Retribusi Perikanan Kecil, Dana Perimbangan Bengkak

Penggunaan hukum adalah sebuah keharusan bagi daerah. Terutama ditujukan buat membiayai poly sekali acara-acara pemberdayaan rakyat. Masing-masing tahun memiliki cerita sendiri. Namun tujuannya wajib permanen satu. Yakni bagaimana hukum itu sebanyak-besarnya digunakan buat kepentingan rakyat. Berikut adalah analisis pendapatan APBD 2014 kota Probolinggo. Berdasarkan data dalam peraturan daerah kota Probolinggo nomor 8 tahun 2013 & perwali nomor 45 tahun 2013 mengenai Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) kota Probolinggo tahun hukum 2014.

Total pos pendapatan daerah kota Probolinggo tahun 2014 sebanyak Rp 753.482.006.802,92. Ratusan milyar pendapatan kota ini berasal dari beberapa asal antara lain:

Pendapatan orisinal daerah menyumbangkan total Rp 80.748.089.236,92 .komponen-komponen penyusunnya terdiri atas pendapatan yg digali dari penerimaan potensi wilayahnya sendiri. Antara lain:

a.Pajak daerah Rp 19.063.571.400,00

b.Retribusi daerah Rp 12.349.794.050,00

c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dipisahkan Rp1.033.356.966,66

d.Lain-lain pendapatan daerah yg legal Rp 48. 301.366.520,26

Tidak hanya dari pendapatan orisinal daerah, pemerintah daerah juga masih menerima kucuran dana dari pemerintah sentra. Aumbernya eksklusif dari APBN (hukum pendapatan belanja nasional). Dalam struktur APBD biasa dikenal menjadi dana perimbangan. Sangat menunjang buat tambahan komponen pendapatan suatu daerah. Dana perimbangan itu antara lain:

a.Dana bagi imbas pajak/bukan pajakRp 48.579.195.643,00

b.Dana alokasi awam Rp 454.208.196.000,00

c.Dana alokasi spesifik Rp 32.644.610.000,00

Sedangkan pendapatan lainnya berasal dari keuntungan pendapatan daerah lain-lain yg legal. Sesuai dalam peraturan perundangan yg tertera dalam ayat 1 peraturan daerah kota Probolinggo nomor 8 tahun 2013 mengenai APBD 2014 ini. Pendapatan yg legal tadi yakni:

a.Dana bagi imbas pajak dari provinsi

Dan pemda lainnya Rp 46.760.605.923,00

b.Dana penyesuaian & swatantra

Khusus Rp 58.099.963.000,00

c.Bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemda lainnyaRp 32.441.347.000,00

Dari beberapa data dalam atas bisa ditarik beberapa konklusi. Diantaranya ialah masih tergantungnya kota Probolinggo dalam kucuran hukum dari pemerintah sentra. Kekuatan pendapatan orisinal daerah (PAD) belum bisa lebih akbar dari dana perimbangan. Pada data tadi PAD hanyalah sebanyak Rp 80, 748 milyar. Tidak hingga separuh dari total pendapatan daerah. Dana perimbangan yg menyampaikan sumbangan pemasukan terbesar. Dengan jumlah kucuran dana sentra sebanyak Rp 535.432.001.643, simpel merajai sebagian akbar pendapatan daerah kota Probolinggo. Itu artinya, kota ini masih wajib terus menaikkan pendapatan wilayahnya. Setidaknya agar selisih hukum beserta dana perimbangan bisa diperkecil. Untuk ketika ini selisihnya masih Rp 400 milyar lebih. Sebenarnya nir apa-apa jikalau penganggaran dana perimbangan itu bisa sepenuhnya tersalurkan bagi acara pembangunan asal daya insan & kebutuhan riil rakyat kota Probolinggo. Sayangnya besaran hukum itu nir sporadis juga menjadi silpa (residu lebih penggunaan hukum). Ini lah yg juga jadi alasan mengkhawatirkan besarnya dana perimbangan dalam suatu daerah.

Tidak hanya dari pemerintah sentra, kota Probolinggo juga mendapatkan donasi keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lain. Termasuk juga dana bagi imbas pajak Provinsi & pemda lainnya. Tak lupa kota ini juga kecipratan dana penyesuan & swatantra spesifik. Total jumlah donasi dana provinsi & swatantra ini sebanyak Rp 137.301.915.923. Artinya, 90 % lebih memang hukum kota Probolinggo berasal dari donasi luar pemerintah kota.

Ada pun sorotan spesifik perlu juga diberikan dalam perolehan PAD. Pada tahun 2014 ini total PAD yg didapatkan hanya berkisar Rp 80,748 milyar. Jauh dari jumlah dana perimbangan & lain-lain pendapatan daerah yg legal. Komponen yg paling poly menyumbang jumlah PAD ini ialah lain-lain pendapatan orisinal daerah yg legal sebanyak Rp 48.301.366.520,25. Item paling poly menyampaikan pemasukan ialah dari pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebanyak Rp 39 milyar.

Urutan pendapatan terbesar berikutnya secara berturut turut ialah imbas pajak daerah sebanyak Rp 19 milyar, retribusi daerah Rp 12 milyar, & imbas pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan bernilai Rp 1 milyar.

Untuk pajak daerah yg menyampaikan sumbangan PAD terbesar ialah pajak penjelasan jalan hingga mencapai Rp 7,94 milyar. Ada pun terkecil menyampaikan sumbangan ialah pajak parkir. Pajak ini menyumbangkan Rp 40 juta. Penarikan pajak daerah belum begitu menyampaikan imbas signifikan dibandingkan pendapatan dari BLUD.

Pajak daerah yg masih mini ini juga bisa dijadikan catatan. Sebab kota Probolinggo termasuk daerah yg jarnag diincar buat destinasi wisata. Alhasil, pajak perhotelan & restoran nir begitu bisa mengerek PAD. Padahal daerah Probolinggo adalah daerah perlintasan pantura (pantai utara) Jawa. Ada pun jalur pantura jadi daerah jalan primer yg akan selalu dilalui pengendara darat baik dari arah Banyuwangi & Malang. Perlu sebuah terobosan buat lebih memperkenalkan pariwisata kota Probolinggo. Dalam hal ini, tentu yg pertama wajib dipersiapkan ialah infrastrukturnya. Sejauh mana pemerintah kota bisa menyiapkan wahana prasarana wisata. Beberapa tempat yg jadi jujugan wisata dalam kota Probolinggo kebanyakan belum begitu atraktif. Sebut saja Bee Jay mangrove. Isinya masih terlalu datar, biasa saja. Belum begitu dagi, layaknya daerah wisata dalam Batu. Sehingga wisatawan belum tergerak buat menikmatinya.

Mengenai retribusi, sumbangsih dalam PAD masih dipegang retribusi jasa awam. Dari Rp 12 milyar kontribusi retribusi daerah, retribusi awam menyumbangkan Rp 7,1 milyar buat pemasukan PAD. Komponen retribusi jasa parkir tepi jalan awam menjadi yg tertinggi menyumbangkan pendapatan buat retribusi awam ini. Yakni sebanyak Rp tiga,4 milyar. Semakin menjamurnya acara-acara pemerintah kota baik rutinan juga insidental menjadi galat satu pendongkrak orang memanfaatkan jasa parkir. Belum lagi tiap akhir pekan, kompleks alun-alun tidak pernah luput dari keramaian para warga buat bersantai. Mereka yg kebanyakan membawa motor & tunggangan beroda empat wajib membayar retribusi parkir. Besarnya antara lain Rp 1000 buat motor & Rp 2000 buat tunggangan beroda empat.

Namun muncul catatan spesifik buat retribusi daerah ini yakni potensi kebocoran parkir. Pasalnya nir sporadis tarif parkir tidak sama beserta nominal yg tertera dalam kertas karcis. Ada penggelembungan sebanyak 2 kali lipat. Terutama jikalau acara-acara akbar. Seperti peringatan hari jadi, kemerdekaan, yg dimeriahkan gelaran hiburan. Salah satu yg mencolok, petugas yg menarik terkadang muncul yg nir dengan rompi juru parkir. Sehingga nir diketahui niscaya apakah petugas tadi resmi atau nir resmi. Model penggelembungan ini yg sangat berpotensi membocorkan PAD dari sektor retribusi jasa parkir.

Selain itu perlu dikaji lagi mengenai parkir berlangganan. Aika sudah membayar parkir berlangganan, usahakan perlu disosialisasi dalam seluruh juru parkir buat menolak dibayar lagi sang pemakai jasa parkir. Hal ini buat menghindarkan pemakluman warga atas penerapan pungli halus ini. Kalau memang dirasa format parkir eksklusif bayar dalam tempat lebih baik, maka hendaknya parkir berlangganan dihapuskan saja. Toh beberapa perkara menunjukkan tunggangan beroda empat atau motor yg sudah memiliki stiker berlangganan masih permanen wajib membayar retribusi parkir. Beragam alasan dikemukakan. Mulai sungkan hingga diintimidasi petugas parkir.

Sedangkan retribusi terkecil disumbangkan sang retribusi perizinan. Yakni lebih kurang Rp 1,2 milyar. Bahkan dalam galat satu komponen, retribusi biar bisnis perikanan menerima yg terkecil. Besarnya ialah Rp 1 juta. Padahal kota Probolinggo adalah kota pelabuhan. Yang memiliki poly akses menciptakan produksi dalam bidang perikanan. Sayangnya, ternyata penggenjotan retribusi bisnis perikanan tidak bisa dilakukan. Pemerintah daerah semestinya bisa lebih menaikkan lagi pengembangan bisnis-bisnis perikanan. Baik itu bisnis menengah & mini juga bisnis akbar. Sayangnya belum diketahui berapa total bisnis perikanan & klasifikasinya dalam kota Probolinggo. Agar bisa dilacak mengenai penyebab kecilnya retribusi bisnis perikanan dalam kota pelabuhan misalnya Probolinggo. Hal ironis ini perlu segera menerima tanggapan pemerintah kota Probolinggo.

Selain itu pengajar PNS Pemkot Probolinggo juga diuntungkan beserta mendapatkan dana penyesuaian & swatantra spesifik dari pemerintah sentra. Anggaran ini rupanya digunakan buat memanjakan para pengajar PNS daerah. Dalam APBD 2014, pengajar PNS kota Probolinggo berhak menerima kucuran dana sebanyak Rp 58,09 milyar. Rinciannya antara lain ialah tambahan penghasilan PNSD sebanyak Rp 1.232.500.000,00 & sertifikasi pengajar PNSD berjumlah 56.867.463.000,00. Dana yg dikenal menjadi dana penyesuaian ini adalah tambahan fulus dari pemerintah sentra yg bertujuan menaikkan kinerja PNS. Nah, ini lah yg musti diperjelas sang pihak pemerintah kota. Terutama mengenai standar pelaporan kinerja PNS. Terkait profesi pengajar, maka memang peningkatan kualitas pendidikan dalam kota ini lah yg harusnya jadi tolo ukur bagi pemerintah buat mengimpaskan bantuan gratisdana penyesuaian tadi.

Beberapa analisis pendapatan APBD 2014 ini layak menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota Probolinggo buat penyusunan penganggaran berikutnya. Perbandingan pemasukan hukum tiap tahun perlu disusun beserta cermat. Terutama bagaimana pemerintah kota memaksimalkan pendapatan dari PAD. Pajak daerah & retribusi daerah menjadi bagian dari komponen PAD wajib terus digenjot. Tak bisa hanya dibiarkan terus menurun tiap tahun.

Ada pun dana perimbangan yg berasal dari pemerintah sentra, hendaknya dilakukan beserta penuh supervisi aporisma. Mengingat besarnya hukum yg dialokasikan buat kota Probolinggo & bisa dibilang tergantung. Tanpa adanya supervisi inheren, dikhawatirkan hukum tidak terserap atau malah bocor. Dalam setiap musrenbang mulai taraf kelurahan hingga kota wajib berbasiskan data kebutuhan riil rakyat. Semua wajib diidentifikasi & dikawal semenjak dari bawah. Sehingga ketika sudah dirumuskan menjadi bahan APBD dalam tim hukum eskekutif, tidak lagi meraba-raba atau mengcopy paste hukum tahun kemudian. Peran rakyat krusial buat selalu berpartisipasi dalam hal ini. (ziq)

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *