Antara Perahu & Kapal Perikanan

Izinkan aku urun rembug & menyatakan pendapat atas insiden penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam, Jumat kemudian. Saya memulai beserta pernyataan dari beberapa orang yg mengatakan ucapnya yg ditenggelamkan kapal, kenapa hanya bahtera?. Atau muncul juga yg bilang kenapa cuma kapal kayu milik nelayan mini yg ditenggelamkan. Saya mencoba melepaskan diri dari kecenderungan politik dari pernyataan-pernyataan tadi.Hanya ingin mengembalikan kepada jalur aturan sebagaimana mestinya.

Apa yg dimaksud beserta kapal? Karena konteks insiden berkaitan beserta pencurian ikan (IUU fishing), maka wajib merujuk dalam batasan atau definisi berdasarkan undang-undang. Tidak bisa memakai definisi kapal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebab bahasa aturan, punya batasan yg tidak sama. Misalnya pengertian Kapal berdasarkan Pasal 1 nomor 36 UU No. 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran, punya pengertian Kapal yg tidak sama. Sedangkan Kapal Perikanan sudah dijelaskan artinya dalam Pasal 1 nomor 9 UU No. 31 tahun 2004 yg diubah beserta UU No. 45 tahun 2009 mengenai Perikanan (selanjutnya dikenal menjadi UU Perikanan).

Kapal perikanan ialah kapal, bahtera, atau indera apung lain yg dipergunakan buat melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, training perikanan, & penelitian/eksplorasi perikanan.

Artinya bila kapal perikanan berbendera Vietnam yg ditenggelamkan Jumat kemudian dipercaya bahtera sang sebagian orang, intinya sudah masuk katagori kapal perikanan. Bahkan bila sekedar getek (indera apung) yg dipergunakan buat melakukan penangkapan ikan masuk dalam batasan kapal perikanan.

UU Perikanan memasukkan kapal perikanan menjadi subyek aturan. Hal ini memang nir dikenal dalam KUHP. Makanya UU Perikanan dikenal menjadi ketentuan aturan pidana spesifik. Salah satu pembedanya, memasukkan kapal perikanan menjadi subyek aturan. Klasifikasi kapal menjadi subyek aturan hanya muncul 2: kapal perikanan berbendera Indonesia & berbendera asing. Tindak pidana dalam UU Perikanan nir mengenal pembagian terstruktur mengenai kapal menjadi subyek aturan sinkron bobot kapal (grosstonage). Mau berbobot 100 GT atau berbobot lima GT, bila melakukan penangkapan ikan tanpa disertai biar SIPI, permanen dipercaya menjadi kejahatan tanpa membeda-bedakan. Juga nir mengenal kapal sinkron impak tangkapan. Kapal perikanan yg maksimum impak tangkapannya lima Kg atau 50 ton, permanen diperlakukan sama. Demikian juga beserta bahan pembuatan kapal. Mau kapal kayu, kapal plastik, kapal kertas, kapal baja, permanen diperlakukan sama.

Ketika muncul pernyataan kenapa cuma kapal kayu milik nelayan mini yg ditenggelamkan, artinya hanya melihat subyek aturan, yakni kapal perikanan. Bukan melihat tindak kejahatan yg dilakukan. Sedangkan kapal perikanan menjadi subyek aturan tidak menyampaikan pembeda apa pun. Dalam KUHP sekalipun, subyek aturan yakni setiap orang tidak diberi pembeda. Lebih ditekankan dalam tindak kejahatan yg dilakukan. Seorang kriminal maling hape memakai sepeda motor & maling hape memakai tunggangan beroda empat permanen dijatuhi ancaman aturan yg sama. Bukan dibedakan satu pakai motor, satunya pakai tunggangan beroda empat. Satunya maling 1 hape, yg lain maling 10 hape dalam waktu yg sama. Begitu juga pencurian ikan menjadi tindak kejahatan. Entah memakai kapal perikanan terbuat dari kayu, atau kapal perikanan terbuat dari uranium, sama saja ancaman hukumannya.

Kejelasan kapal menjadi subyek aturan perlu ditekankan dalam sini, alasannya adalah bisa galat kaprah. Misalnya, muncul insiden kapal pesiar berhenti dalam tengah bahari, kemudian beberapa penumpang kapal memancing ikan. Dapatkah dipercaya menjadi pencurian ikan, alasannya adalah nir dilengkapi SIPI? Jawabnya nir. Sebab kapal pesiar bukan katagori pengertian kapal perikanan dalam Pasal 1 nomor 9 UU Perikanan. Dan Pasal 93 ayat (1) menyatakan Setiap orang yg memiliki &/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yg nir memiliki SIPI. Jadi yg wajib dipandang terlebih dahulu kapal perikanan menjadi subyek hukumnya. Bukan setiap orang menjadi subyek hukumnya.

Tindakan spesifik berupa pembakaran &/atau penenggelaman kapal perikanan diatur dalam pasal 69 ayat (4). Peristiwa penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam Jumat kemudian, nir memakai ketentuan ini. Namun melalui penetapan peradilan terlebih dahulu. Melalui Surat Penetapan nomor 18, 19, & 20/PEN.PID PRKN/2014/PN RAN. Dalam surat itu dinyatakan bahwa ketiga kapal tadi dimusnahkan beserta cara ditenggelamkan. Mekanisme ini lazim digunakan ketika pemerintah Indonesia melakukan penenggelaman kapal perikanan sebelum tahun 2009.Tapi setelah terbit UU 45 tahun 2009, penenggelaman kapal perikanan bisa dilakukan seketika sang penyidik &/atau pengawas perikanan sinkron bukti permulaan yg nisbi tanpa melalui proses penuntutan & peradilan. Yang dimaksud beserta bukti permulaan yg nisbi ialah bukti permulaan buat menganggap adanya tindak pidana dalam bidang perikanan sang kapal perikanan berbendera asing, misalnyakapal perikanan berbendera asing nir memiliki SIPI & SIKPI, & konkret-konkret menangkapdan/atau mengangkut ikan waktu memasuki kawasan pengelolaan Indonesia.

Politik Simbol

Peristiwa penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam Jumat kemudian, bila cermat bisa diterjemahkan menjadi politik simbol. Dengan mengurai unsur-unsur dari insiden itu. Pertama, mengapa ditenggelamkan dalam lokasi perairan Anambas? Sebab perairan Kepulauan Anambas & Kepulauan Natuna adalah kawasan yg paling poly terjadi pencurian ikan sang nelayan asing. Pencurian itu terjadi alasannya adalah keadaan ekologi perairan dalam 2 kawasan ini istimewa. Suatu lokasi terjadinya titik rendezvous antara arus hangat & arus dingin yg membuatnya menarik & menjadi wilayah sumber poly jenis ikan. Di antaranya ikan langka bernilai mini penggunaan tinggi: Napoleon, Manyuk & Tengiri. Terlebih Anambas diproyeksikan akan dijadikan pusat perikanan menggantikan Bagan siapi-barah.

Mengapa kapal perikanan Vietnam yg dipilih dari sekian poly kapal perikanan asing yg sudah disita & dirampas sang negara? Sebab kapal perikanan berbendera Vietnam yg paling poly melakukan pencurian ikan dalam perairan Indonesia. Tahun 2008-2013, muncul 409 kapal perikanan berbendera Vietnam ditangkap. Urutan ke 2 baru Thailand hanya 99 kapal.

Mengapa dihukum sang KRI Barakuda 633? Kapal ini dulunya adalah Kapal Kepresidenan kelas VVIP. Merupakan kapal tercepat dalam kawasan Komando Armada Barat. Mempunyai sistem DR200S bagi pertahanan terhadap peluru kendal. Suatu kapal teranyar dalam jajaran TNI AL. Hal ini menjadi pesan ke negara lain, bahwa Presiden Indonesia betul-betul-betul-betul memerangi kejahatan pencurian ikan. Berbeda halnya bila hanya KRI Todak atau KRI Sultan Hasanudin yg mengeksekusi.

Hal ini berkait beserta mengapa Presiden Jokowi pribadi yg menyerukan penenggelaman kapal? Sebagai tindak lanjut dari pilar ke 2, Doktrin Jokowi (World Martime Fulcrum) ketika diumumkan dalam KTT East Asia Summit dalam Myanmar dalam 13 November 2014. Semua kepala negara khususnya kepala negara ASEAN yg hadir dalam KTT tadi sudah mengetahui perilaku politik Presiden Jokowi. Poros ke 2, Doktrin Jokowi menyatakan Kekayaan maritim kami akan digunakan sebanyak-sebesarnya buat kepentingan warga kami.

Salam Kompasiana.

Author: Dewi lestari

Hello I'm Dewi , welcome to my blog. It's been 8 years as a true blogger. Hobby writing is a wonderful thing in my life. Hopefully you find something useful in this blog Happy reading .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *