IPKANI Jawa Tengah Darurat P3D Penyuluh Perikanan PNS Daerah

LATAR BELAKANG

Undangundang No 23 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan ialah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini mirip termaktub kepada dalam Lampiran Huruf Y Undangundang No 23 Tahun 2014. Akibatnya, pemerintah daerah wajib mengalihkan & menyerahkan Personel, Pendanaan & Sarana Prasarana, & Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan perikanan kepada pemerintah sentra.

Tanggal 1 Oktober 2016 ialah pasti 2 (2) tahun diundangkannya UU No 23 Tahun 2014. Selama 2 tahun adalah tenggat waktu bagi diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014. Artinya, bahwa per 1 Oktober 2016 seluruh pengampu kebijakan wajib sudah menuntaskan segala urusan yg berkaitan bareng jujur UU tadi, termasuk dalam hal ini ialah pengalihan personil Penyuluh Perikanan dari pemerintah daerah kepada pemerintah sentra.

Dalam rangka meningkatkan kecepatan pengalihan Personil, Pendanaan, Pembiayaan, & Sarana Prasarana Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Kemendagri, & BKN sudah melakukan langkah-langkah diantaranya :

Membentuk Tim Percepatan P3D, bareng mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan RI NO. 62/KEPMENKP/SJ/2015 lepas 25 Maret 2015.
KKP juga mengeluarkan Surat Edaran B.604/SJ/Hk.110/VII/2015 lepas 24 Juli 2015 wacana Percepatan Implementasi UU No 23 tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah yg ditujukan kepada Gubernur, Bupati & Walikota Seluruh Indonesia,
Surat Mendagri nomor 061/2030/SJ lepas 01 Juni 2016 wacana Penataan Perangkat Daerah & Percepatan Pengalihan P3D yg ditujukan ke Gubernur & Bupati/Walikota kepada Indonesia, khsusus provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan kepada tgl 27 Juni-1 Juli 2016 kepada Hotel Grand Candi Semarang.
Surat Edaran Menteri KP Nomor 492/SJ/TU.210/VI/2016 lepas 21 Juni 2016 yg ditujukan kepada Gubernur & Bupati/walikota wacana Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana & Prasarana dan Dokumen Lingkup Urusan Bidang Kelautan & Perikanan.

Sebagai tindak lanjut & bukti keseriusan KKP terhadap pengalihan personil, maka kepada lepas 1921 April 2016 KKP mengadakan Rakor & Sinkronisasi P3D dari Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota Ke Kementretian Kelautan & Perikanan. Dalam Rakor tadi sudah tervalidasi Jumlah Personil Penyuluh Perikanan sebesar 2562 orang dari seluruh Indonesia yg siap dialihkan menjadi Pegawai KKP.

Dalam rakor tadi juga menhasilkan konvensi bahwa akan dilaksanakan FGD antara KKP, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, & BKN menjadi langkah selanjutnya terkait Proses P3D. Secara Terpisiah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi Institusi yg menangani Proses Perpindahan Personil Penyuluh Perikanan juga sudah mengeluarkan PERKA BKN Nomor 7 Tahun 2016 lepas 24 Maret 2016 wacana Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi & PNS Daerah Kabupaten/Kota yg Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan & Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementrian Kelautan & Perikanan.

Selanjutnya BKN juga mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.711/99 lepas 15 Juli 2016 wacana Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Dalam Pengalihan PNS menjadi Dampak Berlakunya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014.

Mendagri yg dalam hal ini ialah wakil pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 / 5935/Sj lepas 16 Oktober 2015 wacana Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 kepada poin 1 mengungkapkan bahwa Gubernur & Bupati/Walikota segera berkoordinasi buat menuntaskan secara akurat inventarisasi personel, wahana & prasarana, pendanaan & dokumen menjadi yg akan terjadi pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat lepas 31 maret 2016.

Untuk serah terima Berita Acara Personel, Sarana Dan Prasarana Dan Dokumen paling lambat lepas 2 Oktober 2016 Sedangkan terkait Berita Acara Serah Terima Pendanaan paling lambat lepas 31 Desember 2016.

