Susi Pengusaha Perikanan Jangan Coba-coba Pekerjakan Nelayan Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan kepada pengusaha perikan buat nir coba-coba mempekerjakan nelayan asing.

Menurut Susi, andai istilah masih timbul pengusaha yg memperkerjakan nelayan asing, maka pihaknya nir segan-segan buat menghukum pidana pengusaha perikanan tadi.

"Apalagi disertai bareng pemalsuan dokumen. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku melakui penegakan aturan pidana, & pencabutan biar kapal perikanan," istilah dia dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2018).

 Susi membagikan, harusnya pengusaha perikanan memanfaatkan energi nelayan lokal. Karena, tambah dia, nelayan lokal nir kalah bersaing bareng nelayan asing.

 Baca juga : Nelayan Asing Bebas Beroperasi dalam Maluku

 "Laut Indonesia adalah buat nelayan Indonesia. Kita memiliki poly nelayan handal, & juga asal daya insan terampil lulusan sekolah perikanan yg beredar diseluruh penjuru tanah air yg siap & sanggup menangkap ikan dalam Indonesia secara bertanggungjawab," imbuh dia.

Sebelumnya, Susi bakal memanggil 9 pemilik kapal perikanan Indonesia.  Pemanggilan ini dikarenakan para pemilik kapal terindikasi mempekerjakan energi kerja asing (ABK) berasal dari Filipina. Modusnya para ABK asing itu dilengkapi bareng KTP Indonesia yg palsu.

"Sembilan kapal tadi yakni, KM Qitay Megumi, KM Anugerah Bahagia, KM Aldus, KM Tuna Queen, KM Rahayu Jaya, KM Milenium, KM Kenje, KM Hollywood 70, & KM Inka Mina 720," ujar Susi.

 Baca juga : Luhut Peringatkan Kapal Nelayan Asing Tak Langgar Kedaulatan RI

 Susi membagikan, penggunaan ABK asing melanggar Pasal 35A ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Dalam pelanggaran tadi, pihaknya juga & akan menjatuhkan hukuman terhadap pemilik kapal tadi andai istilah terbukti dengan ABK asing.

"Pemalsuan KTP adalah modus bagi pemilik kapal ikan Indonesia buat mempekerjakan WNA Filipina yg memang dikenal giat dalam menangkap ikan," pungkas dia.

Sumber Daya Perikanan sebagai Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

Https://a289431visidanmisi.blogspot.com/

Sumberdaya & potensi Indonesia

Indonesia adalah negara menggunakan kekayaan alam yg luar biasa banyaknya. Luas bahari Indonesia 2 pertiga dari daratannya. Total luas bahari Indonesia adalah 3,544juta km2 (Perikanan & kelautan dalam nomor,2010). Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang ke 2 didunia selesainya Kanada menggunakan panjang 104 ribu km (Bakokorsunal, 2006). Selain garis pantai yg panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yg beredar dari sabang hingga merauke (kemendagri, 2008). Maka, menggunakan citra sumberdaya alam yg melimpah dalam bahari & pesisir sudah selayaknya pembangunan Indonesia berorientasi dalam maritim.

Dalam sektor perikanan Indonesia memiliki potensi yg sangat akbar. Potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya bahari, perairan awam & lainnya  diperkirakan mencapai  US$ 82 miliar per tahun. Potensi perikanan tangkap mencapai US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya bahari sebanyak US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian awam sebanyak US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebanyak US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebanyak US$ lima,2 miliar per tahun, & potensi bioteknologi kelautan sebanyak US$ 4 miliar per tahun. Potensi tadi masih dari sumdaya alam belum termasuk produk lebih lanjut.

Perikanan juga menyampaikan lapangan kerja yg nir mini. Sektor perikanan bisa menyerap energi kerja langgung sebanyak lima,35 juta orang yg terdiri dari 2,23 juta nelayan bahari,0,47 juta nelayan perairan awam,& 2,65 juta pembudi daya ikan. Sedangkan orang yg bergantung dalam sector perikanan dari hulu (penangkapan & budidaya) hingga hilir (industry, perdangan, jasa,dll) nisbi poly yaitu 10,7 juta.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) nilai ekspor perikanan Indoneisasejak tahun  ketahun cenderung semakin tinggi. Ditahun 2009 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 2,lima millar USD & ditahun 2010 semakin tinggi menjadi 2,8 millar USD. Selain itu nomor konsumsi ikan perkapita Indonesia juga semakin semakin tinggi. Ditahun 2009 konsumsi ikan rakyat Indonesia mencapai 29, 08 kg perkapita/thn & semakin tinggi ditahun 2010 menjadi 30, 48 kg perkapita/thn. Hal ini memberitahuakn bahwasanya rakyat Indonesia sadar akan pentingnya kebutuhan protein khususnya hewani.

Berdasarkan poly sekali potensi perikanan Indonesia  & peluang yg bisa dicapai maka sudah selayaknya pemerintah menitik beratkan pembangunan perikanan demi kesejahteraan bangsa. Diharapkan menggunakan pembangunan perikanan yg berkelanjutan bisa mendongkrak perekonomian nasional & mengentaskan rakyat dari garis kemiskinan.

Tantangan & Permasalahan

Berbagai potensi yg dimiliki Indonesia yg sangat akbar  tadi sanggupkah pemerintah beserta rakyat mengelolanya menjadi suatu kekuatan akbar. Mungkin itu adalah pertanyaan menggelitik yg seharusnya bisa kita jawab. Masalah sanggup atu nir itu sebenarnya tergantung yg mengelola.

Beberapa tantangan yg terdapat ditengah potensi perikanan yg dimiliki Indonesia misalnya adanya Illegal Fishing, harga Ikan yg rendah, rendahnya mutu output perikanan. Menurut pandangan penulis Illegal Fishing adalah kasus laten yg dihadapai bangsa ini. setiap tahun, sumberdaya kita dalam bombardir Negara lain. Mereka menggunakan sengaja mencari ikan diperairan Indonesia. Dengan memakai alat-alat yg lengkap & kapal yg akbar mereka menjarah sumberdaya alam diperairan Indonesia. Bika ini terus dibiarkan, bukan nir mungkin sumberdaya yg dimiliki Indonesia akan semakin berkurang. Ditambah lagi beberapa periaran dalam Indonesia yg sudah mengalami over Fishing. Beberapa perairan dalam Indonesia yg tengah berada dalam lampu merah atau over fishing misalnya bahari Jawa, Samudra Hindia, bahari Sumatra, dll. Penyebab Illegal fishing sangat kompleks mulai dari luas peraian Indonesia yg akbar, keamanan yg lemah & nelayan mini yg tidak bisa menjangkau sumberdaya ikan dalam bahari bebas. Luas peraian yg akbar ditambah adanya pengamanan yg lemah dari pemerintah menjadi jalan masuk terjadinya illegal fishing. Pengamanan yg lemah ini dikarenakan armada yg dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan pereiaran sangat minim. Selain itu rendahnya jangkauan melayan diperairan tanggal menjadikan sumberdaya yg dimiliki Indonesia nir bisa termanfaatkan makasimal. Pada tahun 2010, dari 590.352 kapal ikan Indonesia, hanya 6.370 unit kapal (kurang dari 2%) yg tergolong mutakhir (kapal motor berukuran dalam atas 30 GT). Sedangakan kapal motor yg beroperasi sebanyak 155.992 unit (26%). Selebihnya, 238.430 unit (40%) berupa bahtera motor tempel (outboard motor) & 189.630 unit (32%) berupa bahtera tanpa motor yg hanya memakai layar & dayung (KKP, 2010). Berdasarkan data tadi maka sumberdaya yg dimiliki Indonesia tidak bisa dimanfaatkan & dilkelola menggunakan aporisma sang para nelayan. Dan yg sangat fatal, malah Negara lain yg memanfaatkannya.

Adanya rantai perekonomian yg masih dalam kuasai & dikendalikan sang tengkulak & para juragan memproduksi harga ikan nir stabil & bahkan kadang sangat rendah. Rendahnya harga ini, ditengarai permainan tengkulak yg sudah mengakar semenjak turun-temurun. Ditambah lagi nir adanya peran pemerintah dalam menstandarkan harga buat melindungi nelayan juga pembudidaya menjadikan nelayan menjadi objek yg selalu dirugikan. Walaupun kini dalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah diterapkan penjualan output tangkapan menggunakan cara pelelangan namun belum menyampaikan implikasi yg signifikan. Ikan-ikan yg berkualitas rendah dihargai seadanya. Sehingga para nelayan menjadi merugi karena output penjualan nir nisbi buat menutup porto penangkapan (produksi).

Kebijakan kementerian kelautan & perikanan (KKP) yg baru yaitu Industrialisasi perikanan menjadikan dilema dikalangan para pelaku bisnis mini (nelayan & pembudidaya). Kebijakan tadi menegaskan bahwasanya adanya kegatan perikanan dari hulu (nelayan & pembudidaya) ke hilir (pengolahan & pemasaran) yg merata. Kebijakan Industrialisasi Perikanan ini memaksa adanya suplai bahan baku yg kontinyu dari hulu buat aktivitas pengolahan. Sumberdaya alam dalam bahari yg nir menenu & minmnya armada perikanan yg bisa menjangkau buat pendayagunaan bahari tanggal berakibat suplai bahan baku nir stabil. Ditambah lagi banyaknya perairan dalam Indonesia yg mengalami over fishing. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan import bahan baku dari negara-negara lain. Total import perikanan ditahun 2009 mencapai 331.893 ton  , sedangkan ditahun 2010 mencapai 369.282 ton. Yang sangat miris dari 75 jenis ikan yg diimport 40 jenisnya terdapat dalam Indonesia. Namun yg terjadi dilapangan tidak sporadis dijumpai ikan yg diimport masuk kepasar tradisional. Sehingga harga ikan dari para nelayan juga pembudidaya akan jatuh. Selain itu terjadinya beberapa kasus yg terjadi dimana ikan yg diimport mengandung bahan yg berbahaya misalnya formalin.

Perikanan kedepan

Pengendalaian illegal fishing sang kapal asing wajib segera ditangani. Bika nir akan menjadi kasus yg pelik. Pemerintah sudah selayaknya menaikkan keamanan daerah perairan. Dengan menaikkan armada bahari buat menjaga keamana perairan Indonesia akan bisa mengurangi adanya Illegal Fishing. Selain itu pemerintah beserta rakyat (nelayan) diperlukan bisa berhubungan dalam mengahalau setiap tindakan yg menjurus kepada kerugian negara sang negara asing. Dengan adanya kerjasama tadi maka diperlukan sumberdaya yg dimiliki Indonesia bisa dinikmati sang bangsa Indonesia sendiri. Masih rendahnya armada bahari yg beroperasi dilaut tanggal wajib ditingkatkan. Hal ini mengingat sumberdaya didaerah pesisir semakin berkurang. Tak terdapat pilihan lain kecuali menaikkan armada buat menjangkau sumberdaya zona ekonomi langsung (ZEE). Adanya acara KKP yaitu kontribusi seribu kapal diperlukan akan bisa menyampaikan solusi dalam peningkatan produksi. Bantuan berupa kapal menggunakan kapasitas 30 GT tadi sangat membantu nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan.

Masih adanya system monopoli yg dilakukan sang para juragan & tengkulak wajib segera diatasi. Pemerintah usahakan memproduksi regulasi yg menguntungkan rakyat nelayan juga pembudidaya. Selain itu, usahakan pemerintah melindungi harga ikan dipasaran misalnya harga gabah dalam pertanian. Dengan melindungi harga ikan, diperlukan para nelayan & pembudidaya bisa menikmati output yg sudah dilakukan. Sehingga kesejahteraan para nelayan & pembudidaya bisa dicapai. Setelah regulasi & pengendalian harga, usahakan dilakukan Pengawasan & operasi pasar buat mengurangi adanya oknum yg nakal dalam aktivitas perikanan.

Import ikan yg terjadi wajib diminimalisir menggunakan menaikkan produksi bahan baku. Bika poly sekali upaya yg tertera diatas sudah dilakukan menggunakan baik, maka import ikan otomatis akan bisa diminimalisir. Namun yg krusial, pemerintah melakukan supervisi yg ketat terhadap import ikan agar nantinya nir jatuh dipasar tradisional. Selain itu, pembentukan regulasi yg ketat dalam aktivitas import akan bisa menekan aktivitas import ikan. Sebenarnya jikalau pemerintah memanfaatkan & memaksiamlakan asal daya yg terdapat dalam Indonesia timur (Maluku,Sulawesi) maka import ikan akan bisa ditekan. Dengan dalih porto operesional yg mahal, maka pemerintah lebih bahagia melakukan import daripada memanfaatkan asal daya sendiri. Karena menggunakan melakukan import harganya jauh lebih murah jikalau mendapatkan dari nelayan sendiri karena jeda antara Indonesia timur menggunakan sentra pruduksi sangat jauh & membutuhkan porto yg nisbi akbar. Sehingga kebijkan importlah menjadi solusi dini dalam aktivitas industrialisasi perikanan dikala ini.

Kesimpulan

Potensi perikanan yg mencapai 82 millar U$D yg dimiliki negara ini, jikalau dikelola menggunakan baik, bertanggung jawab & berkelanjutan akan bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan memproduksi regulasi yg pasti & berpihak kepada para pelaku bisnis mini (nelayan & pembudidaya) akan bisa menaikkan kesejahteraan rakyat. Selain adanya peluang bisnis maka, perikanan akan bisa menyampaikan lapangan kerja yg akbar menjadi akibatnya bisa mengentaskan pengangguran & kemiskinan.

Startup Digital Pun Menggaung dalam Sektor Perikanan

Beberapa waktu kemudian, warga Indonesia terus saja dikejutkan bareng penenggelaman kapal pencuri ikan pada perairan Indonesia. Sebagai keliru satu komitmen pemerintah yg ucapnya buat memberantas penangkapan ikan ilegal.

Tentu saja, dorongan pelaku ilegal tidak dan merta tiba begitu saja. Ketertarikan mereka terhadap asal daya yg dimiliki mak pertiwi tidak menciptakan mereka ragu lagi, bahkan wajib hingga melakukan penangkapan ikan ilegal dan bertaruh pada resiko yg tinggi. Tak mampu dipungkiri perairan Indonesia lah menjadi pemicunya.

Citra menjadi keliru satu negara kepulauan terbesar pada global, menciptakan Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah internasional. Sudah seharusnya juga, menjadi penghuni perairan negara ini mampu memanfaatkannya bareng aporisma bareng poly sekali macam cara.

Ada pihak yg menyebarkan pangan ikan yg mampu meningkatkan produksi biak ikan. Hadir juga yg menciptakan rumah apung, kapal tangkap dan indera modern buat mendukung penangkapan ikan lebih aporisma. Tak hanya itu, kemajuan teknologi kimia maupun biota pun dikembangkan.

Tak tertinggal, teknologi digital pun sudah menggaung pada sektor perikanan. Sebut saja,Startup tutur yg kini sudah memikat penduduk Indonesia bareng segala macam kecanggihan yg ditawarkannya. Termasuk, pada sektor perikanan baik pada Indonesia maupun pada bagian global lainnya.

Di Indonesia sendiri, masih muncul sejumlah startup perikanan yg dikembangkan. Salah satunya,eFishery yg mempunyai IoTsmart feeder dan Jala bareng teknologiIoT device monitor 24 jam.

Meskipun startup perikanan masih sporadis terdengar, akan tetapi fasilitas yg ditawarkan startup itu pun tidak kalah bermanfaatnya bareng startup pada sektor lainnya. Melihat, penekanan utama bagi para pelaku merupakan menawarkan solusi terhadap kasus-maslah pada sektor tadi.

Disamping,e-Fishery dan Jala, hadirFisTX yg  turut meraimakan startup sektor perikanan. Sebuah perangkat lunak yg berkiprah pada  pembudiayaan, pengelolaan yg akan terjadi perikanan, dan penyedia gosip tebaru sektor perikanan. Tak kalah bareng startup lainnya, FisTX pun dilengkapi bareng IoT untukPrawn Counter, auto Fishing Cumi, RSW, dan LED Artificial Bait.

Prawn counter merupakan indera buat menghitung jumlah udang yg muncul pada tambak secara real time. Sehingga, investor mampu mengetahui jumlah udang secara real time dan kemungkinan jumlah panen mampu diprediksi.

Auto fishing cumi merupakan diversifikasi indera tangkap ikan yg mampu dipergunakan oleh nelayan menjadi pembantu indera tangkap utama. Ketika nelayan menjalankan indera tangkap utama, auto fishing tetap mampu dioperasikan tanpa mengganggu kegiatan nelayan.

LED artificial akan menggantikan umpan hayati yg dipergunakan buat menangkap cumi. Sehingga, nelayan gak perlu lagi membeli umpan setiap kali akan melaut.

Sedangkan, RSW merupakan keliru satu terobosan dalam rangka menggantikan es balok buat mengawetkan ikan yg akan terjadi tangkapan. Mengingat,  nelayan mengharuskan es balok setiap kali akan melaut.

Sistem kerja RSW merupakan menyedot air bahari ke dalam palka sebesar 30% dari volume palka dan air yg tersedot akan didinginkan bareng kisaran suhu -1 – 1 derajat celcius. Ikan yg ditampung dalam RSW mampu bertahan hingga 10 hari. Demikian juga bareng suhu RSW yg mampu diturunkan hingga ikan tangkapan membeku dan mampu mengawetkan ikan tangkapan lebih usang.

Dalam termin pengembangannya, RSW akan diintegrasikan bareng sistem IOT menjadi akibatnya pemilik kapal atau juragan mampu mengetahui syarat ikan, jumlah ikan yg akan terjadi tangkapan dan posisi kapal secara real time.

Teknologi yg diinisiai oleh UMG Idealab ini, menghadirkan juga sistem crowdfunding pada teknologi yg dikembangkannya. Sehingga, mampu membantu nelayan maupun petani pangan ikan buat mencari investasi dan menyebarkan usahanya.

Skandal Dislutkan-Jepara, dua.lima M kontribusi Ditjen Perikanan Demfarm 2013 ke Pokdakan Tambak Asri Jaya 1 Tanggul-Tlare

Di balik pencitraan sumber Demfarm udang Vaname dalam Tambak Asri Jaya 1, muncul skandal dibalik proyek ini, dalam hal mendapatkan donasi Ditjen Perikanan Budidaya-Kementrian Kelautan dan Perikanan, yaitu dua,lima milyar indera kerja. Kabid Dislutkan Achmad sudah sengaja atau nir, merekom Pokdakan TAJ 1(Kelompok Budidaya tambak) sbg peserta Demfarm 2013 utk sanggup banpus APBN tsb. Ternyata Pokdakan TAJ 1 itu hny rekayasa Joko(Imam Sujoko PDAM) bareng Tim Subroto(wabup) a.l: Kocang(Koni) dkk dan kerabat keluarga Joko (6 personil). Seno(anak wabup).
Alat sumber banpus ditjen, dananya sumber KUR & BLM PUMP yang dikucurkan BRI Jpr kpd pokdakan TAJ 1, dimana keponakan kecab BRI Jpr(pecangaan) dijadikan Ketua Pokdakan Tambak Asri Jaya 1. Dana KUR miliaran tsb seolah-olah utk penambak, padahal hanya utk pihak kawan-pendamping(sponsorship) yaitu Subroto yang dikelola sek-pokdakan Joko(PDAM) yang diberi kuasa penuh akses peredaran dana sumber BRI-Jpr. sedangkan para anggota itu hanya dipinjam nama saja, nir memahami menahu peredaran dan penggunaan dana BLM PUMP & KUR BRI tsb.

Adapun status dominasi tambak tsb, disewa/kontrak sumber Sghrt(Pati ) yang batas masa sewa sudah habis. entah bgmn pembuktian sumber BRI-Jpr? shg begitu mudahnya kucurkan Milyaran dana utk Pokdakan TAJ 1 tanpa colateral dan legalitas yang tangguh, jua solvabilitas/likuiditas nya nir akuntabel? dimana bisnis tambak udang mengkategorikan beresiko tinggi (full risk) yang pemgembalian hutang nya amat rentan buat menjadi kredit macet.
Cara mendapatkan banpus Alat kapital kerja dan Dana KUR dalam TAJ 1 ini sarat menggunakan penyalah gunaan kewenangan jabatan dan kondisi-admisnistrasi nir normative. Patut diluruskan/tertibkan. Dislutkan-Jpr wajib diberi hukuman. Juga BRI-Jpr wajib segera menarik pulang dana BLM  PUMP/KUR tsb atau sekurangnya segera meminta kolateral/agunan aset yang memadai atas nilai kredit/hutang yang dikucurkan tsb. utk mencegah kerugian negara.
Perlu Klarifikasi dan TPF ke Jepara
ke Dislutkan atas rekomendasi kabid Achmad ke Ditjen Perikanan Budidaya, yang mengusulkan Pokdakan TAJ1 (Subroto-Joko) sbg peserta Demfarm 2013 utk sanggup Bantuan indera kapital kerja, BLM PUMP dan KUR  dua,lima Milyar?
ke Pokdakan TAJ 1,  ke Kocang(KONI), Joko(PDAM), dllnya apa betul mereka itu profesinya menjadi petambak?
ke Joko(Imam Sujoko), staf PDAM, yang merekayasa anggota Pokdakan TAJ 1, berkolusi dgn Dislutkan utk usulan dapatkan donasi APBN Ditjen Perikanan sbg peserta Demfarm2013, yang melibatkan Wabup Subroto dan putra wabup Seno?
ke BRI ataupun mantan Kacab BRI, yang mengucurkan dana BLM/KUR kpd pokdakan TAJ 1 (400 jt)

Siswa Sekolah Usaha Perikanan Tegal meninggal dianiaya tiga senior

Dunia Pendidikan Indonesia kembali tercoreng. Galih Masrukhi (16), peserta didik Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah itu meninggal diduga dianiaya sang 3 seniornya.

BERITA TERKAIT
Menteri Susi: Kita wajib kampanye ke restoran agar tidak lagi jual sirip hiu
Propam Polri usut penganiayaan senior ke junior kepada Polda Gorontalo
Agar timbulkan impak jera, polisi diminta permanen proses aturan mak bayi Calista

Warga Desa Sigentong RT 03 / RW 01 Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal itu menghembuskan nafas terakhir ketika akan dirujuk ke RS Mitra Siaga (Texin), Tegal, Jawa Tengah, Minggu (22/6) malam.

Galih meninggal sesudah sempat mendapatkan perawatan medis kepada RB Permata, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah.

Hal tadi dibenarkan Humas RS Mitra Siaga, Cahyo ketika dikonfirmasi sejumlah media. Disebutkan beliau, korban dibawa ke tempat tinggal sakit kurang lebih pukul 23.45 WIB dalam syarat sudah nir bernyawa.

Dari yg akan terjadi investigasi ad interim, korban mengalami luka lebam kepada bagian ulu hati. Diduga bertenaga, kematian korban karena mengalami luka kepada organ dalam.

Namun demikian, pihak tempat tinggal sakit masih menunggu kepastian berasal famili buat melakukan autopsi.

"Datang ke sini (RS) alasannya karena kecelakaan. Tapi terdapat kejanggalan dimana bagian tubuh korban nir mengalami luka-luka. Justru yg luka hanya bagian dada," kentara Cahyo.

Sementara itu, ke 2 orang tua Galih menangis histeris waktu mengetahui anaknya tewas. Suibah (40) & Nasirudin (50) nir bisa menunda murung sesudah tiba kepada Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Tegal. Keduanya tergolek lemas hingga wajib mendapatkan pertolongan medis begitu mengetahui putranya, Galih Masrukhi (16) meninggal.

Suibah kepada merdeka.com mengaku anak keduanya tadi berpamitan pergi ke tempat tinggal saudaranya kepada Desa Semedo, Kecamatan Warureja sebelum akhirnya meninggal. Diketahui, Galih baru saja pergi berasal asrama dikarenakan sudah memasuki waktu libur sekolah.

"Pergi sendirian mengendarai motor, mau main ke tempat tinggal budenya kepada Semedo. Tetapi aku malah mendapatkan kabar berasal keponakan kalau Galih kecelakaan," tuturnya sembari menangis.

Suibah menambahkan dirinya mengetahui kabar murung tadi berasal keponakannya, Handoko yg juga senior korban kepada SUPM Negeri Kota Tegal. Namun, ketika itu Handoko memberitahukan kepada Suibah kalau korban mengalami kecelakaan.

"Saya mendapatkan telepon berasal Handoko, kalau anak aku kecelakaan. Kebetulan keponakan aku itu satu sekolahan," bebernya.

Sementara itu, Kapolsek Kramat AKP Ngakan Putra mengatakan, ketiga pelaku ketika ini sudah ditangkap & masih menjalani investigasi.

Belum diketahui motif penganiayaan yg dilakukan ketiga pelaku. Rencananya, problem tadi akan dilimpahkan ke Polres Tegal. "Besok akan kita ungkap kasusnya. Sekarang ini pelakunya masih diperiksa," ungkapnya. [bal]

Setoran Pajak Perikanan Rendah, Sri Mulyani Sentil Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyentil Menteri Kelautan & Perikanan, Susi Pudjiastuti soal bantuan sektor perikanan ke penerimaan pajak masih sangat rendah. Kondisi ini bertolakbelakang bareng peran sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kontribusi penerimaan pajak berasal sektor perikanan terhadap ekonomi hampir 0,01 %. Itu masih %, kalau nomor benarnya berarti 0,0001," jelas Sri Mulyani dalam loka kerja Kementerian Kelautan & Perikanan, Jakarta, Selasa (13/3/2017).

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 dalam Indonesia. Negara ini disebut menjadi negara kepulauan, dalam mana loka bahari Indonesia lebih luas dibanding daratan menjadi akibatnya seharusnya memiliki potensi akbar terhadap penerimaan pajak.

"Tapi melihat bantuan yg hampir 0,01 %, sebetulnya kita wajib tersinggung karena Indonesia selalu memperkenalkan we are an archipelago country. Itu berarti muncul something really wrong, karena lima tahun kontribusinya flat. Ada Bu Susi saja bantuan dalam 2014 sebanyak 0,02 %, akan akan tetapi drop lagi dalam 2016," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, setoran pajak berasal sektor perikanan kurang berasal Rp 1 triliun, tepatnya Rp 986,1 miliar dalam 2016. Padahal bantuan sektor perikanan terhadap ekonomi atau PDB Indonesia mencapai 15 % dalam 2011.

"Kalau ketemu Menkeu, jangan pernah ngomong dalam bawah triliunan, nir direken (dicuekin) karena APBN aku Rp 2.080 triliun belanja, penerimaan Rp 1.750 triliun, jadi kalau sektor perikanan memberi Rp 986 miliar, berdasarkan aku kebangetan," tegas beliau.

Sebelumnya Menteri Susi membicarakan, potensi perikanan tangkap dalam Indonesia sangat akbar. Akan namun faktanya, bantuan sektor perikanan tangkap masih jauh lebih rendah dibanding potensi tadi.

"Perikanan tangkap seharusnya mencerminkan besarnya bahari Indonesia & bantuan ekonomi ke penerimaan negara, selain kesejahteraan berasal pelaku perjuangan. Tapi bantuan perikanan tangkap masih jauh berasal yg masuk akal jikalau melihat pantai kita terpanjang nomor 2 dalam global," ujar beliau.

Ia menuturkan, KKP akan bersinergi bareng Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak guna menaikkan penerimaan pajak dalam sektor perikanan. Khususnya berasal bantuan para pemilik kapal tangkap yg poly dalam markdown.

"Bu Sri Mulyani menagih bantuan perikanan Indonesia yg ucapnya hebat akan akan tetapi kok nir muncul. Tapi aku bilang, dalam 2015, kami bebaskan mereka berasal ketentuan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) supaya pemilik kapal melakukan reregistrasi atas pemalsuan dokumen atau markdown kapal," ujar beliau.

Saat ini, Susi mengakui, lebih berasal 2.000 kapal sudah diukur ulang & sudah membuat PHP hingga 3 kali lipat berasal sebelumnya.

"Jadi mau nir mau kami akan bersinergi bareng Ditjen Pajak. Makanya kami minta kepada pemilik kapal buat ukur ulang kapal jangan dikorting lagi, berasal 150 GT, diukur jadi cuma 97 GT akan akan tetapi masih jauh berasal yg sebenarnya," tegas beliau. (Fik/Gdn)

Serapan hukum Ditjen Perikanan Budidaya KKP capai 96,89 %

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mencatat hingga akhir 2016, pihaknya sudah melakukan penyerapan hukum sumber Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebanyak 96,89 %. Penyerapan hukum ini dilakukan melalui aktivitas Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT), guna menunjang kedaulatan dalam pulau-pulau terluar. Seperti kebun bibit & rumput bahari dalam Natuna, Nunukan, Simeulue, & Tual.

BERITA TERKAIT
Kemenkeu dikenal sebagai tidak transparan soal belanja Rp 18 T, ini istilah Sri Mulyani
Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L tingkatkan transparansi
Menteri Sri Mulyani terapkan penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L

"Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam 2016 sudah merampungkan pekerjaan-pekerjaan. Sehingga penyerapan hukum ini mencapai 96,89 % hingga akhir tahun. Ini sudah dihitung secara seksama," istilah Slamet dalam Jakarta, Kamis (29/12).

Selain itu, pihaknya jua melakukan SKPT dalam menunjang wahana & prasarana budidaya dalam Talaud, Merauke, Sarmi, Mimika, & Biak Numfor. Juga SKPT dalam menunjang KJA & excavator dalam Tual, Merauke, & Simeulue.

"Kegiatan yg lain dalam SKPT kita. Kegiatan buat pembangunan kelautan & perikanan terpadu khususnya terkait beserta memberi satu aktivitas buat menunjang kedaulatan dalam pulau-pulau terluar. Di 2016 kita punya aktivitas dalam hampir seluruh SKPT. Di 2017, DJPB punya tanggaung jawab tiga SKPT," imbuhnya. [bim]

Sektor Perikanan Sumbang Triliunan Rupiah ke Ekonomi RI

Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) menjamin pencapaian kinerja sudah melampaui sasaran. Produksi perikanan mencapai 19,56 juta ton menjadi akibatnya ikut mengerek pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan kepada 2013.

Menteri Kelautan & Perikanan, Sharif C. Sutardjo membicarakan, sumber sembilan indikator kinerja pokok yg sudah ditetapkan kepada 2013, hanya 3 yg nir tercapai. Itu pun realisasi kinerja 3 indikator tadi hingga bareng akhir tahun kemudian kurang lebih 95%.

"Sedangkan keberhasilan KKP mencakup PDB perikanan yg tumbuh 6,45% kepada 2013 atau melampaui PDB pertanian & PDB nasional. Pada kuartal III, nilai PDB sektor perikanan sebanyak Rp 45,4 triliun," ungkap beliau saat membuka Rakornas KKP 2014 kepada Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Sementara sumber berukuran ekonominya, tambah Sharif, sektor ini membukukan nilai lebih akbar sumber PDB menembus Rp 255,3 triliun kepada tahun kemudian.

"Capaian ini ditopang sang produksi perikanan yg setiap tahun mengalami peningkatan signifikan menjadi 19,56 juta kepada sepanjang 2013. Termasuk nilai ekspor yg akan terjadi perikanan yg sudah menembus US$ 4,16 miliar sumber sebelumnya US$ 3 miliar," jelasnya.

Dia maupun berkata, Indonesia pergi berhasil melakukan swasembada garam konsumsi semenjak 2012.  "Setelah puluhan tahun nir pernah swasembada garam konsumsi, akhirnya mulai 2012-2013, kita bisa swasembada garam konsumsi alasannya produksi garam sukses ditingkatkan kepada tahun kemudian," ungkap beliau.

Lebih jauh Sharif menampakan, capaian kinerja lain kepada 2013 artinya revisi UU No 27/2007 menjadi UU No 1/2014 perihal Pengelolaan Wilaah Pesisir, Laut & Pulau-pulau Kecil. Inti sumber revisi ini, kata Sharif, menyampaikan konservasi & pemberdayaan terhadap rakyat istiadat dan nelayan tradisional.

Tahun ini, beliau menargetkan KKP akan penekanan kepada aneka macam upaya & langkah buat memperkuat ekonomi nasional, antara lain acara industrilisasi keluatan & perikanan, perangkat lunak PNPM Mandiri kelautan & perikanan, penyediaan kapal INKAMINA.

"Kami akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan & prasarana lain, mirip mesin pendingin, pabrik es & pasar ikan. Diharapkan pemerintah daerah bisa menjaga operasional semua prasarana tadi," ujar Sharif.

Indonesia, tambah beliau, sudah mempunyai komitmen mempertinggi ekonomi berbasis kelautan & perikanan secara berkelanjutan tanpa ganggu lingkungan bareng konsep Blue Economy atau ekonomi biru.

"Konsep ini sedang dikembangkan & dibutuhkan bisa terefleksi kepada RPJMN mendatang mengingat besarnya potensi sektor kelautan & perikanan bagi bangsa Indonesia," tandas Sharif. (Fik/Ahm)

Baca maupun:

Kekayaan Laut Arafura Hilang Rp 11,8 Triliun Setahun

Tingkatkan SDM Mandiri, KKP Gelar Pelatihan Nasional

PNS kepada 27 Kementerian/Lembaga Dapat Tunjangan Duit, Mana Saja?

Sektor Perikanan RI Tumbuh 8,37% di September 2015

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti memakai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengumumkan pertumbuhan sektor perikanan kepada Indonesia hingga kuartal III atau September 2015. Susi menyebutkan, sektor perekonomian subsektor perikanan berhasil tumbuhn sebanyak 8,37 %. Angka ini berada kepada atas homogen-homogen pertumbuhan ekonomi nasional yg hanya 4,73 % & lebih tinggi dibanding triwulan II yg hanya 7,17 %.

Menurut Susi, memakai adanya pertumbuhan kepada sektor ini diakui Susi berarti muncul peningkatan daya beli sumber pelaku sub sektor kelautan & perikanan dibandingkan memakai subsektor lain mirip pertanian, kehutanan & lain sebagainya. "Pertumbuhan ini jua tanda bahwa subsektor perikanan tangkap & perikanan budidaya menampakan potensi akbar dalam pembangunan ekonomi Indonesia," istilah Susi kepada kantornya, Senin (7/12/2015).

Ada beberapa faktor yg mensugesti pertumbuhan ini. Salah satunya adanya peningkatan produksi perikanan tangkap & perikanan budidaya. Perikanan tangkap hingga triwulan III 2015 mencapai 4,72 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak lima,03 % dibandingkan periode yg sama kepada tahun kemudian.

Sementara buat sektor perikanan budidaya produksi mencapai 10,07 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak tiga,98 %.

"Di perikanan tangkap yg mengalami peningkatan ialah tonglol & tuna. Produksi tongkol hingga kuartal III semakin tinggi 10,57 % dibandingkan memakai periode yg sama kepada tahun sebelumnya," papar Susi.

Sementara itu, sinkron Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar berlaku, perekonomian subsektor perikanan triwulan III 2015 mencapai Rp 73,tiga triliun. Sedangkan atas dasar harga kontinu 2010 mencapai Rp 51,6 triliun.

Kontribusi perekonomian subsektor perikanan terhadap PDB atas dasar harga berlaku hingga periode ini sebanyak dua,46 %. Kontrobusi ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yakni triwulan II 2015 yg hanya dua,42 %. (Yas/Gdn)

Sektor Perikanan Kini Menjanjikan

Kebijakan pemerintah kepada sektor kelautan & perikanan sudah memberitahuakn implikasi yg menggembirakan. Pada saat ekonomi mayapada mengalami perlambatan, sektor kelauran & perikanan, justru mengalami pertumbuhan.

Sekarang, partumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan naik menjadi lebih kurang 8 % Pertumbuhan tadi, diperkirakan, akan lebih tinggi lagi kepada kepada tahun 2018. Walaupun sektor perikanan menargetkan agar nomor tadi naik secara sedikit demi sedikit tiap tahun, pemerintah permanen kepada prinsip menjaga keberlanjutan & kelestarian asal daya alam bahari.

 Dengan begitu, potensi kelautan & perikanan permanen terpelihara .Kondisi kepada Laut Arafura, contohnya, kepada masa kemudian berat ikan tangkapan hanya lebih kurang satu kilogram per ekor. Kini, beratnya homogen-homogen mencapai delapan kilogram per ekor. Perbaikan itu merupakan implikasi asal pengaturan dan  pemberantasan & penegakan aturan atas tindakan pencurian lewat penangkapan ikan secara ilegal.

Perbaikan yg lahir asal moratorium biar kapal asing, penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal, pengaturan indera tangkap, registrasi ulang pemulangan kapal asing,  hingga penutupan penuh sektor perikanan tangkap asal investasi asing.

Reformasi & upaya merekonstruksi sektor perikanan  sudah memberitahuakn implikasi yg signifikan Sebelum pemberantasan pencurian & penangkapan ikan  llegal, sektor perikanan tumbuh 7 % Padahal, perekonomian nasional sedang indah.

Reformasi kepada sektor perikanan & kelautan jua menciptakan kenaikan nilai tukar 4151%, asal 102 sebelum Joko Widodo menjadi presiden menjadi 107, saat ini. Dalam menopang partumbuhan sektor perikanan, Koalisi Rakyat buat Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Kementerian Kelautan & Perikanan sungguh menegakkan aturan setelah moratorium perizinan kapal ikan eks asing kepada tahun 2015. Pemerintah hendaknya menindaklanjuti beserta aneka macam upaya penegakan aturan secara sedikit demi sedikit.