Menteri Susi Minta PBB & UE Dukung Kebijakan Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) & Uni Eropa buat ikut mengawal aplikasi anggaran pencurian ikan (anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yg diterapkan kepada Indonesia beserta penetapan konsekuensi yg tegas bagi pelanggarnya.

Ini dia sampaikan waktu menghadiri program World Ocean Summit Panel What Comes Next: A Call for Commitments kepada Bali.

Dia membicarakan pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) ialah buat keberlanjutan perikanan Indonesia. Hasilnya, kebijakan ini bisa menambah stok ikan nelayan nasional menjadi lebih poly.

"Jadi semestinya seluruh negara sepakat beserta kebijakan ini. Kita terapkan blue economy (pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan), jadi antara pertumbuhan & ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem kepada marine resources ini memperkuat produktivitas kita, ujar dia, mirip dikutip Sabtu (25/2/2017).

Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini krusial diterapkan karena intinya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97 ribu km, yg adalah garis pantai ke 2 terpanjang kepada global.

Namun, praktik illegal fishing yg marak terjadi selama ini menjadikan Indonesia hanya bisa menjadi peringkat ke 7 negara pembuat tuna kepada global, dikalahkan Taiwan yg garis pantainya bahkan jauh kepada bawah Indonesia.

Saya pikir, dalam perjuangan perikanan ini kita wajib memproduksi rapikan kelola yg berkelanjutan beserta produktivitas yg baik. Bisnis yg memproduksi produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita. Seperti yg terjadi kurang lebih tahun 2000 hingga 2003. Ekspor kita jauh berkurang & industri perikanan kita mengalami penurunan, dia menuturkan.

Susi menilai, pencerahan rakyat Indonesia akan kelestarian bahari wajib ditingkatkan. Usaha pembangunan yg mulai digalakan mulai menampakan output yg baik. Stok ikan kepada perairan Indonesia mulai semakin tinggi meskipun stok ikan global secara awam turun.

Untuk itu, Menteri Susi meminta komitmen & kolaborasi berasal seluruh pihak. Saya nir bisa memproduksi anggaran sendiri tanpa dukungan aneka macam pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, & rakyat nelayan. Saya juga butuh Interpol contohnya buat mencegah kejahatan transnasional yg tidak sporadis terjadi, ungkap dia.

Ke depannya dia berharap, rapikan kelola berkelanjutan beserta beberapa kebijakan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) yg dievaluasi cenderung ekstrim ini bisa mempertinggi kesejahteraan nelayan & mempertinggi pendapatan negara.(Amd/Nrm)

Menteri Susi Minta Nelayan Jual Ikan dalam Pelabuhan Perikanan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2016. Rapat kerja yg digelar setiap tahun ini buat menyusun agenda & mengoreksi pulang acara-acara yg belum berjalan & terkawal bareng baik selama setahun terakhir. Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, muncul peningkatan dampak tangkapan nelayan tradisional & melimpahnya ikan yg didaratkan kepada 2015.

Tahun kemudian, produksi kepada pangkalan pendaratan ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,4 % dibandingkan 2014.

"Pertumbuhan PDB perikanan sepanjang 2015 selalu berada kepada atas homogen-homogen pertumbuhan PDB gerombolan pertanian & PDB nasional. Bahkan mencapai nomor 8,96 % kepada kuartal IV 2015," ujar beliau kepada Jakarta, Senin (30/lima/2016).

Untuk mendorong lebih poly kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional, istilah Susi, pihaknya juga menerapkan kebijakan reformasi penganggaran yg dilakukan semenjak awal 2016. KKP menyampaikan porsi 80 % berasal anggarannya buat kepentingan stakeholder perikanan.

Susi mengatakan, dalam Rakernis ini dibahas penilaian pemanfaatan barang yg telah diserahkan kepada rakyat & pemerintah daerah selama ini. Sementara buat belanja barang kepada 2016, proses kontribusi barang yg dibelikan kepada rakyat diawasi & diutamakan buat calon penerima yg telah berbadan aturan.

"Sedangkan buat perencanaan acara 2017 wajib permanen memprioritaskan stakeholder & memperhatikan efisiensi & efektifitas. Saya meminta pemerintah daerah juga mendorong agar seluruh nelayan wajib mendaratkan seluruh ikan dampak tangkapannya kepada pelabuhan perikanan Indonesia, nir melakukan penjualan kepada tengah bahari," istilah beliau.

Dalam Rakernis ini, Susi Pudjiastuti juga meluncurkan acara Satu Data kelautan & perikanan. Program ini menekankan agar seluruh unit kerja Eselon I KKP mengunakan standar data yg sama buat objek yg sama baik instrumen, pertukaran, konversi, satuan, table presentasi & sebagainya. (Dny/Ahm)

Menteri Susi Luncurkan Produk Inovasi Kelautan & Perikanan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) melalui Badan Penilitian & Pengembangan meluncurkan beberapa produk imbas inovasinya yg diteliti selama setahun terahir.

Menteri Kelautan & Perikanan, Susi Pudjiastuti mengapresiasi apa yg dilakukan sang para peneliti kepada organisasi kementeriannya.

Hanya saja dirinya berpesan kepada para ilmuwan buat terus menaikkan imbas penemuannya supaya ke depan terus sanggup diaplikasikan & semakin berguna bagi para nelayan.

"Yang kita lakukan dalam penemuan itu tujuannya buat memperbaiki kualitas sumber sebuah urusan ekonomi juga ekonomi, juga produk dalam komoditi atau bidang lainnya, jadi kalau itu nir sanggup diaplikasi maka penemuan itu nir berjalan, nir berhasil," istilah Susi kepada kantornya, Selasa (11/8/2015).

Susi menilai, Indonesia memiliki ilmuwan yg nir kalah dibandingkan negara-negara lain. Hanya saja satu hal yg masih kurang diperhatikan para peneliti kepada Indonesia adalah banyaknya imbas penelitian tadi yg kurang efisien kalau diaplikasikan kepada rakyat.

Sementara kepada kesempatan sama, Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Kelautan & Perikanan (Balitbang KP) Achmad Poernomo berkata apa yg sudah ditemukan ini sebagian akbar sudah diaplikasikan & menjadi produk unggulan.

"Adapun produk-produk penemuan teknologi Balitbang KP 2015 yg diluncurkan kepada antaranya E-Log Book, E-Observer, Sistem Informasi Nelayan Pintar, & Sistem Informasi Garam Rakyat, istilah Achmad.

Selain itu, Kementerian Kelautan & Perikanan juga sudah melakukan divestasi beberapa jenis ikan imbas rekayasa beberapa balai kepada bawah Balitbang KP. Di antaranya komoditas ikan Lele Mutiara, Ikan Gabus Haruan, Ikan Gurame Batanghari, Ikan Mas Mantap, & Udang Galah Siratu. (Yas/Ahm)

Menteri Susi Kebijakan Perikanan RI Mampu Pengaruhi Dunia

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat antusias menghadiri rangkaian program Kongres Diaspora Indonesia ke-4 yg berlangsung kepada hari ini kepada Jakarta. Salah satunya adalah sesi diskusi bertema Kontribusi Diaspora Bagi Pembangunan Indonesia.

Dari pantauan Liputan6.com, Sabtu (1/7/2017), antusiasme para peserta keliru satunya alasannya adalah kehadiran Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti yg menjadi pembicara keliru satu sesi. Para peserta tadi bahkan rela berdiri hingga duduk kepada lantai demi mendengarkan Menteri Susi.

Dalam sesi tadi, Susi menyatakan, selama ini Indonesia adalah negara yg sangat baik kepada para pencuri ikan. Bika kepada Singapura para pencuri ikan tadi ditangkap, maka kepada Indonesia hanya dibiarkan saja. Bahkan para pencuri ikan tadi mendapatkan bahan bakar yg disubsidi negara.

"Di Singapura, kapal pencuri masuk tertentu ditangkap. Kalau kepada sini malah gunakan BBM negara. Betapa baiknya orang Indonesia," ujar beliau kepada Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (1/7/2017).

Namun demikian, lanjut Susi, saat ini pemerintah terus berupaya buat menjaga perairan Indonesia berasal pencuri ikan. Bahkan kebijakan-kebijakan yg telah diterbitkan pemerintah kepada sektor perikanan ini turut memengaruhi syarat global. "Kita buat policy dalam negeri mensugesti global. Jadi Indonesia bisa," tandas beliau.

Sebanyak 9.000 peserta 4th Congress of Indonesian Diaspora 2017 menawarkan kecintaan Indonesia bareng kompak menyampaikan tepuk tangan berdiri (standing applause) selama satu menit kepada awal program. Standing applause ini dipandu sang Ketua Diaspora Network, Dino Pati Jalal.

Mantan Duta Besar ini berkata, kongres Diaspora kali ini dihadiri 9 ribu orang berasal dalam & luar negeri kepada 55 negara, 134 kota kepada global, & 71 kota kepada Indonesia. Turut hadir mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

Adapun pejabat negara & tokoh yg hadir dalam program ini diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi & Informatika Rudiantara, Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan, & Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Simak video menarik berikut ini:

Menteri Susi Beri Aparat Penegak Hukum Pendidikan soal Perikanan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) meresmikan The International Fishforce Academy of Indonesia (IFFAI). Program pendidikan & training aparat penegak aturan dalam bidang perikanan ini merupakan implikasi kolaborasi memakai Polri, TNI Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut, & Kejaksaan Agung.

Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan, IFFAI bertujuan buat menaikkan pengetahuan & keterampilan aparat penegak aturan dalam bidang perikanan. Kemudian, membentuk jaringan gosip & pertukaran pengalaman penanganan dilema antar aparat penegak aturan.

Selain itu, IFFAI juga membentuk kesepahaman & mencapai kolaborasi yg efektif antar instansi penegak aturan terkait, & menciptakan agen perubahan dalam penegakan aturan dalam bidang perikanan.

"Kita punya polisi, TNI AL, & lain-lain, akan namun koordinasi selalu jadi dilema," ujar beliau dalam Kantor KKP, Jakarta, Kamis (16/tiga/2017).

Pelatihan IFFAI serius dalam perangkat lunak penyelidikan & penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan & tindak pidana lainnya terkait perikanan. Peserta training terdiri berdasarkan poly sekali instansi penegak aturan yg tergabung dalam unsur-unsur satuan tugas (satgas) 115 misalnya penyidik KKP, Polri, TNI AL & Kejaksaan Agung.

Pelatihan IFFAI diperlukan bisa menciptakan terobosan buat mengatasi konflik penegakan aturan dalam bidang perikanan secara efektif melalui pendekatan multi-rezim aturan & pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan.

Kedua pendekatan ini diyakini bisa membantu aparat penegak aturan dalam bidang perikanan buat mengungkap & menangkap beneficial owner sebagai otak dalam pergitindak pidana dalam bidang perikanan & tindak pidana lainnya terkait perikanan.

"Penanganan dilema kejahatan perikanan bukan hanya dilema kejahatan perikanan, namun juga perbudakan, perdagangan insan, obat-obatan & lain-lain ini butuh kemampuan multinasional. Ini kita kolaborasi memakai baik, kita berkoordinasi, bekerja beserta," istilah beliau.

Mengkaji Wacana Peleburan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP)

Belum resmi diangkat menjadi Presiden RI ke-7, Bapak Jokowi & tim transisinya telah memproduksi sebuah wacana peleburan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) memakai Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Wacana peleburan KKP ini dilatarbelakangi buat merampingkan kabinet pemerintahan & ditaksir bisa berhemat hukum sebanyak Rp tiga,8 Triliun. Hal ini nisbi memproduksi gerah aneka macam pihak terutama jajaran kementerian, LSM, akademisi & mahasiswa perikanan. Peleburan KKP dievaluasi menjadi langkah mundur bagi Indonesia, alasannya adalah dipastikan merusak pembangunan perikanan & kelautan Indonesia. Bika wacana peleburan KKP ini hanya berdasarkanpada penghematan hukum, tentu kita mengesampingkan potensi ekonomi dari sektor ini yg ditaksir sebanyak US$ 171 miliar/tahun yg terdiri dari perikanan US$ 32 miliar, kawasan pesisir US$ 56 miliar, bioteknologi US$ 40 miliar, wisata laut US$ 2 miliar, minyak bumi US$ 21 miliar & transportasi laut US$ 20 miliar.

Ditilik dari penamaannya menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan agaknya Kementerian ini hanya bergelut memakai bidang pangan, padahal potensinya nir hanya melulu ihwal pangan mirip bisa dicermati diatas data potensi SDA & nilai kekayaannya. KKP nir hanya membidani bidang pangan namun lebih kepada pengembangan kualitas sumberdaya insan, penemuan & teknologi budidaya perikanan, penguatan kelembagaan, & lain sebagainya. Padahal sejarah terbentuknya KKP diawali memakai keprihatinan Bapak Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI yg akan terjadi pembangunan Indonesia semenjak zaman kemerdekaan hingga orde baru hanya berorientasi ke daratan & mengesampingkan potensi perikanan & kelautan. Hingga kepada akhirnya terbentuklah Dewan Eksplorasi Laut & waktu ini berganti nama menjadi Kementerian Kelautan & Perikanan. Sejak waktu itu, aktivitas perikanan & kelautan Indonesia menggeliat secara ekonomi walaupun kepada sisi sosial, kesejahteraan nelayan masih jauh dari virtual.

Bika peleburan KKP memakai Kementerian Pertanian terjadi, bagaimanakah nasib perikanan & kelautan Indonesia? Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan kepada dalam Kementerian Kedaulatan Pangan alasannya adalah ruang lingkup kementerian tadi menjadi lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Belum lagi hukum kementerian nir sebanyak waktu berdiri sendiri. Bayangkan saja, waktu ini porsi hukum APBN 2014 buat KKP sebanyak Rp.lima.748.673.798.000. Bagaimana andai istilah dilebur akankah mendapatkan agunan porsi hukum yg didapat lebih akbar? Belum lagi pertarungan yg disebabkan dari terbentuknya Kementerian Kedaulatan Pangan dipastikan membutuhkan porto yg nir sedikit buat urusan kepegawaian saja. Itukah yg dianggap efisiensi hukum? . Selain itu, dikhawatirkan peleburan KKP tadi secara psikologis bisa mensugesti kinerja para pelaku perikanan, alasannya adalah nir lagi memiliki kementerian yg menjadi tambatan berlabuh. Jalan terjal buat melebur KKP dipastikan akan dilewati presiden terpilih, alasannya adalah wajib mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Hal ini sinkron UU No. 39 Tahun 2008 ihwal Kementerian Negara, KKP artinya kementerian urusan pemerintahan yg ruang lingkupnya telah disebutkan dalam UUD 1945. Belum lagi, perilaku penolakan peleburan KKP digemakan sang aneka macam pihak. Bika peleburan KKP betul terjadi, bukan nir mungkin nasib rakyat pelaku perikanan utamanya nelayan makin tertinggal. Peleburan KKP menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan menjadi sebuah ketakutan bagi aneka macam pihak, alasannya adalah peluang buat mendapatkan hak kesejahteraan semakin sempit. Opsi peleburan KKP sebenarnya nir sejalan memakai visi presiden terpilih yg ingin menyebabkan Indonesia menjadi poros maritim. Karena nir timbul pondasi bertenaga bagi presiden terpilih buat mengakomodir & mendayagunakan perikanan & kelautan menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia. Akan lebih baik, permanen mempertahankan keberadaan KKP & mendirikan Kemenko Maritim yg lebih penekanan kepada transportasi laut, perdagangan, pertahanan keamanan & aneka macam kebijakan yg sejalan memakai visi presiden terpilih. Dan andai istilah ke 2 kementerian tadi sanggup bersinergi memakai baik beserta partisipasi rakyat, Indonesia menjadi poros maritim global bukanlah mimpi. Saat ini, kita menanti kebijaksanaan dari presiden terpilih buat kejayaan Indonesia menjadi poros maritim global akankah permanen mempertahankan keberadaan KKP atau malah meleburkannya menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Manakah yg dipilih? Mari kita tunggu lepas mainnya !.

Mengkaji Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan & Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, dikenal beberapa jenis pelanggaran aturan perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. adapun pelanggaran aturan perikanan ini terbagi atas, pelanggaran aturan pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan & penangkapan ikan beserta menggunakan bahan peledak, pelanggaran aturan pengelolaan sumberdaya ikan & pelanggaran aturan bisnis perikanan tanpa biar. Dalam goresan pena ini penulis akan mempelajari pelanggaran aturan pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan & penangkapan ikan beserta menggunakan bahan terlarang

Ketentuan mengenai pelanggaran aturan ini diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87. Pada pasal 84 ayat (1) rumusannya menjadi berikut:

Setiap orang yg beserta sengaja kepada loka pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan &/atau pembudidayaan ikan beserta menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, indera/& atau cara, &/atau bangunan yg sanggup merugikan &/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan &/atau lingkungannya sebagaimana kepada maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana beserta pidana penjara paling usang 6 (enam) tahun & sanksi paling poly Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar 2 ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yg dimaksudkan artinya embargo bagi setiap orang atau badan aturan buat melakukan aktivitas penangkapan & pembudidayaan ikan beserta menggunakan bahan kimia & sejenisnya yg sanggup membahayakan kelestarian sumberdaya ikan & lingkungannya.

Pada pasal 84 jua ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, pakar penangkapan ikan, & anak butir kapal hal ini diatur dalam ayat 2. pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, &/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam ayat tiga. sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, &/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam ayat 4. Hal ini seluruh ditujukan bilamana dilakukan kepada loka pengelolaan perikanan Indonesia.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, indera &/atau cara, &/atau bangunan yg sanggup merugikan &/atau membahayakan kelestarian asal daya ikan & lingkungannya yg nir saja mematikan ikan secara tertentu, tetapi sanggup jua membahayakan kesehatan insan & merugikan nelayan & pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan menjadi yg akan terjadi penggunaan bahan & indera yg dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan saat yg usang, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Kemudian kepada Pasal 85 yg diubah dal;am UU No. 45 Tahun 2009, mengungkapkan:

Setiap orang yg beserta sengaja memiliki, menguasai, membawa, &/atau menggunakan indera penangkap ikan &/atau indera bantu penangkapan ikan yg mengganggu & merusak keberlanjutan asal daya ikan kepada kapal penangkap ikan kepada loka pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana beserta pidana penjara paling usang lima (lima) tahun & sanksi paling poly Rp2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah).

Ketentuan dalam pasal 9 mengatur mengenai penggunaan indera penangkap ikan yg nir sinkron & yg sinkron beserta kondisi atau standar yg kepada memutuskan buat tipe indera tertentu sang negara termasuk jua didalamnya indera penangkapan ikan yg dihentikan sang negara.

Pelarangan penggunaan indera penangkapan ikan &/atau indera bantu penangkapan ikan diharapkan buat menghindari adanya penangkapan ikan beserta menggunakan alat-alat yg sanggup merugikan kelestarian asal daya ikan & lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat loka pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan indera penangkapan ikan yg nir sinkron beserta karakteristik istimewa alam, & fenomena terdapatnya aneka macam jenis asal daya ikan kepada Indonesia yg sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yg bukan menjadi sasaran penangkapan.

Sedangkan pasal 86 berisi embargo bagi setiap orang atau badan aturan buat melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran & kerusakan asal daya ikan &/atau lingkungannya, yg dimaksud beserta pencemaran asal daya ikan artinya tercampurnya asal daya ikan beserta mahluk hayati, zat, tenaga, &/atau komponen l

Mengintip Kinerja Sektor Perikanan kepada Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan pemerintah yg tegas buat memberantas kejahatan kepada sektor perikanan bareng menenggelamkan kapal asing yg mencuri ikan kepada perairan Indonesia sudah menimbulkan output. Ini ditunjukkan asal stok ikan & kesejahteraan nelayan perikanan tangkap yg semakin tinggi.

Ekonom Faisal Basri dalam tulisannya berjudul kinerja perikanan kepada era Presiden Jokowi berkata, perihal output kebijakan pemerintah Indonesia kepada sektor perikanan berdampak positif buat nelayan & ekspor impor Indonesia.

Menurut Faisal, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah asal Thailand & Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal-yg tampaknya nisbi efektif menimbulkan imbas jera menyampaikan output konkret.

"Pada 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yg tertinggi kepada ASEAN," terang dia, mirip dikutip asal goresan pena berjudul kinerja perikanan kepada era presiden Jokowi, Minggu (9/7/2017).

Ribuan kapal ikan asing ilegal sudah menguras kekayaan bahari Indonesia selama puluhan tahun. Armada kapal asing itu bahu membahu bareng mafia kelas kakap kepada dalam negeri yg jua melakukan praktik kotor mengeruk ikan kepada perairan Indonesia.

"Tak hanya mencuri ikan, mereka jua melakukan aneka macam macam tindakan melawan aturan, mirip praktik perbudakan, & atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri & luar negeri, pemalsuan aneka macam dokumen kapal, delik bahari, memasukkan narkoba & minuman keras & menikmati solar bersubsidi & menjualnya ke luar negeri," terang dia.

Ia memperkirakan, kerugian implikasi praktik ilegal, unreported an unregulated fishing (IUU Fishing) mencapai ratusan triliun rupiah. "Sejak awal Presiden sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan bahari kita," istilah dia.

Faisal berkata, Indonesia menjadi negara maritim, ironis kalau peranan sektor perikanan kepada Indonesia sangat mini. Namun bareng komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia, penegakan aturan tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun niscaya terus semakin tinggi.

Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud karena kekayaan bahari Indonesia berhasil lebih poly dimanfaatkan sendiri. Sebaliknya perampokan ikan sang kapal-kapal asing sanggup ditekan signifikan.

"Ini terlihat asal peningkatan tajam stok ikan nasional asal 7,tiga juta ton kepada 2013 menjadi 9,9 juta ton kepada 2015, & naik lagi menjadi 12,lima juta ton kepada 2016," ujar dia.

Ia menambahkan, peningkatan terjadi alasannya laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional & bila dibandingkan bareng seluruh sektor pembuat barang. Pertumbuhan subsektor perikanan jua selalu jauh lebih tinggi ketimbang sektor induknya pertanian.

"Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat asal kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan terjadi merata asal Sumatera sampai Papua," istilah dia.

Selain itu, pemerintah jua melarang penggunaan indera tangkat ikan yg nir ramah lingkungan buat menjaga transedental asal daya bahari. Nelayan-nelayan mini lebih simpel menangkapkan. Ikan yg ditangkap lebih dekat asal pantai & ukurannya lebih akbar.

Faisal jua menyoroti, kesejahteraan petani cenderung semakin tinggi. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga output tangkapan bareng harga aneka macam kebutuhan yg dibeli sang nelayan.

"Di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menampakan tren peningkatan berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan bareng nilai tukar nelayan secara holistik. Kenyataan ini perbedaan nyata bareng nasib petani pangan yg selama pemerintahan Jokowi nilai tukarnya alami kemerosotan & berfluktuasi tajam," ujar dia.

Oleh karenanya, Faisal menuturkan bila timbul visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, sektor kelautan & perikanan berpotensi menyampaikan sumbangan bagi kemajuan bangsa.

"Lautan kita secara alamiah sudah adalah jalan tol perdeo tanpa kendala, nir perlu aspal, semen, & besi mewujudkannya. Laut jua sanggup menjadi asal protein pokok mengimbangi kiprah daging sapi yg harganya tidak kunjung turun secara berarti asal taraf nisbi tinggi & daging ayam & telur yg harganya kerap berfluktasi," istilah dia.

Ia menilai, akan timbul segelintir orang & pengusaha perikanan yg terkulai implikasi tindakan tegas pemerintah & penegakan aturan tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal akbar yg terbiasa mengeruk kekayaan bahari secara ugal-ugalan. Ratusan kapal akbar ini hanya dimiliki sang puluhan orang & perusahaan.

"Mereka berteriak lantang memakai lisan & kekuatan orang atau pihak lain. Di masa kemudian mereka menikmati untung luar biasa akbar. Dengan kekuatan uang mereka sanggup bermanuver buat menyingkirkan penghalang mereka. Mereka kini mulai unjuk kekuatan menyerang balik," terang Faisal.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Mengenal Calon Menteri Kelautan & Perikanan Kalangan Profesional, Dekat beserta Rakyat & Mahasiswa

Usulan KAUR (Kabinet Alternatif Usulan Rakyat) mendapatkan respon positif menurut warga secara luas, alasannya adalah dievaluasi menyampaikan transparansi dalam politik berdemokrasi yg selama ini terkesan menjadi permainan kalangan elite. Dari 34 pos kementerian yg tersedia, tentu Kementerian Kelautan & Perikanan menjadi sorotan tersendiri. Mengapa demikian? Setelah sekian usang, kementerian ini terkesan hanya diduduki sang Menteri titipan partai, sudah saatnya dinahkodai menurut kalangan professional. Karena mengusut menurut besarnya potensi ekonomi kelautan & perikanan Indonesia akan akan tetapi nihil dalam menaikkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk itu kita wajib mengenal calon nahkoda KKP lebih baik lagi,. Bukankah muncul pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Dengan mengenal tiap kandidat calon Menteri KP kita niscaya lebih mudah buat menentukan & berpikir mana yg terbaik menurut yg terbaik. Tentu hal ini buat mendukung kesejahteraan yg diperlukan beserta. Berikut nama nama calon menteri Kelautan & Perikanan yaitu

1. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri

Saat ini beliau menjabat menjadi Ketua MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia). Di pemerintahan beliau adalah Menteri Kelautan & Perikanan 2001-2004 tentu pengalaman & kinerja beliau gak perlu diragukan. Beliau juga dianggap akademisi, praktisi, & politisi menuntaskan pendidikan sarjana & magister perikanandi IPB & meraih gelar PhD menurut School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia Canada.

2. Dr. Ir. Gellwyn Yusuf, M.Sc

Sebagai penggiat dalam birokrasi KKP menggunakan pengalamanan pernah menjabat menjadi sekjen KKP.Sekarang beliau menjabat dirjen perikanan tangkap KKP RI, penggiat nelayan & aktif menjadi Ketua ISPIKANI (Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia).selain itu selama mahasiswa beliau aktivis memproduksi organisasi perikanan indonesia . menjadi akibatnya masuk dalam jajaran nama yg dicalonkan menjadi menteri.

tiga. Dr. Ir. Agus Suherman

Selain menjadi akademisi FPIK UNDIP, kiprahnya menjabat Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia selama 2 tahun ini sudah masuk dalam jajaran calon menteri. Mewakili generasi muda perikanan, beliau juga menuntaskan S2 & S3 dalam IPB.selama mahasiswa aktiv dalam organisasi pendampingan nelayan & himpunan mahasiswa perikanan indonesia

4.Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

Saat ini beliau yg sedang menjabat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan & Perikanan UNHAS. Menyelesaikan pendidikan sarjana perikanan UNHAS (1989), magister dalam Marine Resource Management University Hamilton, Canada (1996), & meraih gelar PhD dalam James Cook University, Australia (2002). Di kalangan peneliti asing, beliau dikenal juga sosok pekerja keras. selama mahasiswa aktif Tahun 1991, beliau ikut membangkitkan organisasi HIMAPIKANI yg aplikasi kongres berlangsung dalam UNHAS.

lima. Dr. Kadarusman, PhD

Saat ini beliau dosen & akademisi menurut Akademi Perikanan Sorong. Menyelesaikan studi dalam UNHAS, melanjutkan Master Akuakultur dalam University of Montpellier (2007), lalu University of Paul Sabatier (2008) & meraih gelar PhD dalam universitas yg sama (2012). Fokus penelitian beliau adalah Iktiologi menjadi akibatnya diakui global internasional menjadi ahli ikhtiologi.

Semua nominator dalam kandidat calon Menteri Kelautan & Perikanan adalah putra-putri terbaik yg dimiliki Indonesia. Harapan aku, siapapun yg terpilih menjadi Menteri Kelautan & Perikanan periode 2014 2019 betul betul berasal menurut kalangan professional bukan titipan partai menjadi akibatnya sanggup membawa kejayaan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Mendorong Ekspor Perikanan sumber Banggai Laut

Daerah Kabupaten Banggai Laut artinya daerah yg didominasi sang perairan, menggunakan potensi pengaruh perikanan yg sangat akbar. Data kemudian lintas bulan Januari 2018 saja mencapai 443,751 kg menggunakan frekwensi pengiriman keluar daerah 78 kali menggunakan nilai sekira Rp 8,609,775,840. Pada tahun 2017, produksi ikan yg dilalulintaskan mencapai 4.874.051 kg menggunakan frekwensi pengiriman keluar daerah sebesar 807 kali. Jenis jenis ikan jua sangat bermacam-macam diantaranya fillet ikan, tongkol beku juga lemuru beku & beberapa jenis ikan lainnya. Ikan tadi dikirim ke Jakarta, Bitung & Surabaya melalui armada kapal bahari & pesawat udara.

 Atas dasar besarnya potensi tadi, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) perwakilan Luwuk Banggai (Stasiun KIPM Luwuk Banggai) beserta menggunakan Bea & Cukai menggelar kedap dikantor Bupati Banggai Laut dalam dalam Jumat (23/tiga).  Hadir dalam kedap tadi, pemerintah Kabupaten Banggai yg diwakili sang Sekretaris Daerah Furqanudin Masulili, Kepala Dinas Perikanan, SKPD terkait, pengusaha perikanan, pihak ekspedisi & pihak perbankan.

Dalam sambutannya,  Furqanudin Masulili, membicarakan Pemerintah Banggai Laut sangat merespons Kabupaten Banggai Laut menjadi daerah pengekspor & pelabuhan Banggai dijadikan pintu ekspor. "Kabupaten Banggai Laut memiliki daerah yg didominasi bahari menggunakan potensi akbar dalam sektor kelautan & perikanan selain komoditas pertanian/perkebunan," ungkapnya. "Sektor inilah yg sanggup menaikkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banggai sumber dulunya. Bahkan setelah Kabupaten Banggai Laut menjadi daerah otonom." Karena itu, pihaknya menyambut baik niat buat balik  membuahkan pelabuhan Banggai menjadi pintu ekspor komoditas pengaruh bahari.

" Pemerintah daerah berharap bahwa ekspor eksklusif sumber Kabupaten Banggai Laut sanggup secepatnya terlaksana, & apabila memungkinkan sanggup dilaksanakan & dirangkaikan menggunakan Perayaan HUT Kabupaten yg ke-lima" harapnya

Hadir dalam rendezvous tadi, sejumlah pelaku urusan ekonomi perikanan mirip perwakilan PT Laut Jaya Sentosa, PT. Dharma Samudera Fishery Indonesia, CV. 99 & PT. Komira.

Sementara itu, Kepala SKIPM Luwuk Banggai, Darwis, mengungkapkan soal kondisi kondisi utama ekspor komoditi bahari. Sebagai perwakilan otoritas kompeten (CompetentOtority), Pihaknya jua menegaskan siap melakukan pelatihan kepada suplier dalam hal penanganan ikan yg baik."pelatihan ini kami lakukan menggunakan berkunjung ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) & melakukan pendampingan dalam penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), GMP (Good Manufacturing Practices)  & SSOP (Standard Sanitation Operational Procedur)" ucapnya.

Dalam pemaparannya Kepala Bea Cukai Kabupaten Banggai, Sigit Santosa, membicarakan, agenda mendorong ekspor komoditas pengaruh perikanan itu sudah dibahas & terus dimatangkan menggunakan Kantor Karantina Ikan Luwuk. " Sejauh ini Kantor Karantina Ikan sudah melakukan pendataan perusahaan mana yg berpotensi melalukan ekspor & itu yg akan dilakukan pendampingan baik sumber kualitas juga mutu ikan. Aika sudah terpenuhi kami sumber Bea Cukai akan melakukan pendampingan pendaftaran kepabeannya & lain lain juga pendampingan dalam pengurusan dokumen juga pengiriman barang," paparnya.

 Sebagai konklusi beserta sumber rendezvous tadi, disepakati bahwa sasaran ekspor perdana komoditi perikanan Banggai Laut akan dilaksanakan dalam lepas 22 April 2018  mendatang, absolut dalam seremoni Hari Ulang Tahun Banggai Laut ke-lima.