PERMASALAHAN DAN KONDISI EKSISTING

Saat ini, hingga berakhirnya tenggat waktu penyelesaian Pengalihan Personel, ternyata status Kepegawaian Penyuluh Perikanan yg semestinya sudah dialihkan menjadi Pegawai KKP mengalami ketidakjelasan. KKP yg diawalnya sudah poly melakukan inisiatif guna akselerasi pengalihan P3D diakirakhir batas tenggat waktu menjadi kendor. Hasil dari Rakor kepada HOTEL REDTOP yg keliru satu pointnya menndaklanjuti bareng diadakan FGD ternyata hingga waktu ini FGD tadi nir pernah terdapat.

Pemerintah Daerah menjadi pihak yg berkewajiban menyerahkan personel, pendanaan, & wahana prasarana penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional kepada KKP juga masing gamang. Walaupun sebagian akbar daerah kabupaten/ kota kepada Jawa Tengah sudah berkomitmen buat membuat Berita Acara Serah Terima (BAST), akan akan tetapi mereka masih pasif. Pemerintah daerah beralasan bahwa belum terdapat Instruksi Lebih lanjut dari Pusat.

Karena menunggu & bersifat pasif, hingga bareng waktu ini, penandatanganan BASt kepada poly Kabuapaten/ kota kepada Jawa Tengah menjadi mandek, padalah kepada SE Menteri Kelautan Perikanan & Kelautan sudah terperinci disebutkan bahwa BAST P2D wajib diselesaikan paling lambat lepas 2 Oktober 2016.

Hasil konsultasi bareng Biro Kepegawaian KKP juga menjelaskan bahwa BAST wajib diselesaikan sebelum SK Pengalihan Penyuluh Perikanan Keluar. Munculnya Surat dari Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor S757/MK.02/2016 Perihal Usulan Penyediaan Tambahan Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 menjadi Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Status Pegawai Atas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah, dimana terdapat Tembusan kepada Menteri Kelautan & Perikanan yg isinya Bahwa Sesuai arahan Presiden kepada Rapat Kabinet Terbatas lepas 30 Mei 2016, yg kepada kepada dasarnya nir memperkenankan dilakukannya pengalihan status pegawai dari Daerah ke Pusat Peraturan seakan menjadi titik nadir & menjadi antitesis.

Akibat dari kondisikondisi eksisting yg tadi diatas, penyuluh Perikanan yg terdampak pribadi dari berlakunya UU No 23 Tahun 2014 hingga hari ini belum terperinci status kepegawaiannya. Mereka menjadi galau karena jika satus kepegawaiannya nir segera diselesaikan, mereka terancam nir akan mendapatkan honor & tunjangan.

HARAPANHARAPAN

Mengingat batas waktu perangkat lunak serah terima personel, wahana & prasarana & dokumen paling lambat lepas 2 Oktober 2016 sudah terlampaui dan batas waktu serah terima info program pendanaan paling lambat lepas 31 Desember 2016 tinggal 2,lima bulan lagi maka, kami menyatakan perilaku menjadi berikut :

Kami Penyuluh Perikanan yg tergabung dalam wadah DPD Ipkani Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada pihakpihak terkait buat segera menuntaskan proses P3D Penyuluhan Perikanan Nasional secara tuntas demi kejelasan status kepegawaian Penyuluh Perikanan kepada Jawa Tengah kepada khususnya & penyuluh Perikanan seluruh Indonesia kepada biasanya.
Kami DPD Ipkani Provinsi Jawa Tengah, mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia buat segera membuat & mengesahkan Rancangan  PP terkait menjadi anggaran pelaksana UU No 23 Tahun 2014 terkait Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional kepada urusan konkuren.
Kepada Kementerian Kelautan & Perikanan buat segera membuat keputusan terkait bareng Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional mengingat KKP menjadi institusi Pemerintah Pusat yg betanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyuluhan Perikanan nasional.
Kami DPD Ipkani Jawa Tengah meminta Kementerian Keuangan buat mendukung sepenuhnya terkait bareng Pendanaan Penyuluhan Perikanan Nasional termasuk dalam hal mengklaim pengaggaran penggajian & hakhak lainnya dari personel yg dialihkan ke Pusat.
Mendesak kepada masing Pemerintah Daerah yg terdapat kepada Jawa Tengah buat segera merogoh inisiatif bareng secara aktif berusaha menuntaskan Penandatanganan BAST secepatnya menjadi akibatnya status Pengalihan Penyuluh Perikanan ke Pusat nir terlambat.

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *