevaluasi seluruh Unit Pengolahan Ikan ( UPI ), & urusan ekonomi budidaya perikanan, apabila ada yang melanggar beserta nir memakai IPAL atau nir memerhatikan implikasi lingkungan yang akan terjadi proses produksi pengolahan ikan maka pelaku urusan ekonomi wajib ditindak, & ditutup apabila nir memakai Instalasi pengolahan limbah.
Pemerintah bisa melibatkan seluruh elemen termasuk Institusi pendidikan, organisasi kemahasiswaan dalam rangka pendampingan warga yang menitik beratkan pada pendampingan pengembangan urusan ekonomi perikanan berbasis warga diberbagai lini urusan ekonomi, pendampingan dalam rangka supervisi dibidang perikanan.
Pemerintah mengevaluasi kembali dana dana donasi dalam aneka macam bentuk program pada sektor kelautan & perikanan, sebab poly ditemukan praktik donasi nir sempurna sasaran, obyek pendanaan fiktif, menguntungkan pihak tertentu, tak sedikit yang hanya dimanfaatkan untuk pencitraan politik oknum oknum tertentu.

Membangun sektor kelautan & perikanan beserta tujuan mensejahterakan rakyat, menerapkan sistem industrialisasi yang ramah lingkungan, mengdepankan ekuilibrium lingkungan kelautan & perikanan serta menumbuhkan daya saing urusan ekonomi perikanan ialah cita cita akbar, dimulai berdasarkan penataan sistem & kelembagaan usasha perikanan & mendorong kiprah serta warga untuk berakibat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ( PMD ).

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *