Tantangan Pembangunan Perikanan dalam Tahun Politik

Memasuki tahun politik 2018 beserta adanya pesta politik pemilihan kepala wilayah & menyongsong tahun politik 2019 sebuah tahun hingar bingar politik beserta pesta pemilihan legislator, senator & presiden,  sejatinya wajib dijadikan momentum kebangkitan sektor kelautan & perikanan dalam negeri jamrud katulistiwa yang dalam juluki negeri beserta keanekaragaman asal biologi. 

Indonesia semenjak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telan konsen membangkitkan sektor kelautan & perikanan berusaha menggeser pola pikir & gaya hayati daratan menuju samudera. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi hegemoni pemerintah dalam kebangkitan ekonomi dalam bidang kelautan & perikanan lebih massif lagi beserta digalakkan Indonesia sebagai poros maritim global bisa kita lihat beserta gencarnya Kementerian Kelautan & Perikanan melakukan aksi-aksi penyelamatan harta karun kelautan & perikanan  beserta fokus melakukan pemberantasan atas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berdampak dalam aspek produksi, nilai tambah & daya saing, pemasaran dan perlindungan.

Capaian kinerja Kementerian Kelautan & Perikanan terhadap aksi pemberantasan IUU Fishing adalah sebuah prestasi yang patut kita beri penghargaan.  Kurang lebih 400 kapal asing juga lokal ilegal telah ditenggelamkan. 

Kapal-kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan dalam perairan Indonesia yang ditaksir merugikan negara beserta nilai sekitar US$ 10 miliar hingga US$ 30 miliar per tahunnya. KKP pula telah berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas. Yaitu beserta menyelamatkan 1.020 orang anak butir kapal (ABK) asing korban perdagangan insan, memulangkan 1.983 nelayan asing & menyelamatkan 534 nelayan Indonesia. Kesuksesan pemberantasan IUU fishing pula telah dilaporkan. 

Berdasarkan implikasi kajian assessment stok ikan nasional, KKP berhasil menaikkan stok ikan nasional dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 sebagai 9,9 juta ton dalam tahun 2015 & melonjak lagi sebagai 12,lima juta ton dalam 2016. Selain itu instansi ini telah menyampaikan donasi 926 unit kapal nelayan, 6.853 indera tangkap, termasuk penggantian indera tangkap nir ramah lingkungan (KKP, 2017).

Beragam capaian yang telah diraih sepatutnya nir memproduksi kita jumawa & larut dalam euphoria sesaat, kita pula wajib terus berupaya mengejar ketertinggalan kita dalam pemanfaatan asal daya kelautan & perikanan yang berorientasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat pesisir. 

Data The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 melaporkan pasokan ikan global memperlihatkan pertumbuhan produksi yang positif. Namun demikian, meski memegang peringkat nomor 2 dalam global untuk panjang pantai, Indonesia nir dan merta unggul sebagai negara pengekspor implikasi perikanan dalam global. Malah, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 pengekspor primer implikasi perikanan global. Disisi lain  nilai ekspor ikan kita  tahun 2017 malah memperlihatkan neraca & grafik penurunan dibandingkan beserta ekspor ikan  tahun 2016.

Produksi perikanan nasional memang masih memegang peranan krusial  dalam sektor produksi perikanan global tapi  kenyataannya sektor perikanan belum menyampaikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Berbagai konflik tersebut bisa kita lihat  dari kontribusi sektor kelautan & perikanan kita yang hanya menyumbang sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Rendahnya kontribusi sektor perikanan sebagai frekuwensi bahwa pengelolaan & koordinasi antara perencanaan & pembangunan dalam bidang kelautan & perikanan masih perlu dioptimalkan. Memang miris cita rasanya dalam Negara yang memiliki panjang garis pantai nomor 2 dalam global produksi kita masih belum bisa menyumbang perekonomian nasional dalam persentase yang akbar.

Memasuki tahun-tahun politik kita memiliki tantangan yang akbar dalam sektor kelautan & perikanan yaitu bagaimana memantapkan sektor kelautan & perikanan agar lebih berdaya saing & lebih berpihak dalam rakyat beserta cara pandang yang konstruktif, adaptif, & economic mindset. Oleh karenanya muncul beberapa point krusial yang perlu segera kita optimalkan.

Pertama, Optimalisasi kesejahteraan nelayan & budidaya ikan. Hal ini bisa  dilakukan melalui acara subsidi yang efektif & adaptif. Modernisasi perikanan lewat donasi-donasi pemerintah  bisa lebih efektif beserta menaikkan daya adaptasi nelayan & pembudidaya ikan terhadap tantangan-tantangan dan kebijakan pemerintah yang setiap waktu bisa berkembang contohnya beserta hibahdonasi kapal & indera tangkap ikan yang mudah diubahsuaikan sang nelayan, donasi pengelolaan keuangan berbasis rakyat, pendampingan yang efektif nelayan & pembudidaya ikan agar produktifitas bisa bersaing dalam hal kualitas & kuantitas.

Kedua, pengendalian beserta kontrol ketat impor produk perikanan. Pengendalian impor memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan. Dalam upaya tersebut perlu dilakukan penguatan terhadap  supervisi & kontrol ketat produk impor beserta efektif agar kebijakan impor nir mengganggu pasar nelayan lokal. Memberikan fasilitas  nelayan beserta sistem gosip yang adaptif & efektif, misalnya sistem gosip yang saksama mengenai wilayah penangkapan ikan, cuaca & sebagainya sebagai akibatnya nelayan tahu kapan & dalam mana wajib menangkap ikan. 

Untuk pembudidaya ikan, perlu dikembangkan gerakan kemandirian pakan sebab ini adalah komponen terbesar dalam produksi budidaya, gerakan kemandirian pakan bisa dilakukan beserta pendampingan & training-training pembuatan cara lain pakan yang lebih murah & berkualitas disamping itu pendampingan produksi pula sangat dibutuhkan agar kualitas produksi rakyat bisa bersaing.

Ketiga, peningkatan kualitas mutu produk perikanan. Peningkatan kualitas penanganan implikasi tangkapan  pasca panen atau pasca tangkap  sangat krusial menjaga  mutu ikan. Kualitas air pelabuhan dan unit pengolahan ikan pula wajib terus ditingkatkan. Hal ini krusial untuk menaikkan kualitas ikan yang akan diekspor, sebagai akibatnya mengurangi jumlah kasus penolakan ikan, baik sang Uni Eropa juga Amerika Serikat. 

Pada waktu yang sama, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, & Tiongkok pula perlu diperkuat agar nir bergantung dalam pasar Jepang, Uni Eropa, & Amerika perkumpulan. Pada akhirnya, target ekspor 2018 sebesar US$ lima,4 miliar bisa tercapai. Peningkatan kualitas mutu produk perikanan mengharuskan pemerintah untuk konsen menyampaikan pembinaan dalam nelayan, pembudidya ikan & pelaku perjuangan dalam bidang perikanan.

Keempat, Maping jalan perjuangan & perjuangan perikanan beserta mendorong pengusaha perikanan dalam negeri & rakyat & mengendalikan investasi asing beserta menyampaikan ruang kepada grup perjuangan dalam negeri. Bangun sistem rantai perjuangan perikanan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Penguatan kelembagaan rakyat sangat dibutuhkan agar rakyat bisa berdaya saing dalam proses produksi perikanan, pemerintah wajib bisa mengorganisasi rakyat dalam rangka kemandirian perjuangan perikanan bisa beserta menguatkan koperasi  & UMKM berbasis rakyat perikanan.

Kelima, reformasi asal daya insan (SDM) beserta menyampaikan ruang yang seimbang & saling membuat. Reformasi asal daya insan bisa dimulai beserta mempersiapkan ketersediaan SDM berkualitas dalam posisi yang sempurna, memiliki komitmen & integritas, melek ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) & memiliki visi yang bertenaga tentang ekonomi perikanan & kelautan. 

Peningkatan asal daya perikanan khususnya asal daya insan sebagai pengelola perikanan  nir bisa dilepaskan dari menaikkan iptek & riset kelautan & perikanan. Iptek wajib dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan asal daya yang tersedia, dan memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim guna mendorong daya saing dalam sektor kelautan & perikanan.

Keenam, mempersiapkan infrastruktur kelautan & perikanan secara sahih & sempurna. Kemajuan sektor perikanan wajib didekati beserta konsep modernisasi sarana & prasarana. Kita nir akan mendapatkan implikasi perikanan berkualitas andai saja mengandalkan prasarana tradisional. 

Pemerintah wajib bisa mendorong peningkatan prasarana sektor kelautan & perikanan mengikuti kebutuhan produksi & perkembangan teknologi yang muncul baik prasarana peningkatan kualitas juga kuantitas produksi perikanan, pemerintah pula wajib memproduksi kebijakan — kebijakan dalam sektor kelautan & perikanan yang disesuaikan beserta kebutuhan pasar baik local juga pasar global, standard penjaminan mutu contohnya jangan hingga rakyat masih dibebani beserta regulasi yang tumpang tindih antara dalam negeri & Negara tujuan ekspor.

Kita paham sahih galat satu potensi maritim yang bisa mendorong peningkatan ekonomi nasinal adalah sektor kelautan & perikanan, Negara-negara dalam Eropa telah melakukan riset & pengembangan teknologi dalam sektor ini dari abad ke 19, modernisasi & mekanisasi perikanan telah berlangsung lama, kita sebagai Negara yang memiliki potensi kelautan & perikanan yang melimpah seharusnya lebih fokus dalam menggarap potensi tersebut agar kita nir tertinggal jauh.

Setiap upaya Negara dalam rangka mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan sektor kelautan & perikanan nir bisa lepas dari implikasi politisasi para pemimpin dalam negeri ini, sebab seluruh upaya & proses tersebut memang lahir dari proses politik, sang karenanya dalam tahun politik ini kita mendorong agar para pemimpin terpilih kita terus menggelorakan visi misi maritim, memiliki kebijakan strategis bagi pembangunan sektor kelautan & perikanan, baik dalam tingkat kepala wilayah hingga pemimpin nasional. 

Karena besarnya sektor kelautan & perikanan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki visi & misi tersebut agar pengelolaan sektor ini nir serampangan & akhirnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Selain itu pemimpin yang memiliki konsep membuat sektor kelautan & perikanan beserta pemberdayaan dalam negeri sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan sektor perikanan dalam negeri dari hegemoni asing.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang akbar beserta kekayaan maritim yang luar biasa  maka sebuah kewajiban kita sebagai warga Negara untuk terus berupaya menaikkan pembangunan sektor kelautan & perikanan yang berorientasi dalam kesejahteraan rakyat Indonesia, ayo terus berkontribusi jangan hingga kita kelaparan dalam negeri yang kaya ini.

Moh Nur Nawawi

Penggiat perikanan & senang makan ikan

Sumber tulisan:

1. Satria Arif(2015) " Politik kelautan & perikanan" Yayasan pustaka obor Indonesia

2, 3, 4

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *