Tantangan Pembangunan Perikanan dalam Tahun Politik

Memasuki tahun politik 2018 beserta adanya pesta politik pemilihan kepala wilayah & menyongsong tahun politik 2019 sebuah tahun hingar bingar politik beserta pesta pemilihan legislator, senator & presiden,  sejatinya wajib dijadikan momentum kebangkitan sektor kelautan & perikanan dalam negeri jamrud katulistiwa yang dalam juluki negeri beserta keanekaragaman asal biologi. 

Indonesia semenjak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telan konsen membangkitkan sektor kelautan & perikanan berusaha menggeser pola pikir & gaya hayati daratan menuju samudera. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi hegemoni pemerintah dalam kebangkitan ekonomi dalam bidang kelautan & perikanan lebih massif lagi beserta digalakkan Indonesia sebagai poros maritim global bisa kita lihat beserta gencarnya Kementerian Kelautan & Perikanan melakukan aksi-aksi penyelamatan harta karun kelautan & perikanan  beserta fokus melakukan pemberantasan atas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berdampak dalam aspek produksi, nilai tambah & daya saing, pemasaran dan perlindungan.

Capaian kinerja Kementerian Kelautan & Perikanan terhadap aksi pemberantasan IUU Fishing adalah sebuah prestasi yang patut kita beri penghargaan.  Kurang lebih 400 kapal asing juga lokal ilegal telah ditenggelamkan. 

Kapal-kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan dalam perairan Indonesia yang ditaksir merugikan negara beserta nilai sekitar US$ 10 miliar hingga US$ 30 miliar per tahunnya. KKP pula telah berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas. Yaitu beserta menyelamatkan 1.020 orang anak butir kapal (ABK) asing korban perdagangan insan, memulangkan 1.983 nelayan asing & menyelamatkan 534 nelayan Indonesia. Kesuksesan pemberantasan IUU fishing pula telah dilaporkan. 

Berdasarkan implikasi kajian assessment stok ikan nasional, KKP berhasil menaikkan stok ikan nasional dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 sebagai 9,9 juta ton dalam tahun 2015 & melonjak lagi sebagai 12,lima juta ton dalam 2016. Selain itu instansi ini telah menyampaikan donasi 926 unit kapal nelayan, 6.853 indera tangkap, termasuk penggantian indera tangkap nir ramah lingkungan (KKP, 2017).

Beragam capaian yang telah diraih sepatutnya nir memproduksi kita jumawa & larut dalam euphoria sesaat, kita pula wajib terus berupaya mengejar ketertinggalan kita dalam pemanfaatan asal daya kelautan & perikanan yang berorientasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat pesisir. 

Data The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 melaporkan pasokan ikan global memperlihatkan pertumbuhan produksi yang positif. Namun demikian, meski memegang peringkat nomor 2 dalam global untuk panjang pantai, Indonesia nir dan merta unggul sebagai negara pengekspor implikasi perikanan dalam global. Malah, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 pengekspor primer implikasi perikanan global. Disisi lain  nilai ekspor ikan kita  tahun 2017 malah memperlihatkan neraca & grafik penurunan dibandingkan beserta ekspor ikan  tahun 2016.

Produksi perikanan nasional memang masih memegang peranan krusial  dalam sektor produksi perikanan global tapi  kenyataannya sektor perikanan belum menyampaikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Berbagai konflik tersebut bisa kita lihat  dari kontribusi sektor kelautan & perikanan kita yang hanya menyumbang sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Rendahnya kontribusi sektor perikanan sebagai frekuwensi bahwa pengelolaan & koordinasi antara perencanaan & pembangunan dalam bidang kelautan & perikanan masih perlu dioptimalkan. Memang miris cita rasanya dalam Negara yang memiliki panjang garis pantai nomor 2 dalam global produksi kita masih belum bisa menyumbang perekonomian nasional dalam persentase yang akbar.

Memasuki tahun-tahun politik kita memiliki tantangan yang akbar dalam sektor kelautan & perikanan yaitu bagaimana memantapkan sektor kelautan & perikanan agar lebih berdaya saing & lebih berpihak dalam rakyat beserta cara pandang yang konstruktif, adaptif, & economic mindset. Oleh karenanya muncul beberapa point krusial yang perlu segera kita optimalkan.

Pertama, Optimalisasi kesejahteraan nelayan & budidaya ikan. Hal ini bisa  dilakukan melalui acara subsidi yang efektif & adaptif. Modernisasi perikanan lewat donasi-donasi pemerintah  bisa lebih efektif beserta menaikkan daya adaptasi nelayan & pembudidaya ikan terhadap tantangan-tantangan dan kebijakan pemerintah yang setiap waktu bisa berkembang contohnya beserta hibahdonasi kapal & indera tangkap ikan yang mudah diubahsuaikan sang nelayan, donasi pengelolaan keuangan berbasis rakyat, pendampingan yang efektif nelayan & pembudidaya ikan agar produktifitas bisa bersaing dalam hal kualitas & kuantitas.

Kedua, pengendalian beserta kontrol ketat impor produk perikanan. Pengendalian impor memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan. Dalam upaya tersebut perlu dilakukan penguatan terhadap  supervisi & kontrol ketat produk impor beserta efektif agar kebijakan impor nir mengganggu pasar nelayan lokal. Memberikan fasilitas  nelayan beserta sistem gosip yang adaptif & efektif, misalnya sistem gosip yang saksama mengenai wilayah penangkapan ikan, cuaca & sebagainya sebagai akibatnya nelayan tahu kapan & dalam mana wajib menangkap ikan. 

Untuk pembudidaya ikan, perlu dikembangkan gerakan kemandirian pakan sebab ini adalah komponen terbesar dalam produksi budidaya, gerakan kemandirian pakan bisa dilakukan beserta pendampingan & training-training pembuatan cara lain pakan yang lebih murah & berkualitas disamping itu pendampingan produksi pula sangat dibutuhkan agar kualitas produksi rakyat bisa bersaing.

Ketiga, peningkatan kualitas mutu produk perikanan. Peningkatan kualitas penanganan implikasi tangkapan  pasca panen atau pasca tangkap  sangat krusial menjaga  mutu ikan. Kualitas air pelabuhan dan unit pengolahan ikan pula wajib terus ditingkatkan. Hal ini krusial untuk menaikkan kualitas ikan yang akan diekspor, sebagai akibatnya mengurangi jumlah kasus penolakan ikan, baik sang Uni Eropa juga Amerika Serikat. 

Pada waktu yang sama, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, & Tiongkok pula perlu diperkuat agar nir bergantung dalam pasar Jepang, Uni Eropa, & Amerika perkumpulan. Pada akhirnya, target ekspor 2018 sebesar US$ lima,4 miliar bisa tercapai. Peningkatan kualitas mutu produk perikanan mengharuskan pemerintah untuk konsen menyampaikan pembinaan dalam nelayan, pembudidya ikan & pelaku perjuangan dalam bidang perikanan.

Keempat, Maping jalan perjuangan & perjuangan perikanan beserta mendorong pengusaha perikanan dalam negeri & rakyat & mengendalikan investasi asing beserta menyampaikan ruang kepada grup perjuangan dalam negeri. Bangun sistem rantai perjuangan perikanan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Penguatan kelembagaan rakyat sangat dibutuhkan agar rakyat bisa berdaya saing dalam proses produksi perikanan, pemerintah wajib bisa mengorganisasi rakyat dalam rangka kemandirian perjuangan perikanan bisa beserta menguatkan koperasi  & UMKM berbasis rakyat perikanan.

Kelima, reformasi asal daya insan (SDM) beserta menyampaikan ruang yang seimbang & saling membuat. Reformasi asal daya insan bisa dimulai beserta mempersiapkan ketersediaan SDM berkualitas dalam posisi yang sempurna, memiliki komitmen & integritas, melek ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) & memiliki visi yang bertenaga tentang ekonomi perikanan & kelautan. 

Peningkatan asal daya perikanan khususnya asal daya insan sebagai pengelola perikanan  nir bisa dilepaskan dari menaikkan iptek & riset kelautan & perikanan. Iptek wajib dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan asal daya yang tersedia, dan memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim guna mendorong daya saing dalam sektor kelautan & perikanan.

Keenam, mempersiapkan infrastruktur kelautan & perikanan secara sahih & sempurna. Kemajuan sektor perikanan wajib didekati beserta konsep modernisasi sarana & prasarana. Kita nir akan mendapatkan implikasi perikanan berkualitas andai saja mengandalkan prasarana tradisional. 

Pemerintah wajib bisa mendorong peningkatan prasarana sektor kelautan & perikanan mengikuti kebutuhan produksi & perkembangan teknologi yang muncul baik prasarana peningkatan kualitas juga kuantitas produksi perikanan, pemerintah pula wajib memproduksi kebijakan — kebijakan dalam sektor kelautan & perikanan yang disesuaikan beserta kebutuhan pasar baik local juga pasar global, standard penjaminan mutu contohnya jangan hingga rakyat masih dibebani beserta regulasi yang tumpang tindih antara dalam negeri & Negara tujuan ekspor.

Kita paham sahih galat satu potensi maritim yang bisa mendorong peningkatan ekonomi nasinal adalah sektor kelautan & perikanan, Negara-negara dalam Eropa telah melakukan riset & pengembangan teknologi dalam sektor ini dari abad ke 19, modernisasi & mekanisasi perikanan telah berlangsung lama, kita sebagai Negara yang memiliki potensi kelautan & perikanan yang melimpah seharusnya lebih fokus dalam menggarap potensi tersebut agar kita nir tertinggal jauh.

Setiap upaya Negara dalam rangka mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan sektor kelautan & perikanan nir bisa lepas dari implikasi politisasi para pemimpin dalam negeri ini, sebab seluruh upaya & proses tersebut memang lahir dari proses politik, sang karenanya dalam tahun politik ini kita mendorong agar para pemimpin terpilih kita terus menggelorakan visi misi maritim, memiliki kebijakan strategis bagi pembangunan sektor kelautan & perikanan, baik dalam tingkat kepala wilayah hingga pemimpin nasional. 

Karena besarnya sektor kelautan & perikanan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki visi & misi tersebut agar pengelolaan sektor ini nir serampangan & akhirnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Selain itu pemimpin yang memiliki konsep membuat sektor kelautan & perikanan beserta pemberdayaan dalam negeri sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan sektor perikanan dalam negeri dari hegemoni asing.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang akbar beserta kekayaan maritim yang luar biasa  maka sebuah kewajiban kita sebagai warga Negara untuk terus berupaya menaikkan pembangunan sektor kelautan & perikanan yang berorientasi dalam kesejahteraan rakyat Indonesia, ayo terus berkontribusi jangan hingga kita kelaparan dalam negeri yang kaya ini.

Moh Nur Nawawi

Penggiat perikanan & senang makan ikan

Sumber tulisan:

1. Satria Arif(2015) " Politik kelautan & perikanan" Yayasan pustaka obor Indonesia

2, 3, 4

Potret Kinerja Kementerian Kelautan & Perikanan

1.KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1.Sekilas Tentang Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sungguh mempraktekan ilmunya lapangan dan mengurus industri perikanan, untuk sanggup diterapkan para nelayan dalam Indonesia.Bahkan, Susi sukses menjawab keraguan publik.Sejak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kiprahSusi Pudjiastutimenuai poly perhatian publik. Yang terakhir, dia menjadi galat satu menteri beserta kinerja terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Susi: Gaji Menteri Cuma 1% Dibanding Gaji Saya dalam Susi Air

Meski jabatan menteri adalah jabatan yang sangat bergengsi, tetapi honor menjadi menteri jauh lebih mini dari pendapatan pemilik perusahaan. Setidaknya hal itu yang dialami sang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang baru dilantik Senin kemudian. Menurutnya, gajinya menjadi menteri hanya sebanyak 1 % dari pendapatan yang diterimanya menjadi pemiliki maskapai pioner, Susi Air. Alasan primer dirinya mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu ingin membawa sektor perikan dan kelautan Indonesia menjadi lebih baik. Susi telah menggeluti perjuangan perikanan selama 33 tahun dan 10 tahun dalam bidang penerbangan menjadi akibatnya beliau sangat mengerti sahih bagaimana mengelola sektor yang dipimpinnya.

Susi memang berbeda beserta menteri kebanyakan. Aika menteri-menteri yang lain ialah lulusan sarjana, bahkan hingga perguruan tinggi luar negeri, Susi hanya memiliki ijazah SMP. Namun jangan galat, bunda tiga anak ini adalah galat satu pengusaha yang sukses. Gebrakan yang dilakukan Susi menuai perhatian dari poly kalangan. Hingga kemudian beliau pun dianugerahi penghargaan diantaranya Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, dan Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprose Exporter tahun 2005

A. PROGRAM KERJA UTAMA:

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kabinet Kerja 2014-2019, dia telah memiliki tiga acara kerja primer. Ketiganya akan dilaksanakan seoptimal mungkin untuk membuat kekuatan kelautan dan perikanan. Program kerja pertama, KKP akan mereview perizinan kapal baru penangkap ikan. Kedua, berkoordinasi beserta pemerintah wilayah (pemda) untuk menghapus porto perizinan dan retribusi kapal tangkap dalam bawah 10 gross ton (GT). Ketiga, mewajibkan seluruh pemda membuat peraturan yang melarang penebangan hutan bakau dan penangkapan lobster.  Salah satunya quick wins yang mengutamakan sistem online. Langkah itu adalah bagian dari terobosan baru yang dilakukan dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistem yang terintegrasi dan mengedepankan transparasi data. Sistem memuat data pemilik kapal dan wilayah operasi penangkapan, termasuk data ikan yang diekspor. Susi Pudjiastuti berkata galat satu visi dan misi Presiden Joko Widodo ialah memperkuat identitas Indonesia menjadi negara maritim. Dia berkata, apabila kualitas maritim dalam Indonesia terus diperbaiki, maka sanggup memberi bantuan akbar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu acara kerja Menteri Susi ialah memberantas pencurian ikan dalam seluruh wilayah Indonesia. Susi menuturkan daerah perairan dalam Indonesia kerap menjadi area pencurian ikan yang dilakukan kapal penangkap dari luar negeri. Kapal-kapal yang menangkap ikan secara ilegal dalam perairan Indonesia sangat merugikan. "Karena itu, perusahaan yang menangkap ikan segara ilegal akan saya babat, cara memberantasillegal fishing,istilah Susi, ialah beserta mendata seluruh kapal-kapal komersil yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Saya akan memulai beserta pendataan online. Kapal yang masuk ke Indonesia sanggup terpantau, sama misalnya data pesawat terbang," ujarnya. Selain itu, tutur Susi, dirinya akan mengoptimalkan asal daya perikanan dan kelautan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebab, potensi sektor perikanan dalam Indonesia sangat akbar, mengingat 70 % wilayahnya ialah bahari. Bahkan, istilah Susi, luas perairan dalam Indonesia lima kali lebih akbar daripada luas negara tetangga misalnya Thailand. "Tapi nomor ekspor perikanan kita lebih rendah daripada Thailand dan Malaysia. Ini menjadi hal yang wajib dibenahi,

B.HASIL KERJA YANG TELAH DICAPAI :

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sosok yang kontroversial beserta kebijakannya. Kebijakannya dalam menangani penangkapan ikan secara ilegal beserta menenggelamkan kapal menjadi kebijakan teranyar yang dimuntahkan Susi. Susi berkata kebijakannya dalam hal perikanan telah menyampaikan setidaknya 2 implikasi. Pertama, warga sanggup makan ikan tenggiri dan ikan bawal putih beserta harga wajar. Kedua, perikanan berhasil menyumbang deflasi. Menurut Susi, dalam waktu seluruh sektor menyumbangkan inflasi, data modern Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perikanan mencatat deflasi alias penurunan harga. "Pudah-mudahan dalam waktu dekat ketahanan pangan kita membaik," ujar Susi dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam Jakarta, Senin (8/12). Ketahanan pangan yang dimaksudkan Susi dalam sini ialah ketahanan pangan yang berasal dari bahari. Pemerintah wajib sanggup memanfaatkan apa yang selama ini dicuri sang kapal asing sanggup dimanfaatkan sang warga Indonesia. "Ini ialah mimpi akbar yang luar biasa panjang," tandasnya.

Lantas apa saja yang jadi gebrakan Menteri Susi, berikut ulasannya.

1. Berbagi data beserta TNI AL

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan rendezvous beserta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dalam kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan tersebut, lanjut Susi, wujud dari upaya menghilangkan ego sektoral yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk mengelola daerah perairan Indonesia yang potensi sangat akbar. Presiden pula perintahkan telah seharusnya memulai perubahan. Susi pun menyampaikan user name dan istilah sandi sistem data VMS (Vessel Monitoring System) yang selama ini digunakan KKP kepada Laksamana TNI Marsetio. VMS adalah sistem monitoring terhadap sejumlah kapal dalam atas 30 GT yang melintas dalam wilayah perairan

2. Panggil Duta Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana memanggil seluruh duta akbar. Dia ingin berdiskusi dan mengatakan hal baru tentang kebijakannya pemerintah. Dalam rendezvous tersebut Susi akan menegaskan bahwa nelayan asing dalam Indonesia dihentikan BBM subsidi. Selain itu, Susi akan mempertinggi Pajak Hasil Perikanan (PHP).

3. Bangun bandara mini

Pengusaha sukses perikanan ini, berjanji selama kepemimpinannya, sektor kelautan dan perikanan sanggup maju.Caranya, beserta membangun bandara mini dalam pulau pulau terluar Indonesia untuk meningkatkan kecepatan penjualan ke pasar alasannya diangkut menggunakanpesawat.

4. Dukung BBM naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, para nelayan dalam negeri nir membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini, meskipun timbul BBM bersubsidi, waktu membeli, para nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal. Sebetulnya nelayan mini jarang sanggup solar subsidi alasannya jauh dari pom bensin. Sementara ketiadaan menghambat pelayaran mereka.

lima. Stop biar tangkap

Langkah lain yang jadi gebrakan Susi, bakal melakukan moratorium biar tangkap dalam wilayah perairan Indonesia selama 2 bulan. Langkah itu dilakukan untuk menginventarisir biar yang telah timbul. Selama ini, pendapatan bukan pajak kementeriannya cuma Rp 300 miliar.

6. Menghasilkan 3 PERMEN.

Tiga peraturan menteri yang dihasilkannya berkaitan beserta moratorium kapal asing diatas 30 gross ton (GT), transhipment (bongkar muat ikan dalam tengah bahari), dan disiplin kepegawaian.

7. Menangkap dan Menenggelamkan Kapal pencuri ikan.

Blusukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam daerah perbatasan menjadikan poly implikasi. Ratusan asing illegal telah ditangkapi dalam Kalimantan Timur, dan tiga hari kemudian lima kapal asing illegal ditangkap  dalam Laut Natuna, Kepulauan Riau. Lima kapal asing illegal ini segera ditenggelamkan. Hal ini sejalan beserta perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa kapal-kapal pencuri ikan wajib ditenggelamkan menjadi impak jera. Jokowi mengungkapkan timbul lima.400 kapal asing illegal beroperasi dalam Indonesia, pula dalam perairan Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya 100 kapal asing illegal wajib ditenggelamkan agar lainnya takut. C.DAMPAK KEBIJAKAN

Ribuan nelayan pantai utara (pantura) Jawa Tengah, kemarin, berunjuk rasa mendesak pencabutan anggaran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang embargo penggunaan indera tangkap ikan pukat hela (trawls ) dan pukat tarik (seine nets). Mereka menilai embargo tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan. Demo nelayan kemarin terjadi disejumlah wilayah dalam Jateng, diantaranya KotaTegal, Batang, dan Pati. Tidak hanya dalam wilayah, ribuan nelayan pula berunjuk rasa dalam depan Istana Merdeka, Jakarta. Para nelayan dalam Batang dan Pati sempat memblokade jalan pantura menjadi akibatnya memacetkan arus kemudian lintas. Di Pati unjuk rasa nelayan dibubarkan polisi. Unjuk rasa dalam Tegal, nelayan mengawali aksinya beserta melakukan long march dari tempat kerja KUD Karya Mina dalam Pelabuhan Perikanan Pantai (PPT) Tegalsari ke Balai Kota. Setiba dalam kompleks tempat kerja wali kota itu, mereka tertahan dalam depan gerbang masuk yang telah ditutup dan dijaga semenjak pagi. Selain berorasi, para nelayan pula membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan dan kecaman terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, dalam antaranya Turunkan Menteri Susi, Susi, Knda Telah Menyengsarakan Kami, Nelayan Tidak Rela Knda Makan Ikan, Save Cantrang, dan sejumlah tuntutan lain. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Mahmud Effendi mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut sejumlah peraturan yang nir berpihak kepada nelayan. Salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 yang melarang penggunaan indera tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/ 2014 yang melarang kapal berukuran dalam atas 30 gross tonage (GT) menggunakansolarbersubsidi. Kami desak penghapusan kebijakan kewajiban membeli solar industri bagi kapal dalam atas 30 GT. Ini mengakibatkan kecemburuan sosial, alasannya dalam Kota Tegal kan sistemnya bagi implikasi, bukan misalnya dalam PT. Jadi otomatis penghasilan nanti berkurang kalau wajib membeli solar industri, ujarnya.Sekitar 1/2 jam berorasi, para nelayan ditemui Wali Kota Siti Masitha. Sitha eksklusif berbicara kepada para nelayan dalam atas kendaraan beroda empat bak terbuka yang digunakan untuk orasi. Dihadapkan nelayan, Sitha yang kerap dipanggil bunda menegaskan dukungannya terhadap tuntutan para nelayan. Menurut Sitha, pihaknya telah menyiapkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar meninjau kembali kebijakan pelarangan indera ikan cantrang dan embargo membeli solar subsidi bagi kapal dalam atas 30 GT. Saat ini pula surat saya pertanda tangani dan eksklusif dikirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat ini akan terus dikawal SKPD terkait agar dipastikan sahih-sahih dibaca bunda menteri, katanya. Suasana panas pula terjadi Kabupaten Batang. Seribuan nelayan dan buruh perikanan mendatangi DPRD setempat mengatakan tuntutan pencabutan Permen KP No 2/2015, yang dievaluasi bakal mematikan nelayan dan industri perikanan bahari sekitarnya. Sementara itu, demo seribuan nelayan dalam badan jalan traffic light daerah Alun-Alun Juwana, Kabupaten Pati, terpaksa dibubarkan aparat kepolisian. Selain dituding menyimpang dari agenda aksi, demo ini pula mengganggu kelancaran arus kemudian lintas jalur transnasional penghubung Jawa Tengah-Jawa Timur. Kontan kendaraan, baik sepeda motor, kendaraan beroda empat, hingga bus atau truk, dari arah barat (Pati-Semarang) juga timur (Rembang-Surabaya) tidak sanggup melintas. Kemacetan panjang lebih kurang 1 kilometerdari 2 arah pun tidak terhindarkan. Kebijakan kontroversial yang dimuntahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertujuan untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN( MEA) 2015.Jangan hingga MEA, Indonesia menjadi pasar dan objek. Indonesia wajib menjadi tuan dalam negeri sendiri, istilah Susi Pudjiastuti

D.BLUSUKAN YANG TERPANTAU MEDIA

Susi Pudjiastuti Blusukan Ke AMBON – YouTube

www.youtube.com/watch?v=hYH_MMBOJ4w

Mentrri Susi Pudjiastuti Blusukan ke Pangandaran | -foto …

www.tempo.co/read/…/Menteri-Susi-Pudjiastuti-Blusukan-ke-Pangandara…

Susi Pudjiastuti Ranking Teratas Blusukan | Umum | Mobile …

bandung.perjuangan.com/read/…/susi-pudjiastuti-ranking-teratas-blusukan

lima Aksi Blusukan Bu Menteri Susi Pudjiastuti yang …

klikbekasi.co/…/lima-aksi-blusukan-bu-menteri-susi-pudjiastuti-yang-meng…

1 Nov 2014Hobiblusukan, sejumlah menteri kabinet Jokowi pula eksklusif turun … Menteri Perikanan dan …

Tengah Malam, Menteri KKP Susi Pudjiastuti Blusukan …

dezclub.ir/url/index.php?q…

Tertarik gaya Menteri Susi Pudjiastuti naik motor waktu …

https://catatansanggeje.wordpress.com/…/tertarik-gaya-menteri-susi-pudji…

E.BUKTI KINERJANYA DAPAT DILIHAT DI : www.kkp.go.id

F.SIARAN PERS

PEMERINTAH PRIORITASKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

No. 015/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS PEMERINTAH PRIORITASKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN Kesejahteraan nelayan menjadi prioritas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENEGASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG

Nomor : 014/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS PENEGASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan

KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

No: 013/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong peningkatan

KKP DAN KPK BERSINERGI KELOLA SEKTOR KELAUTAN INDONESIA

No. 012/PDSI/HM.310/2/2015 SIARAN PERS KKP DAN KPK BERSINERGI KELOLA SEKTOR KELAUTAN INDONESIA Pengelolaan ector kelautan menjadi krusial dan strategis

Pamor Menteri Susi Pada Acara Wisuda Sarjana Terapan Perikanan Angkatan 47

Tujuh taruna taruni mundur menggunakan langkah rapih & terlatih meletakan ijazah dalam kursi masing – masing yg baru saja mereka terima berdasarkan Menteri Kelautan & Perikanan ke 6 Ibu Susi Pudjiastuti lalu mereka menjumpai Ayah Bundanya sungkem menggunakan khidmat disaksikan seluruh Guru Besar Senat Mahasiswa STP Sekolah Tinggi Perikanan, seluruh hadirin terpaku . . . dan merta saja mengalirlah air mata haru menyelimuti kalbu penulis.  

Simbol penghormatan kepada ke 2 orang tua berdasarkan wisudawan terbaik hari itu, sabtu 29 Agustus 2015 begitu syahdu & menakjubkan hampir seluruh orang tua yg hadir diruangan mata mereka mendadak memerah & mengusapnya menggunakan tissue.

Adalah satu berdasarkan sekian poly cuplikan yg sangat mengesankan bagi penulis dikala menghadiri Wisuda Sarjana Terapan Perikanan Angkatan 47 Dan Magister Terapan Perikanan Angkatan ke 3 Sekolah Tinggi Perikanan menjadi galat satu cuplikan kehidupan berdasarkan #makhluk bodoh yg lalu bisa menyimak eksklusif galat satu acara krusial diantara sekian poly susunannya yaitu Sambutan Menteri Perikanan & Kelautan RI Ibu Susi Pudjiastuti menjadi sudah penulis sebutkan diatas.

Ibu Susi menjadi Menteri menggunakan jabatan tertinggi dalam jajaran kementerian KP dalam sambut demikian sangat hormat antara lain tarian selamat tiba, & penulis terperangah saja dalam hati ternyata wanita hebat ini hadir diantara Guru Besar Senat STP (Sekolah Tinggi Perikanan) berbusana celana gombrong rona hitam blus berlengan panjang coklat relatif kekuning kuningan, adapun selendang yg diikat ala kadarnya hanya tampak menyampaikan kesan bahwa beliau hadir menggunakan formalitas yg dia coba melebur kedalam acara yg dipersiapkan menggunakan waktu yg nisbi panjang. Rambut nya dibiarkan saja tanpa dalam konde atau ditata lebih rapih bahkan paras terkesan polooos tanpa make up.

Beliau lebur diantara para pengajar akbar STP, wisudawan (taruna) wisudawati (taruni), hadirin termasuk tamu vip & duta akbar & beberapa orang krusial berdasarkan Timor Leste ;   beliau berjalan sedemikian trengginas terkesan sangat terburu buru akan akan tetapi nir sebagaimana dugaan kita dia memang berpenampilan nisbi gesit.  

Dengan penampilan yg sedemikian sederhana, kebesarannya secara simbolik bisa penulis saksikan secara konkret :

Ketika masuk & keluar ruangan para pengajar akbar semuanya berdiri termasuk hadirin demikian wisudawan / wati STP secara takdzim itu mereka lakukan
Saat akan dalam pasangkan gordon ( kalung wisudawan ) ; seluruh wisudawan / wati berdiri
Saat Ibu Susi akan memberi sambutan bagi wisudawan / wisudawati, seluruh Guru Besar yg hadir sekitar 20 orang mereka berjubah plus toga & kalung kebesaran berdiri takdzim

Memang empiris yg penulis saksikan seluruh ini hanya simbolik belaka yg bisa dilakukan & direkayasa, akan namun apa yg beliau sampaikan dalam waktu yg sekitar hanya lima belas menit saja gesturnya yg menebar aura produktifitas kami mencicipi kewibawaan terdalam seseorang Ibu pejuang yg berkeinginan galat satu misi Kementerian yg dipimpinnya :    

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yg bisa berdiri diatas kaki sendiri, maju bertenaga, & berbasiskan kepentingan nasional.

Dengan bunyi bariton yg terkesan beliau sangat berwibawa ( & relatif serak serak ) selesainya membuka menggunakan salam penghormatan kepada seluruh fihak, paparnya :

STP wajib menjadi benteng penjaga, mengawal misi & visi pemerintah khususnya dalam bidang Kelautan & Perikanan, aku berharap kepada seluruh wisudawan   jangan bekerja dalam luar negeri bukan jelek & dihentikan namun Indonesia lautnya sedemikian sangat luas membutuhkan energi terdidik yg siap memasak seluruh potensi yg kita miliki.

Meskipun antara potensi & empiris yg kita saksikan jauh berdasarkan virtual virtual bangsa ini ; akan namun jikalau tiada puteri puteri bangsa ini yg nir terdidik maka semuanya akan mengalami kerugian.

 

Tentunya bagi KKP artinya menjadi prioritas bagi alumni STP buat berkontribusi dalam Kementerian Kelautan & Perikanan . . . ( para wisudawan & wisudawati bertepuk tangan suka )

Diantara sekian poly perseteruan dalam KKP artinya illegal fishing, & destruktive fishing  yg secara konkret sudah berakibat kerusakan asal daya kelautan & perikanan dan lingkungannya yg berdampak kerugian sangat akbar dibidang sosial & ekonomi rakyat.

Illegal fishing & destructive fishing para pemainnya ( rampok, begal dalam samudera bajak bahari. pen ) disamping mereka ini mengeruk kekayaan samudra kita, dikala berlayar jua menggunaan BBM yg kita miliki, secara tatanan sosial jua musnah menggunakan kejahatan kejahatan lanjutan mirip human traficking, drugs & macam macam kejahatan yg sangat memprihatinkan.

Maka baktikan waktumu, utamakan bekerja dalam negeri memang kita perlu penambahan & penguatan kapal kapal dalam pulau pulau terluar, secara sedikit demi sedikit akan kami upayakan. Kami jua sadar honor dalam dalam negeri rlatif masih mini bahkan nisbi rendah akan akan tetapi jangan korupsi.

Ucapan jangan korupsi menggunakan intonasi yg ditekan menjadi pesan implisit seseorang Ibu yg cinta dalam putera & puterinya Ibu Susi berfokus & bersungguh betul-betul berdasarkan kalimat : jangan korupsi.

Negara menunggu baktimu

Jales Veva Jaha Mahe

Sekitar jam 10 : 53 wanita hebat ini menutup sambutannya menggunakan moto Angkatan Laut RI dilaut kita jaya bergetar hati para hadirin dikala kami seluruh menatap Ibu Susi pulang duduk dalam antara para pengajar akbar senat STP.

Semoga upaya yg dilakukan KKP menggunakan mewisuda 403 mahasiswa STP Jakarta angkatan 47 secara umum 386 mendapat gelar sarjana & 17 orang Magister dalam sematkanlah dalam mereka janji wisudawan / wisudawati, galat satu poinnya artinya :

KAMI WISUDAWAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN

Siap sedia menyumbangkan energi & fikiran bagi pembangunan perikanan & bertanggung jawab dalam rangka pembangunan Nasional guna menaikkan kesejahteraan rakyat Bangsa & Negara

Mungkin saja jurusan yg muncul dalam STP kurang memadai bagi pengelolaan Samudra Indonesia yg sangat luas ini, sebagaimana kita ketahui menggunakan bahwa luas samudera duapertiga dalam banding daratan sepertiganya, maka bisa kita bayangkan berapa poly jumlah SDM yg sangat kita butuhkan akan namun secara sedikit demi sedikit samudera kita memang perlu dijaga & dilindungi.

Berbagai upaya sudah dilakukan sang fihak STP, antara lain membukan beberapa jurusan demi memenuhi kebutuhan pengelolaan bahari & ikan dalam samudera Indonesia, yaitu :

TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN (TPI)  

Para taruna / taruni dibekali wawasan, pengetahuan & praktek lapangan Teknik Penangkapan Ikan yg ramah lingkungan, menjadi akibatnya biota bahari yg kita miliki permanen terjaga & bisa diwariskan kepada anak cucu kita dalam masa yg akan tiba, dalam jurusan ini jua dalam tanamkan secara lebih mendalam cara menjaga kelestarian pendayagunaan asal perikanan, maka secara tinjauan ekonomi akan memberi untung bahkan bisa menjadi devisa. Kita belum menggali hingga kedalaman tanah tanah yg muncul dalam dasar samudera, apakah mengandung uranium dikel & sebagainya.

PERMESINAN PERIKANAN ( MP )

Sarana prasarana kelautan nir akan bisa hanya manual tradisional, maka menggunakan kemajuan teknologi segala sesuatunya butuh mesin agar praktis cepat & solutif, hingga ke digitalisan, taruna / taruni dibekali secara fundamental & mendalam ihwal Permesinan Perikanan, pastinya akan lebih paripurna jikalau bekerja sama menggunakan Perguruan Tinggi yg jua menggarap mesin mungkin bisa menggunakan ITB atau menggunakan perguruan tinggi lainnya kenapa nir.

TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TPH)

Produk perikanan memiliki karakter praktis rusak (highly perishable) & produksi yg kadang berfluktuasi, karenanya ilmu & teknologi penanganan pasca panen & pengolahan yg akan terjadi perikanan menjadi kebutuhan. Di sisi lain, permintaan yg akan terjadi perikanan jua terus semakin tinggi, bahkan diproyeksikan dalam tahun 2015 ini rakyat global perlu menemukan aneka macam upaya buat mencukupi kekurangan yg akan terjadi produk pangan ikan yg diperkirakan mencapai lima juta ton.

TEKNOLOGI AKUAKULTUR ( TAK )

Program studi ini spesifik dibentuk buat menyampaikan kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan & keterampilan dalam bidang budidaya ikan. Hal ini dimaksudkan buat membekali para lulusan dalam menanganni semakin meningkatnya perseteruan dalam bidang pengembangan budidaya. Kualifikasi dalam atas jua termasuk keahlian buat mengimplementasikan sistem pembenihan & pembesaran ikan. Selain itu, para taruna jua akan dibekali menggunakan dasar-dasar wawasan pengetahuan yg luas buat diterapkan dalam lapangan menjadi seseorang pakar budidaya yg profesional.

TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN ( TPS )

Mahasiswa Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan akan diperkenalkan dalam unsur-unsur primer berdasarkan pemanfaatan sumberdaya perairan, pendugaan stock ikan. Setelah itu mereka akan menguji fakta kunci yg dikaitkan menggunakan pengembangan perikanan & pengelolaan sistem budidaya. Topik-topik krusial dalam perkuliahan mencakup implikasi aneka macam aktivitas perikanan terhadap lingkungan & perencanaan pengembangan perikanan dalam kerangka pengelolaan loka pesisir secara terpadu.

PENYULUHAN PERIKANAN ( PP )

Penting nya merangkul nelayan nelayan yg hayati & kehidupannya muncul dilaut, diantara acara yg jua tengah digalakan dikala ini artinya mendidik putera putera para nelayan dalam seluruh Indonesia menggunakan virtual lebih menjakau dalam target yg paling rentan dalam memasak yg akan terjadi samudara RI

PROGRAM PASCA SARJANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kelautan & Perikanan ( BPSDMKP ), secara kentara menuliskan nya disini

Salam Dirgantara !!

Pamulang

Ahad,  30 Agustus 2015 M / 16 Dzulkaidah 1436 H

Antara Perahu & Kapal Perikanan

Izinkan aku urun rembug & menyatakan pendapat atas insiden penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam, Jumat kemudian. Saya memulai beserta pernyataan dari beberapa orang yg mengatakan ucapnya yg ditenggelamkan kapal, kenapa hanya bahtera?. Atau muncul juga yg bilang kenapa cuma kapal kayu milik nelayan mini yg ditenggelamkan. Saya mencoba melepaskan diri dari kecenderungan politik dari pernyataan-pernyataan tadi.Hanya ingin mengembalikan kepada jalur aturan sebagaimana mestinya.

Apa yg dimaksud beserta kapal? Karena konteks insiden berkaitan beserta pencurian ikan (IUU fishing), maka wajib merujuk dalam batasan atau definisi berdasarkan undang-undang. Tidak bisa memakai definisi kapal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebab bahasa aturan, punya batasan yg tidak sama. Misalnya pengertian Kapal berdasarkan Pasal 1 nomor 36 UU No. 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran, punya pengertian Kapal yg tidak sama. Sedangkan Kapal Perikanan sudah dijelaskan artinya dalam Pasal 1 nomor 9 UU No. 31 tahun 2004 yg diubah beserta UU No. 45 tahun 2009 mengenai Perikanan (selanjutnya dikenal menjadi UU Perikanan).

Kapal perikanan ialah kapal, bahtera, atau indera apung lain yg dipergunakan buat melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, training perikanan, & penelitian/eksplorasi perikanan.

Artinya bila kapal perikanan berbendera Vietnam yg ditenggelamkan Jumat kemudian dipercaya bahtera sang sebagian orang, intinya sudah masuk katagori kapal perikanan. Bahkan bila sekedar getek (indera apung) yg dipergunakan buat melakukan penangkapan ikan masuk dalam batasan kapal perikanan.

UU Perikanan memasukkan kapal perikanan menjadi subyek aturan. Hal ini memang nir dikenal dalam KUHP. Makanya UU Perikanan dikenal menjadi ketentuan aturan pidana spesifik. Salah satu pembedanya, memasukkan kapal perikanan menjadi subyek aturan. Klasifikasi kapal menjadi subyek aturan hanya muncul 2: kapal perikanan berbendera Indonesia & berbendera asing. Tindak pidana dalam UU Perikanan nir mengenal pembagian terstruktur mengenai kapal menjadi subyek aturan sinkron bobot kapal (grosstonage). Mau berbobot 100 GT atau berbobot lima GT, bila melakukan penangkapan ikan tanpa disertai biar SIPI, permanen dipercaya menjadi kejahatan tanpa membeda-bedakan. Juga nir mengenal kapal sinkron impak tangkapan. Kapal perikanan yg maksimum impak tangkapannya lima Kg atau 50 ton, permanen diperlakukan sama. Demikian juga beserta bahan pembuatan kapal. Mau kapal kayu, kapal plastik, kapal kertas, kapal baja, permanen diperlakukan sama.

Ketika muncul pernyataan kenapa cuma kapal kayu milik nelayan mini yg ditenggelamkan, artinya hanya melihat subyek aturan, yakni kapal perikanan. Bukan melihat tindak kejahatan yg dilakukan. Sedangkan kapal perikanan menjadi subyek aturan tidak menyampaikan pembeda apa pun. Dalam KUHP sekalipun, subyek aturan yakni setiap orang tidak diberi pembeda. Lebih ditekankan dalam tindak kejahatan yg dilakukan. Seorang kriminal maling hape memakai sepeda motor & maling hape memakai tunggangan beroda empat permanen dijatuhi ancaman aturan yg sama. Bukan dibedakan satu pakai motor, satunya pakai tunggangan beroda empat. Satunya maling 1 hape, yg lain maling 10 hape dalam waktu yg sama. Begitu juga pencurian ikan menjadi tindak kejahatan. Entah memakai kapal perikanan terbuat dari kayu, atau kapal perikanan terbuat dari uranium, sama saja ancaman hukumannya.

Kejelasan kapal menjadi subyek aturan perlu ditekankan dalam sini, alasannya adalah bisa galat kaprah. Misalnya, muncul insiden kapal pesiar berhenti dalam tengah bahari, kemudian beberapa penumpang kapal memancing ikan. Dapatkah dipercaya menjadi pencurian ikan, alasannya adalah nir dilengkapi SIPI? Jawabnya nir. Sebab kapal pesiar bukan katagori pengertian kapal perikanan dalam Pasal 1 nomor 9 UU Perikanan. Dan Pasal 93 ayat (1) menyatakan Setiap orang yg memiliki &/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yg nir memiliki SIPI. Jadi yg wajib dipandang terlebih dahulu kapal perikanan menjadi subyek hukumnya. Bukan setiap orang menjadi subyek hukumnya.

Tindakan spesifik berupa pembakaran &/atau penenggelaman kapal perikanan diatur dalam pasal 69 ayat (4). Peristiwa penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam Jumat kemudian, nir memakai ketentuan ini. Namun melalui penetapan peradilan terlebih dahulu. Melalui Surat Penetapan nomor 18, 19, & 20/PEN.PID PRKN/2014/PN RAN. Dalam surat itu dinyatakan bahwa ketiga kapal tadi dimusnahkan beserta cara ditenggelamkan. Mekanisme ini lazim digunakan ketika pemerintah Indonesia melakukan penenggelaman kapal perikanan sebelum tahun 2009.Tapi setelah terbit UU 45 tahun 2009, penenggelaman kapal perikanan bisa dilakukan seketika sang penyidik &/atau pengawas perikanan sinkron bukti permulaan yg nisbi tanpa melalui proses penuntutan & peradilan. Yang dimaksud beserta bukti permulaan yg nisbi ialah bukti permulaan buat menganggap adanya tindak pidana dalam bidang perikanan sang kapal perikanan berbendera asing, misalnyakapal perikanan berbendera asing nir memiliki SIPI & SIKPI, & konkret-konkret menangkapdan/atau mengangkut ikan waktu memasuki kawasan pengelolaan Indonesia.

Politik Simbol

Peristiwa penenggelaman kapal perikanan berbendera Vietnam Jumat kemudian, bila cermat bisa diterjemahkan menjadi politik simbol. Dengan mengurai unsur-unsur dari insiden itu. Pertama, mengapa ditenggelamkan dalam lokasi perairan Anambas? Sebab perairan Kepulauan Anambas & Kepulauan Natuna adalah kawasan yg paling poly terjadi pencurian ikan sang nelayan asing. Pencurian itu terjadi alasannya adalah keadaan ekologi perairan dalam 2 kawasan ini istimewa. Suatu lokasi terjadinya titik rendezvous antara arus hangat & arus dingin yg membuatnya menarik & menjadi wilayah sumber poly jenis ikan. Di antaranya ikan langka bernilai mini penggunaan tinggi: Napoleon, Manyuk & Tengiri. Terlebih Anambas diproyeksikan akan dijadikan pusat perikanan menggantikan Bagan siapi-barah.

Mengapa kapal perikanan Vietnam yg dipilih dari sekian poly kapal perikanan asing yg sudah disita & dirampas sang negara? Sebab kapal perikanan berbendera Vietnam yg paling poly melakukan pencurian ikan dalam perairan Indonesia. Tahun 2008-2013, muncul 409 kapal perikanan berbendera Vietnam ditangkap. Urutan ke 2 baru Thailand hanya 99 kapal.

Mengapa dihukum sang KRI Barakuda 633? Kapal ini dulunya adalah Kapal Kepresidenan kelas VVIP. Merupakan kapal tercepat dalam kawasan Komando Armada Barat. Mempunyai sistem DR200S bagi pertahanan terhadap peluru kendal. Suatu kapal teranyar dalam jajaran TNI AL. Hal ini menjadi pesan ke negara lain, bahwa Presiden Indonesia betul-betul-betul-betul memerangi kejahatan pencurian ikan. Berbeda halnya bila hanya KRI Todak atau KRI Sultan Hasanudin yg mengeksekusi.

Hal ini berkait beserta mengapa Presiden Jokowi pribadi yg menyerukan penenggelaman kapal? Sebagai tindak lanjut dari pilar ke 2, Doktrin Jokowi (World Martime Fulcrum) ketika diumumkan dalam KTT East Asia Summit dalam Myanmar dalam 13 November 2014. Semua kepala negara khususnya kepala negara ASEAN yg hadir dalam KTT tadi sudah mengetahui perilaku politik Presiden Jokowi. Poros ke 2, Doktrin Jokowi menyatakan Kekayaan maritim kami akan digunakan sebanyak-sebesarnya buat kepentingan warga kami.

Salam Kompasiana.

IPKANI Jawa Tengah Darurat P3D Penyuluh Perikanan PNS Daerah

LATAR BELAKANG

Undangundang No 23 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan ialah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini mirip termaktub kepada dalam Lampiran Huruf Y Undangundang No 23 Tahun 2014. Akibatnya, pemerintah daerah wajib mengalihkan & menyerahkan Personel, Pendanaan & Sarana Prasarana, & Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan perikanan kepada pemerintah sentra.

Tanggal 1 Oktober 2016 ialah pasti 2 (2) tahun diundangkannya UU No 23 Tahun 2014. Selama 2 tahun adalah tenggat waktu bagi diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014. Artinya, bahwa per 1 Oktober 2016 seluruh pengampu kebijakan wajib sudah menuntaskan segala urusan yg berkaitan bareng jujur UU tadi, termasuk dalam hal ini ialah pengalihan personil Penyuluh Perikanan dari pemerintah daerah kepada pemerintah sentra.

Dalam rangka meningkatkan kecepatan pengalihan Personil, Pendanaan, Pembiayaan, & Sarana Prasarana Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Kemendagri, & BKN sudah melakukan langkah-langkah diantaranya :

Membentuk Tim Percepatan P3D, bareng mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan RI NO. 62/KEPMENKP/SJ/2015 lepas 25 Maret 2015.
KKP juga mengeluarkan Surat Edaran B.604/SJ/Hk.110/VII/2015 lepas 24 Juli 2015 wacana Percepatan Implementasi UU No 23 tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah yg ditujukan kepada Gubernur, Bupati & Walikota Seluruh Indonesia,
Surat Mendagri nomor 061/2030/SJ lepas 01 Juni 2016 wacana Penataan Perangkat Daerah & Percepatan Pengalihan P3D yg ditujukan ke Gubernur & Bupati/Walikota kepada Indonesia, khsusus provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan kepada tgl 27 Juni-1 Juli 2016 kepada Hotel Grand Candi Semarang.
Surat Edaran Menteri KP Nomor 492/SJ/TU.210/VI/2016 lepas 21 Juni 2016 yg ditujukan kepada Gubernur & Bupati/walikota wacana Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana & Prasarana dan Dokumen Lingkup Urusan Bidang Kelautan & Perikanan.

Sebagai tindak lanjut & bukti keseriusan KKP terhadap pengalihan personil, maka kepada lepas 1921 April 2016 KKP mengadakan Rakor & Sinkronisasi P3D dari Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota Ke Kementretian Kelautan & Perikanan. Dalam Rakor tadi sudah tervalidasi Jumlah Personil Penyuluh Perikanan sebesar 2562 orang dari seluruh Indonesia yg siap dialihkan menjadi Pegawai KKP.

Dalam rakor tadi juga menhasilkan konvensi bahwa akan dilaksanakan FGD antara KKP, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, & BKN menjadi langkah selanjutnya terkait Proses P3D. Secara Terpisiah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi Institusi yg menangani Proses Perpindahan Personil Penyuluh Perikanan juga sudah mengeluarkan PERKA BKN Nomor 7 Tahun 2016 lepas 24 Maret 2016 wacana Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi & PNS Daerah Kabupaten/Kota yg Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan & Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementrian Kelautan & Perikanan.

Selanjutnya BKN juga mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.711/99 lepas 15 Juli 2016 wacana Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Dalam Pengalihan PNS menjadi Dampak Berlakunya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014.

Mendagri yg dalam hal ini ialah wakil pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 / 5935/Sj lepas 16 Oktober 2015 wacana Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 kepada poin 1 mengungkapkan bahwa Gubernur & Bupati/Walikota segera berkoordinasi buat menuntaskan secara akurat inventarisasi personel, wahana & prasarana, pendanaan & dokumen menjadi yg akan terjadi pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat lepas 31 maret 2016.

Untuk serah terima Berita Acara Personel, Sarana Dan Prasarana Dan Dokumen paling lambat lepas 2 Oktober 2016 Sedangkan terkait Berita Acara Serah Terima Pendanaan paling lambat lepas 31 Desember 2016.

PERMASALAHAN DAN KONDISI EKSISTING

Saat ini, hingga berakhirnya tenggat waktu penyelesaian Pengalihan Personel, ternyata status Kepegawaian Penyuluh Perikanan yg semestinya sudah dialihkan menjadi Pegawai KKP mengalami ketidakjelasan. KKP yg diawalnya sudah poly melakukan inisiatif guna akselerasi pengalihan P3D diakirakhir batas tenggat waktu menjadi kendor. Hasil dari Rakor kepada HOTEL REDTOP yg keliru satu pointnya menndaklanjuti bareng diadakan FGD ternyata hingga waktu ini FGD tadi nir pernah terdapat.

Pemerintah Daerah menjadi pihak yg berkewajiban menyerahkan personel, pendanaan, & wahana prasarana penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional kepada KKP juga masing gamang. Walaupun sebagian akbar daerah kabupaten/ kota kepada Jawa Tengah sudah berkomitmen buat membuat Berita Acara Serah Terima (BAST), akan akan tetapi mereka masih pasif. Pemerintah daerah beralasan bahwa belum terdapat Instruksi Lebih lanjut dari Pusat.

Karena menunggu & bersifat pasif, hingga bareng waktu ini, penandatanganan BASt kepada poly Kabuapaten/ kota kepada Jawa Tengah menjadi mandek, padalah kepada SE Menteri Kelautan Perikanan & Kelautan sudah terperinci disebutkan bahwa BAST P2D wajib diselesaikan paling lambat lepas 2 Oktober 2016.

Hasil konsultasi bareng Biro Kepegawaian KKP juga menjelaskan bahwa BAST wajib diselesaikan sebelum SK Pengalihan Penyuluh Perikanan Keluar. Munculnya Surat dari Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor S757/MK.02/2016 Perihal Usulan Penyediaan Tambahan Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 menjadi Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Status Pegawai Atas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah, dimana terdapat Tembusan kepada Menteri Kelautan & Perikanan yg isinya Bahwa Sesuai arahan Presiden kepada Rapat Kabinet Terbatas lepas 30 Mei 2016, yg kepada kepada dasarnya nir memperkenankan dilakukannya pengalihan status pegawai dari Daerah ke Pusat Peraturan seakan menjadi titik nadir & menjadi antitesis.

Akibat dari kondisikondisi eksisting yg tadi diatas, penyuluh Perikanan yg terdampak pribadi dari berlakunya UU No 23 Tahun 2014 hingga hari ini belum terperinci status kepegawaiannya. Mereka menjadi galau karena jika satus kepegawaiannya nir segera diselesaikan, mereka terancam nir akan mendapatkan honor & tunjangan.

HARAPANHARAPAN

Mengingat batas waktu perangkat lunak serah terima personel, wahana & prasarana & dokumen paling lambat lepas 2 Oktober 2016 sudah terlampaui dan batas waktu serah terima info program pendanaan paling lambat lepas 31 Desember 2016 tinggal 2,lima bulan lagi maka, kami menyatakan perilaku menjadi berikut :

Kami Penyuluh Perikanan yg tergabung dalam wadah DPD Ipkani Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada pihakpihak terkait buat segera menuntaskan proses P3D Penyuluhan Perikanan Nasional secara tuntas demi kejelasan status kepegawaian Penyuluh Perikanan kepada Jawa Tengah kepada khususnya & penyuluh Perikanan seluruh Indonesia kepada biasanya.
Kami DPD Ipkani Provinsi Jawa Tengah, mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia buat segera membuat & mengesahkan Rancangan  PP terkait menjadi anggaran pelaksana UU No 23 Tahun 2014 terkait Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional kepada urusan konkuren.
Kepada Kementerian Kelautan & Perikanan buat segera membuat keputusan terkait bareng Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional mengingat KKP menjadi institusi Pemerintah Pusat yg betanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyuluhan Perikanan nasional.
Kami DPD Ipkani Jawa Tengah meminta Kementerian Keuangan buat mendukung sepenuhnya terkait bareng Pendanaan Penyuluhan Perikanan Nasional termasuk dalam hal mengklaim pengaggaran penggajian & hakhak lainnya dari personel yg dialihkan ke Pusat.
Mendesak kepada masing Pemerintah Daerah yg terdapat kepada Jawa Tengah buat segera merogoh inisiatif bareng secara aktif berusaha menuntaskan Penandatanganan BAST secepatnya menjadi akibatnya status Pengalihan Penyuluh Perikanan ke Pusat nir terlambat.

Retribusi Perikanan Kecil, Dana Perimbangan Bengkak

Penggunaan hukum adalah sebuah keharusan bagi daerah. Terutama ditujukan buat membiayai poly sekali acara-acara pemberdayaan rakyat. Masing-masing tahun memiliki cerita sendiri. Namun tujuannya wajib permanen satu. Yakni bagaimana hukum itu sebanyak-besarnya digunakan buat kepentingan rakyat. Berikut adalah analisis pendapatan APBD 2014 kota Probolinggo. Berdasarkan data dalam peraturan daerah kota Probolinggo nomor 8 tahun 2013 & perwali nomor 45 tahun 2013 mengenai Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) kota Probolinggo tahun hukum 2014.

Total pos pendapatan daerah kota Probolinggo tahun 2014 sebanyak Rp 753.482.006.802,92. Ratusan milyar pendapatan kota ini berasal dari beberapa asal antara lain:

Pendapatan orisinal daerah menyumbangkan total Rp 80.748.089.236,92 .komponen-komponen penyusunnya terdiri atas pendapatan yg digali dari penerimaan potensi wilayahnya sendiri. Antara lain:

a.Pajak daerah Rp 19.063.571.400,00

b.Retribusi daerah Rp 12.349.794.050,00

c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dipisahkan Rp1.033.356.966,66

d.Lain-lain pendapatan daerah yg legal Rp 48. 301.366.520,26

Tidak hanya dari pendapatan orisinal daerah, pemerintah daerah juga masih menerima kucuran dana dari pemerintah sentra. Aumbernya eksklusif dari APBN (hukum pendapatan belanja nasional). Dalam struktur APBD biasa dikenal menjadi dana perimbangan. Sangat menunjang buat tambahan komponen pendapatan suatu daerah. Dana perimbangan itu antara lain:

a.Dana bagi imbas pajak/bukan pajakRp 48.579.195.643,00

b.Dana alokasi awam Rp 454.208.196.000,00

c.Dana alokasi spesifik Rp 32.644.610.000,00

Sedangkan pendapatan lainnya berasal dari keuntungan pendapatan daerah lain-lain yg legal. Sesuai dalam peraturan perundangan yg tertera dalam ayat 1 peraturan daerah kota Probolinggo nomor 8 tahun 2013 mengenai APBD 2014 ini. Pendapatan yg legal tadi yakni:

a.Dana bagi imbas pajak dari provinsi

Dan pemda lainnya Rp 46.760.605.923,00

b.Dana penyesuaian & swatantra

Khusus Rp 58.099.963.000,00

c.Bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemda lainnyaRp 32.441.347.000,00

Dari beberapa data dalam atas bisa ditarik beberapa konklusi. Diantaranya ialah masih tergantungnya kota Probolinggo dalam kucuran hukum dari pemerintah sentra. Kekuatan pendapatan orisinal daerah (PAD) belum bisa lebih akbar dari dana perimbangan. Pada data tadi PAD hanyalah sebanyak Rp 80, 748 milyar. Tidak hingga separuh dari total pendapatan daerah. Dana perimbangan yg menyampaikan sumbangan pemasukan terbesar. Dengan jumlah kucuran dana sentra sebanyak Rp 535.432.001.643, simpel merajai sebagian akbar pendapatan daerah kota Probolinggo. Itu artinya, kota ini masih wajib terus menaikkan pendapatan wilayahnya. Setidaknya agar selisih hukum beserta dana perimbangan bisa diperkecil. Untuk ketika ini selisihnya masih Rp 400 milyar lebih. Sebenarnya nir apa-apa jikalau penganggaran dana perimbangan itu bisa sepenuhnya tersalurkan bagi acara pembangunan asal daya insan & kebutuhan riil rakyat kota Probolinggo. Sayangnya besaran hukum itu nir sporadis juga menjadi silpa (residu lebih penggunaan hukum). Ini lah yg juga jadi alasan mengkhawatirkan besarnya dana perimbangan dalam suatu daerah.

Tidak hanya dari pemerintah sentra, kota Probolinggo juga mendapatkan donasi keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lain. Termasuk juga dana bagi imbas pajak Provinsi & pemda lainnya. Tak lupa kota ini juga kecipratan dana penyesuan & swatantra spesifik. Total jumlah donasi dana provinsi & swatantra ini sebanyak Rp 137.301.915.923. Artinya, 90 % lebih memang hukum kota Probolinggo berasal dari donasi luar pemerintah kota.

Ada pun sorotan spesifik perlu juga diberikan dalam perolehan PAD. Pada tahun 2014 ini total PAD yg didapatkan hanya berkisar Rp 80,748 milyar. Jauh dari jumlah dana perimbangan & lain-lain pendapatan daerah yg legal. Komponen yg paling poly menyumbang jumlah PAD ini ialah lain-lain pendapatan orisinal daerah yg legal sebanyak Rp 48.301.366.520,25. Item paling poly menyampaikan pemasukan ialah dari pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebanyak Rp 39 milyar.

Urutan pendapatan terbesar berikutnya secara berturut turut ialah imbas pajak daerah sebanyak Rp 19 milyar, retribusi daerah Rp 12 milyar, & imbas pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan bernilai Rp 1 milyar.

Untuk pajak daerah yg menyampaikan sumbangan PAD terbesar ialah pajak penjelasan jalan hingga mencapai Rp 7,94 milyar. Ada pun terkecil menyampaikan sumbangan ialah pajak parkir. Pajak ini menyumbangkan Rp 40 juta. Penarikan pajak daerah belum begitu menyampaikan imbas signifikan dibandingkan pendapatan dari BLUD.

Pajak daerah yg masih mini ini juga bisa dijadikan catatan. Sebab kota Probolinggo termasuk daerah yg jarnag diincar buat destinasi wisata. Alhasil, pajak perhotelan & restoran nir begitu bisa mengerek PAD. Padahal daerah Probolinggo adalah daerah perlintasan pantura (pantai utara) Jawa. Ada pun jalur pantura jadi daerah jalan primer yg akan selalu dilalui pengendara darat baik dari arah Banyuwangi & Malang. Perlu sebuah terobosan buat lebih memperkenalkan pariwisata kota Probolinggo. Dalam hal ini, tentu yg pertama wajib dipersiapkan ialah infrastrukturnya. Sejauh mana pemerintah kota bisa menyiapkan wahana prasarana wisata. Beberapa tempat yg jadi jujugan wisata dalam kota Probolinggo kebanyakan belum begitu atraktif. Sebut saja Bee Jay mangrove. Isinya masih terlalu datar, biasa saja. Belum begitu dagi, layaknya daerah wisata dalam Batu. Sehingga wisatawan belum tergerak buat menikmatinya.

Mengenai retribusi, sumbangsih dalam PAD masih dipegang retribusi jasa awam. Dari Rp 12 milyar kontribusi retribusi daerah, retribusi awam menyumbangkan Rp 7,1 milyar buat pemasukan PAD. Komponen retribusi jasa parkir tepi jalan awam menjadi yg tertinggi menyumbangkan pendapatan buat retribusi awam ini. Yakni sebanyak Rp tiga,4 milyar. Semakin menjamurnya acara-acara pemerintah kota baik rutinan juga insidental menjadi galat satu pendongkrak orang memanfaatkan jasa parkir. Belum lagi tiap akhir pekan, kompleks alun-alun tidak pernah luput dari keramaian para warga buat bersantai. Mereka yg kebanyakan membawa motor & tunggangan beroda empat wajib membayar retribusi parkir. Besarnya antara lain Rp 1000 buat motor & Rp 2000 buat tunggangan beroda empat.

Namun muncul catatan spesifik buat retribusi daerah ini yakni potensi kebocoran parkir. Pasalnya nir sporadis tarif parkir tidak sama beserta nominal yg tertera dalam kertas karcis. Ada penggelembungan sebanyak 2 kali lipat. Terutama jikalau acara-acara akbar. Seperti peringatan hari jadi, kemerdekaan, yg dimeriahkan gelaran hiburan. Salah satu yg mencolok, petugas yg menarik terkadang muncul yg nir dengan rompi juru parkir. Sehingga nir diketahui niscaya apakah petugas tadi resmi atau nir resmi. Model penggelembungan ini yg sangat berpotensi membocorkan PAD dari sektor retribusi jasa parkir.

Selain itu perlu dikaji lagi mengenai parkir berlangganan. Aika sudah membayar parkir berlangganan, usahakan perlu disosialisasi dalam seluruh juru parkir buat menolak dibayar lagi sang pemakai jasa parkir. Hal ini buat menghindarkan pemakluman warga atas penerapan pungli halus ini. Kalau memang dirasa format parkir eksklusif bayar dalam tempat lebih baik, maka hendaknya parkir berlangganan dihapuskan saja. Toh beberapa perkara menunjukkan tunggangan beroda empat atau motor yg sudah memiliki stiker berlangganan masih permanen wajib membayar retribusi parkir. Beragam alasan dikemukakan. Mulai sungkan hingga diintimidasi petugas parkir.

Sedangkan retribusi terkecil disumbangkan sang retribusi perizinan. Yakni lebih kurang Rp 1,2 milyar. Bahkan dalam galat satu komponen, retribusi biar bisnis perikanan menerima yg terkecil. Besarnya ialah Rp 1 juta. Padahal kota Probolinggo adalah kota pelabuhan. Yang memiliki poly akses menciptakan produksi dalam bidang perikanan. Sayangnya, ternyata penggenjotan retribusi bisnis perikanan tidak bisa dilakukan. Pemerintah daerah semestinya bisa lebih menaikkan lagi pengembangan bisnis-bisnis perikanan. Baik itu bisnis menengah & mini juga bisnis akbar. Sayangnya belum diketahui berapa total bisnis perikanan & klasifikasinya dalam kota Probolinggo. Agar bisa dilacak mengenai penyebab kecilnya retribusi bisnis perikanan dalam kota pelabuhan misalnya Probolinggo. Hal ironis ini perlu segera menerima tanggapan pemerintah kota Probolinggo.

Selain itu pengajar PNS Pemkot Probolinggo juga diuntungkan beserta mendapatkan dana penyesuaian & swatantra spesifik dari pemerintah sentra. Anggaran ini rupanya digunakan buat memanjakan para pengajar PNS daerah. Dalam APBD 2014, pengajar PNS kota Probolinggo berhak menerima kucuran dana sebanyak Rp 58,09 milyar. Rinciannya antara lain ialah tambahan penghasilan PNSD sebanyak Rp 1.232.500.000,00 & sertifikasi pengajar PNSD berjumlah 56.867.463.000,00. Dana yg dikenal menjadi dana penyesuaian ini adalah tambahan fulus dari pemerintah sentra yg bertujuan menaikkan kinerja PNS. Nah, ini lah yg musti diperjelas sang pihak pemerintah kota. Terutama mengenai standar pelaporan kinerja PNS. Terkait profesi pengajar, maka memang peningkatan kualitas pendidikan dalam kota ini lah yg harusnya jadi tolo ukur bagi pemerintah buat mengimpaskan bantuan gratisdana penyesuaian tadi.

Beberapa analisis pendapatan APBD 2014 ini layak menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota Probolinggo buat penyusunan penganggaran berikutnya. Perbandingan pemasukan hukum tiap tahun perlu disusun beserta cermat. Terutama bagaimana pemerintah kota memaksimalkan pendapatan dari PAD. Pajak daerah & retribusi daerah menjadi bagian dari komponen PAD wajib terus digenjot. Tak bisa hanya dibiarkan terus menurun tiap tahun.

Ada pun dana perimbangan yg berasal dari pemerintah sentra, hendaknya dilakukan beserta penuh supervisi aporisma. Mengingat besarnya hukum yg dialokasikan buat kota Probolinggo & bisa dibilang tergantung. Tanpa adanya supervisi inheren, dikhawatirkan hukum tidak terserap atau malah bocor. Dalam setiap musrenbang mulai taraf kelurahan hingga kota wajib berbasiskan data kebutuhan riil rakyat. Semua wajib diidentifikasi & dikawal semenjak dari bawah. Sehingga ketika sudah dirumuskan menjadi bahan APBD dalam tim hukum eskekutif, tidak lagi meraba-raba atau mengcopy paste hukum tahun kemudian. Peran rakyat krusial buat selalu berpartisipasi dalam hal ini. (ziq)