Jurus Jokowi-JK Genjot Sektor Kelautan & Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah baru yg dipimpin sang pasangan presiden & wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memfokuskan pengembangan kelautan & perikanan Indonesia melalui empat acara.

Ketua Umum Gerakan Nelayan & Tani Indonesia (Ganti), Rokhmin Dahuri berkata, berkata acara yg disusun sang pasangan tadi ialah acara jangka panjang dalam periode 2015-2025.

Dia mengungkapkan, acara yg akan disusun & diimplementasikan diantaranya pertama, pembangunan sektor ekonomi kelautan yg ramah lingkungan. Kedua, pengembangan sentra pertumbuhan eko baru dalam sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pulau-pulau mini & kawasan perbatasan.

Ketiga, pengembangan konektivitas maritim melalui konsep tol laut, penambahan armada kapal & penambahan pelabuhan.

"Dalam tol laut muncul 2 konsep yaitu political base & pendulum nusantara. Tetapi sepertinya Jokowi akan pilih pendulum nusantara," ujar Rokhmin dalam Round Table Implementasi Poros Maritim buat Mensejahterakan Rakyat Indonesia dalam Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Menurut Rokhmin, pengembangan konektivitas ini perlu didukung beserta pembangunan industri galangan kapal dalam dalam negeri menjadi akibatnya Indonesia nir perlu bergantung dalam kapal sintesis asing.

"Korea Selatan yg lautnya mini saja sanggup jadi industri kapal terbesar. Karena beserta pengembangan industri ini, maka 3 industri lain jua akan tumbuh misalnya industi metal, industri teknologi & industri IT," lanjut dia.

Keempat, jua akan dikembangkan asal dana, baik dalam sisi fiskal, preman & pembentukan bank maritim. "Pak Jokowi ini bangun bank maritim," istilah laki-laki yg jua pernah menjabat menjadi menteri kelautan & perikanan tadi.

Selain empat acara tadi, anggota tim pemenangan Jokowi-JK ini jua berkata pasangan tadi menargetkan Indonesia akan mempunyai 500 unit kapal mutakhir beserta kapasitas diatas 30 GT buat melayani dalam 8 provinsi misalnya kawasan Maluku & Papua.

"Juga ditargetkan akan muncul 1 juta hektar tambak tambahan. Kemudian pengembangan mariculture atau pembudidayaan perikanan dalam laut dangkal, pengembangan wisata laut & pengembangan undustri jasa maritim," tandas Rokhmin. (Dny/Ahm)

*Bagi Knda yg ingin mengikuti simulasi tes CPNS beserta sistem CAT online, Knda sanggup mengaksesnya dalam Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

Jokowi Tawarkan Norwegia Kerja Sama kepada Bidang Perikanan

Liputan6.com, Hamburg – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan rendezvous bilater beserta Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg dalam sela-sela KTT G20 dalam Hamburg, Jerman. Jokowi memberikan formalisasi kolaborasi bidang perikanan.

"Saya ingin mendorong formalisasi kolaborasi dalam bidang ini, meliputi pemberantasan IUU Fishing, rapikan kelola perikanan, budidaya berkelanjutan & konservasi bahari," istilah Jokowi, Sabtu 8 Juli 2017.

Nilai perdagangan Indonesia & Norwegia terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 naik 40,lima % dibanding 2015. Kemudian, investasi mengalami peningkatan sebanyak 772 %, termasuk peningkatan investasi portofolio sumber Pension Global Fund Norwegia.

"Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan atau bahkan ditingkatkan," imbuh Jokowi.

Tren positif ini tentu wajib terus dipertahankan ke 2 negara. Terlebih Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade sumber 3 forum rating mayapada.

"Saya juga harapkan dukungan Yang Mulia agar perundingan Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) sanggup diselesaikan tahun ini," ucap Jokowi.

Presiden juga meminta Norwegia membantu Indonesia mengungkapkan soal Resolusi Parlemen Norwegia tentang kelapa sawit. Resolusi ini nir sejalan beserta semangat kolaborasi REDD+ antara Indonesia & Norwegia.

"Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung interaksi perdagangan yg terbuka & fair," kata Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam rendezvous tadi diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, & Kepala BKPM Thomas Lembong.

Saksikan video dalam bawah ini:

Jepang Bakal Beri Dana Hibah Terbesar untuk Perikanan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Jepang dalam pekan ini. Salah satu planning yg akan dibahas, yaitu soal kontribusi Jepang buat pengembangan pusat kelautan & perikanan dalam 6 titik terluar Indonesia.

Susi mengatakan, nilai anugerah yg akan diberikan Jepang sangat akbar. Bahkan ini menjadi anugerah terbesar yg pernah diberikan sebuah Jepang ke negara lain.

"Hibah terbesar Jepang dalam sejarah. 1 miliar per titik, ini belum pernah terjadi dalam sini," ujar dia dalam Jakarta, Senin (30/10/2017) malam.

Namun planning anugerah ini masih wajib menunggu proses birokrasi dalam Indonesia. Sebab, anugerah yg diberikan negara lain wajib dimasukkan dalam Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Green Book) Bappenas.

"Perlu (masuk Green Book), wajib. Sampai ketika ini akan akan tetapi belum keluar (berasal Bappenas). Birokrat mungkin susah. Mau terima duit saja susah. Utang cepat-cepat, anugerah malah lambat-lambat," istilah dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Jepang, Susi rencananya akan bertemu tujuh menteri dalam Negeri Sakura & menjadi pembicara dalam sejumlah seminar.

"Saya mau bicara dalam lembaga business woman. Mendapatkan undangan berasal Menteri Jepang. Saya ketemu menteri-menteri dalam sana & timbul seminar aku jadi pembicara. Baru kali ini, in one shot. Baru satu menteri bisa diterima tujuh menteri dalam sana. Ini baru pertama kali Jepang begitu antusias," dia menandaskan.

Tonton Video Pilihan Ini:

Jabatan Menteri Kelautan & Perikanan, Punya Siapa

Suatu hari kepada sebuah kelompok facebook, timbul seseorang yg bertanya, Apa kelebihan kabinet Jokowi? aku jawab singkat, Kelebihan kabinet joko widodo adalah, mereka kelebihan dikritik sebelum bekerja. Kabinet Jokowi ini memang menarik. Barangkali semenjak peresmian presiden yg terdahulu, kabinet inilah yg paling poly mendapatkan caci-maki.

Salah satu yg paling fenomenal mungkin Susi Pudjiastuti, sang Menteri Perikanan dan Kelautan. Ibu Susi ini semenjak hari sosialisasi sudah menjadi asal gosip karena gayanya menghisap sebatang rokok waktu diwawancarai para jurnalis. Ibarat mendapat cipratan bensin, gerombolan massa pun menyerang membabi buta mengenai sikapnya. Tema kritikpun sambung menyambung mirip mata rantai. Mulai asal rokok, tatto, hingga yg paling terkini adalah kritik wacana sekolahnya yg hanya hingga SMP. Namun yg paling menarik perhatian aku adalahkritikdari seseorang dosen ITB bahwa Ibu Susi nir layak menjadi menteri karerna nir paham teknologi kelautan mirip marine products economics,coastal processes, dan underwater technology. Saya sendiri belum berani memberi komentar wacana kinerja karena mereka memang belum melakukan apa-apa. Namun aku tertarik membahas mengenai variabel krusial dalam penunjukan menteri kepada kabinet.

Kesalahan tafsir yg paling primer adalah mengenai jabatan kementerian. Jabatan kementerian adalah jabatan publik, bukan jabatan akademis. Dalam jabatan akademis, seseorang akademisi mesti menguasai bidang langsung kemudian ditunjukkan melalui karya pedagogi, penelitian, dan dedikasi kepada warga, juga melalui jenjang studi yg ditempuhnya. Namun, menteri adalah jabatan publik. Menjadi menteri berarti memimpin kementerian dalam bidang langsung, dalam hal ini kelautan dan perikanan. Oleh karenanya salah apabila pendekatan yg digunakan pendekatan kemampuan akademik semata. Penguasaan terhadap teknologi kelautan nir mengklaim seseorang buat bisa menjadi menteri yg cakap, karena dominasi bidang yg digeluti hanyalah satu dari variabel. Kepemimpinan memiliki multi variabel yg mesti dipertimbangkan. Dalam hal ini, pendekatan juga dilakukan melalui teori kepemimpinan (leadership). Karakter dan gaya kepemimpinan juga krusial dalam memilih menteri.

Dalam teori kepemimpinan, seseorang pemimpin bisa tidak selaras gaya didasarkan  situasi yg dihadapinya (situational theory). Karena mirip dikatakan Woodward, nir timbul gaya kepemimpinan yg terbaik buat seluruh situasi. Saat ini mungkin saja pertimbangan kepemimpinan yg kita butuhkan menjadi menteri bukanlah orang yg mendalami teknologi kelautan secara mendalam. Mungkin kita lebih membutuhkan orang yg memiliki karakter bertenaga, tegas terhadap nelayan tetangga yg melanggar batas bahari, keras terhadap industri ikan yg ganggu wilayah asal bahari, berintegritas membuka jalur perdagangan ekspor, dan nisbi lunak dan mau mendengar keluhan para nelayan. Variabel-variabel mirip itu nir akan kita temukan dalam pendekatan akademik. Seseorang mungkin jago dalam teori pengelolaan ekonomi kelautan, atau hebat konsepnya dalam teknologi pengelolaan efek bahari, akan tetapi karena kelemahan dalam variabel kepemimpinan, gagal mengintegrasikan aspek-aspek non-teknikal menjadi akibatnya konsepnya nir bisa jalan dilapangan.

Di negara maju sekalipun, acapkali kepemimpinan dalam satu bidang kementerian nir mesti linear beserta bidang ilmu yg kita kuasai. Di Norwegia, negara skandinavia yg adalah produsen ikan terbesar kepada Eropa, Menteri Perikanan dijabat sang Elisabeth Aspaker yg latar belakang pendidikannya amat jauh asal perikanan. Aspaker adalah sarjana bidang teacher pelatihan, master kepada bidang media, dan doktor bidang keorganisasian. Di Jepang, bidang perikanan yg tergabung dalam Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dikomandoi sang Yoshimasa Hayashi yg latar belakang akademiknya adalah ilmu pemerintahan. Di Amerika, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dipimpin sang Tom Vilsack. Latar belakang pendidikannya? Vilsack adalah sarjana dan praktisi aturan. Di Indonesia? Kita memahami bahwa Jakarta pernah dipimpin sang Foke yg latar belakang pendidikannya (S2 dan S3) adalah Perencanaan Kota. Namun hasilnya, cobalah ditanyakan ke warga Jakarta.

Kita bisa saja beranggapan, Ibu Susi mungkin nir pernah membaca kitab wacana fisheries management, dan Bu Susi mungkin nir pernah menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah mirip professor-professor kita kepada kampus. Tapi satu hal yg niscaya, Ibu Susi pernah sukses menunjukan kepemimpinannya, beserta meraih gelar Young Entrepreneur of the Year asal Ernst and Young Indonesia tahun 2005, Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 asal Presiden Republik Indonesia, Metro TV Award for Economics, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006, dan Indonesia Berprestasi Award 2009 asal PT Exelcomindo.

Tidak timbul sosok menteri yg paripurna, itu niscaya. Tapi apabila wajib memilih, variabel manakah yg akan lebih diprioritaskan waktu memilih menteri, itu dulu yg mesti dijawab. Presiden Jokowi niscaya punya pertimbangan mengapa memilih orang berkarakter mirip Ibu Susi. Mungkin saja Ibu Susi dianggapnya paling absolut dalam memimpin dan menuntaskan dilema pelik dalam kelautan dan perikanan kepada negara ini. Aika sang menteri lemah kepada variabel lainnya, akan timbul timnya yg membantu menutupi kelemahan tadi. Ibu Susi mungkin saja nir mengerti sama sekali wacana apa itu aquaculture and foreshore management, atau modeling and simulation of harsh environments, akan akan tetapi toh apabila beliau membutuhkan masukan wacana hal tadi, menjadi menteri tentu nir sulit bagi Bu Susi buat mencari para pakar kepada bidang tadi asal kampus-kampus ternama kepada Indonesia buat meminta pertimbangan dan rekomendasi.

Aika kepada Cina timbul legenda dewi bahari bernama Ma Zu (bunda pelindung) yg berbudi luhur, sosok penolong bagi kaum nelayan. Mudah-mudahan Ibu Susi adalah dewi bahari Indonesia yg akan membawa kesejahteraan bagi nelayan kita. Jadi, berilah dulu ruang bagi kabinet buat bekerja. Karena apabila suatu ketika Ibu Susi melanggar sumpah jabatannya, jangankan rakyat, langit pun akan menggugat sang dewi.

Selamat bekerja Ibu Susi.

Tulisan lain:

Antara kupu-kupu kepada Reiman Gardens dan kepada Bantimurung

Nikmatnya Wisata Ramadhan kepada Kota Nabi Yusuf A.S

Andalusia: Pesona Sejarah dan Budaya Bangsa Spanyol

Isi Dapur Indonesia Laris Manis kepada Belanda

Lantunan Angklung Bercerita wacana Budaya Indonesia kepada Belanda

Pasar Malam Indonesia kepada Belanda Perkenalkan Tari Indonesia

FLORIADE 2012, Sekali dalam Sepuluh Tahun

Ini Kendala yg Menghambat Industri Perikanan Lokal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan mencari jalan keluar buat mengatasi resistor dalam pengembangan industri perikanan kepada dalam negeri.

Menurut beliau, selama ini pengembangan industri tadi poly menemui resistor. Kendala itu mencakup pasokan bahan baku, infrastruktur, wahana & prasarana, & kebijakan & peraturan.

Saat ini, utilisasi kapasitas terpasang industri pengolahan ikan masih kepada bawah 40 %. Untuk itu, dibutuhkan optimalisasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) menjadi akibatnya pasokan bahan baku ikan & harganya bisa stabil, ujar beliau dalam informasi tertulis kepada Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Namun demikian, dirinya optimistis industri perikanan nasional bisa segera tumbuh seiring memakai komitmen pemerintah memakai menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 wacana Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Masa kemudian, ekspor udang kita sangat rupawan. Selain itu, timbul industri-industri lain yg sudah advance kepada pasar ekspor kepada bidang processed food (produk olahan), & timbul juga yg kepada grup ikan fresh & kaleng. Ini yg akan kami terus dorong buat tumbuh," istilah beliau.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan & Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, pihaknya & pemerintah akan berjalan beserta membuat industri perikanan nasional. Adapun acara yg ditargetkan asal Kadin bidang Kelautan & Perikanan, diantaranya mengakibatkan Indonesia menjadi sentra pengolahan perikanan global.

Selain itu, dibutuhkan pengembangan acara pembudidayaan udang, rumput bahari, & perikanan. Sehingga bisa menaikkan kesejahteraan nelayan Indonesia, istilah Yugi.

Yugi juga optimistis industri perikanan nasional bisa tumbuh secara signifikan. Karena Indonesia memiliki potensi akbar kepada sektor perikanan yg bisa dimanfaatkan menjadi asal pertumbuhan ekonomi & penyerapan energi kerja.

Tingkat pemanfaatan asal daya perikanan perlu dioptimalkan baik buat pemenuhan konsumsi ikan dalam negeri juga pemenuhan permintaan ekspor, tutur beliau.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri pengolahan ikan kepada Indonesia terdiri asal 636 Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala akbar & 36 ribu UPI skala mini atau tempat tinggal tangga memakai teknologi sederhana.

Salah satu industri pengolahan ikan yg nisbi berkembang kepada Indonesia yaitu industri pengalengan ikan. Pada 2015, industrinya mencapai 41 perusahaan memakai jumlah penyerapan energi kerja sebanyak 46.500 orang & nilai investasi sebanyak Rp. 1,91 triliun.

Selanjutnya, kapasitas terpasang industri tadi mencapai 630 ribu ton memakai nilai produksi 315 ribu ton (utilisasi produksi hanya 50 %). Sedangkan, nilai ekspor ikan dalam kaleng mencapai US$ 26 juta memakai nilai impornya sebanyak US$ 1,6 juta.

Ini Cara RI Agar Jadi Pemain Utama Perikanan Budidaya Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto membagikan, pemanfaatan budidaya air bahari & air payau dalam Indonesia masih minim. Padahal potensi yg bisa tergarap sebenarnya masih akbar.

Oleh karenanya, Slamet menuturkan, pemanfaatan budidaya air bahari & payau perlu dimaksimalkan buat mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim mayapada.

"Pemanfaatan potensi huma budidaya air bahari dalam tahun 2013, baru mencapai dua,7 % sumber 12,1 juta hektare. Begitu juga bareng pemanfaatan potensi huma budidaya air payau yg mencapai 21,9 % sumber dua,9 juta hektare," istilah beliau dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Untuk meningkatkannya, perlu adanya diversifikasi komoditas misalnya kakap putih, bawal bintang, rumput bahari & juga kerang. Hal tadi juga disertai bareng pengembangan teknologi yg efisiensi & keberlanjutan.

Untuk pengembangan teknologi keliru satu misalnya artinya pengembangan teknologi budidaya polikultur nila & udang vaname yg dikembangkan sang Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) Propinsi Jawa Tengah.

"Budidaya polikultur terbukti bisa mempertinggi produktivitas huma & mengurangi resiko agresi penyakit dalam udang vaname. Tambak DKP Jawa Tengah yg berlokasi dalam lingkungan pabrik & masih produktif, juga tanda bahwa bareng penerapan teknologi, keberlanjutan urusan ekonomi budidaya akan tercapai, demikian juga bareng keberlanjutan sumber segi lingkungan," kentara beliau.

Disamping itu, buat menjadi penghasil perikanan budidaya terbesar dalam mayapada, Slamet membagikan perlu adanya jiwa kemandirian. Adapun kemandirian yg dimaksud ialah kemandirian wahana produksi misalnya pakan, induk & benih & juga alat-alat. Lalu kemandirian urusan ekonomi budidaya, kemandirian grup pembudidaya, dan kemandirian tempat.

"Dengan kemandirian tadi, kita akan bisa mempertinggi daya saing poduk perikanan budidaya, & selanjutnya kita akan bisa menjadi pemain yg bertenaga baik dalam pasar regional juga pasar mayapada, tutup beliau. (Amd/Gdn)

Ini Cara Agar Sektor Perikanan RI Tahan Gempuran Pasar Bebas

Liputan6.com, Jakarta Tepat 1 Januari 2016 ini, Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada era perdagangan bebas ini, produk barang dan jasa akan bebas keluar masuk antar negara pada loka Asia Tenggara, termasuk pada sektor perikanan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo berkata, mutu dan keamanan yg akan terjadi perikanan akan menjadi kunci pokok dalam peningkatan daya saing buat memenangkan persaingan ketika MEA berlangsung.

"Kunci pokok mampu kompetitif pada MEA besok pada kualitas mutu dan keamanan yg didapatkan berasal produk perikanan kita," ungkapnya dalam warta tertulis pada Jakarta, Jumat (1/1/2016).

Apalagi, berdasarkan Nilanto, ketika ini persaingan perdagangan mayapada, khususnya pada sektor perikanan, sudah semakin ketat. Dengan semakin banyaknya pesaing dan pilihan, konsumen akan kian selektif dalam mengarah produk.

Salah satu pertimbangan konsumen dalam mengarah produk perikanan adalah mutu dan keamanan produk perikanan, yg berdampak pada semakin ketatnya persyaratan mutu pada negara-negara tujuan ekspor.

"Makanya kita sangat gencar mensosialisasikan supaya semua stakeholder perikanan akbar maupun mini mampu terus meningkatkan mutu kualitas produknya supaya mampu bersaing dengan produk lain," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Mutu dan Diverisfikasi Produk Perikanan, PDSPKP KKP, Artati Widiarti berkata dalam rangka menghadapi MEA, pihaknya telah mensosialisasikan peningkatan mutu yg akan terjadi perikanan buat menggugah kesadaran produsen dan konsumen tentang pentingnya agunan mutu dan keamanan yg akan terjadi perikanan sebagai akibatnya produk perikanan yg didapatkan kondusif buat dikonsumsi

Peningkatan mutu dan keamanan yg akan terjadi wajib dilaksanakan mulai pada semua sektor perikanan mulai sektor hulu sampai ke hilir yakni sejak berasal kapal penangkap, pembongkaran, TPI/PPI dan loka pengolahan dan pemasaran dan yg akan terjadi perikanan.

"Kami konsen mengajak semua lapisan supaya beranjak beserta buat meningkatkan standarisasi mutu dan kualitas produk perikanan nasional," istilah dia.

Sebagai gosip, sampai kuartal II 2015, pertumbuhan PDB sektor kelautan dan perikanan mencapai 7,17 %. Angka tadi berada pada atas pertumbuhan PDB pertanian 6,64 % dan PDB nasional 4,67 %.

Kontribusi produksi perikanan budidaya terhadap produksi perikanan nasional sebanyak 62,78 % dengan kenaikan rata-rata produksi 23,74 % per tahun. Sedangkan perikanan tangkap berkontribusi 37,27 % dengan kenaikan rata-rata 3,64 % per tahun.

Selain itu, nilai ekspor produk perikanan pada 2014 meningkat US$ 0,46 miliar dibanding tahun sebelumnya menjadi US$ 4,64 miliar. Negara tujuan ekspor pokok produk perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, dengan komoditas pokok udang dan tuna. (Dny/Zul)

Indonesia-Norwegia ‘Gandeng Tangan’ soal Perikanan

Liputan6.com, London – Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka menaikkan kualitas perikanan & 'bergandeng tangan'' atau kerja sama dalam bidang perikanan Indonesia. Ia bertandang ke sana mulai 18 hingga 21 Agustus mendatang.

"Rangkaian aktivitas kunjungan kerja Menteri Susi dilakukan kepada 2 kota kepada Norwegia, yaitu Trondheim & Oslo," demikian istilah Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Oslo, Hartyo Harkomoyo kepada Antara News kepada London, Kamis 20 Agustus 2015 waktu setempat.

Selama rangkaian aktivitas, Menteri Kelautan & Perikanan Indonesia didampingi sang Duta Besar RI buat Norwegia Yuwono A. Putranto, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto & Ketua Satgas IUUF Mas Achmad Santosa.

Kegiatan Menteri Susi kepada Trondheim diawali menggunakan rendezvous bilateral menggunakan Menteri Perikanan Norwegia, Elisabeth Aspaker. Dalam rendezvous tadi, ke 2 Menteri pihak setuju buat membuatkan kerja sama Aquaculture, Sustainable Fisheries & Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) atau Kejahatan Perikanan.

Disepakati juga upaya-upaya buat lebih menaikkan perdagangan ikan ke 2 negara. Menteri Aspaker menyatakan Indonesia perlu memanfaatkan fasilitas impor, berupa bebas tarif nol % buat produk perikanan yg masuk ke Norwegia.

Sementara kepada dimensi kejahatan dalam IUUF sangat luas, termasuk melibatkan kejahatan perdagangan insan. Untuk itu, rendezvous juga menyepakati kerja sama ke 2 negara dalam mengatasi perkara ini ini.

Pertemuan juga membahas wacana usulan pembentukan Forum Konsultasi Bilateral kepada bidang perikanan yg adalah tindak lanjut implikasi rendezvous antara Menlu RI, Retno Marsudi menggunakan Menlu Norwegia, Borge Brende dalam rendezvous pertama Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral RI-Norwegia kepada Oslo, Juni kemudian.

"Norwegia siap membentuk kerja sama perikanan menggunakan Indonesia yg dipandangnya menjadi kawan yg krusial kepada bidang perikanan, baik itu secara bilateral juga dalam lembaga multilateral," terang Aspaker.

Selain itu, kepada sana Menteri Susi juga menjadi galat satu pembicara dalam Seminar bertajuk 20 Years Anniversary Celebration The Code of Conduct and Aquaculture yg diadakan dalam rangkaian Aqua Nor — pameran skala internasional yg diselenggarakan kepada Norwegia semenjak tahun 1979.

Aqua Nor adalah ajang rendezvous bagi para pelaku industri perikanan & budidaya yg dalam beberapa tahun terakhir, telah menarik lebih kurang 18.000 hingga 20.000 pengunjung berdasarkan semua global.

Selain Menteri Susi, beberapa Menteri berdasarkan negara lain juga turut menjadi pembicara, kepada antaranya ialah Menteri Perikanan Norwegia Elisabet Aspaker & Menteri Perikanan & Pertanian Brasil Helder Barbalho.

Dalam paparannya, Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan wacana komitmen Indonesia buat pengelolaan perikanan yg bertanggung jawab. "Kita menginginkan pelestarian bahari yg lebih baik, akan akan tetapi kepada waktu yg sama menginginkan peningkatan produksi implikasi bahari," ungkapnya.

Sebelum mengakhiri planning kunjungan kepada Trondheim, Menteri Susi berkesempatan mengunjungi pameran Aqua Nor & melakukan rendezvous menggunakan perusahaam Norwegia kepada bidang perikanan budidaya & perkapalan mirip Kongsberg, Aquaoptima/Aqualine, EWOS, Pharmaq, North Atlantic Seafood Forum, Morenot & Ulstein.

Sedangkan kunjungan Menteri Susi kepada Oslo difokuskan kepada upaya pembangunan kerja sama bilateral antara Indonesia & Norwegia, dalam pemberantasan IUUF/ kejahatan perikanan yg diadakan kepada Kementerian Perdagangan, Perindustrian & Perikanan Norwegia.

Pada rendezvous kepada Oslo turut bergabung juga pejabat tinggi berdasarkan Ditjen Pajak Kemenkeu, Baharkam Polri & Bareskrim Polri.

Kunjungan Menteri Susi ke Norwegia ini juga adalah tindak lanjut berdasarkan rendezvous bilateral Presiden RI menggunakan Perdana Menteri Norwegia kepada Jakarta 14 April kemudian. Kedua pimpinan negara setuju membuatkan kerja sama aquaculture, sustainable fisheries & IUUF. Menteri Perikanan Norwegia, Elisabeth Aspaker direncanakan akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia kepada bulan November mendatang. (Tnt/Ans)

Indonesia Terima Penghargaan berasal Badan Perikanan ASEAN-Jepang

Liputan6.com, Bangkok – Duta Besar Indonesia buat Thailand Ahmad Rusdi, mewakili Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan & Perikanan RI mendapatkan penghargaan asal South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) atas keberhasilannya menjadi tuan tempat tinggal acara Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD).

Dilansir asal halaman Kemlu.go.id, Sabtu (18/11/2017), penghargaan tadi disampaikan sang Wakil Perdana Menteri Thailand, Air Chief Marshal Dr. Prajin Juntong yg menjadi tamu kehormatan seremoni Golden Anniversary atau 50 tahun berdirinya SEAFDEC lepas 15 November 2017.

SEAFDEC yg didirikan semenjak tahun 1967 sang Singapura, Thailand & Jepang, telah menjadi organisasi regional yg beranggotakan semua negara ASEAN & Jepang.

Selama 50 tahun berhubungan, SEAFDEC telah berhasil membuatkan sektor perikanan secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan dalam wilayah, khususnya bagi negara anggota ASEAN.

SEAFDEC telah secara resmi ditunjuk menjadi kawan teknis yg membantu sektor perikanan ASEAN melalui Agreement of ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership.

SEAFDEC sendiri telah memiliki lima forum riset terkait kelautan & perikanan dalam beberapa negara ASEAN selain tempat kerja Sekretariat dalam Thailand. SEAFDEC juga memiliki beberapa kapal bahari yg didedikasikan buat melakukan riset & pengembangan budidaya ikan bareng teknologi yg nisbi tinggi.

Indonesia menjadi anggota secara aktif telah berperan dalam pengembangan kolaborasi SEAFDEC. Selain itu, Indonesia juga telah memanfaatkan eksistensi SEAFDEC dalam mempertinggi kapasitas asal daya insan dalam bidang kelautan & perikanan. Indonesia mendorong pentingnya pengembangan budidaya ikan air tawar.

Untuk itu semenjak tahun 2011 Indonesia memperlihatkan pembentukan sentra pengembangan budidaya ikan air tawar.

Akhirnya dalam tahun 2014 terbentuklan IFRDMD yg berlokasi dalam Palembang, Sumatera Selatan.

Pemberian penghargaan ialah suatu pengakuan akan pentingnya kiprah Indonesia dalam pengembangan ikan air tawar menjadi bagian asal acara ketahanan pangan & peningkatan kesejahteraan para petani ikan.

Dubes Ahmad Rusdi menunjukkan juga bahwa Indonesia akan terus berkomitmen buat membuatkan eksistensi IFRDMD alasannya akan menunjukkan manfaat bagi para nelayan & petani ikan dalam Indonesia & wilayah ASEAN.

Indonesia punya anggaran ketat tangkal masuknya produk perikanan berbahaya

Beberapa negara mirip China, Kanada, Rusia, Vietnam, Korea, Norwegia hingga Uni Eropa adalah kawan dagang produk perikanan menurut Indonesia. Setiap negara pun memiliki kebijakan tidak sama dalam menentukan mendapatkan atau tidaknya produk perikanan menurut luar negara mereka.

BERITA TERKAIT
Lalu lintas lobster menurut Sulut semakin tinggi pasca pemberlakuan Permen No 56 Tahun 2016
Menengok tindakan karantina ikan sang BKIPM
BKIPM Tarakan berhasil lepasliarkan 36.900 ekor kepiting bertelur

Demikian juga halnya beserta Indonesia, kepada dalam negeri menerapkan persyaratan ketat dalam upaya menangkal masuknya produk perikanan yg mutu dan kesehatannya rendah yg berpotensi membahayakan konsumen kepada dalam negeri.

Untuk Cina mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan produk yg diijinkan ialah hewan akuatik hayati, rumput bahari & produk turunannya.

Begitu pun beserta Kanada yg mewajibkan UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan pengujian mutu produk menurut UPI yg terdaftar (memiliki nomor pendaftaran) aporisma lima% menurut total kuantitas produk yg diekspor. Sedangkan bagi UPI yg nir terdaftar pengujian dilakukan terhadap 15% menurut total kuantitas produk yg diekspor.

Berlanjut ke Rusia, negara ini mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta Grade A, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan UPI wajib terdaftar (memiliki Nomor Registrasi) per Jenis Produk semenjak Tanggal 18 Januari 2012. Tak jauh tidak sama juga buat Vietnam, mereka meminta UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan melampirkan Appendix tiga (Daftar species tanaman dan satwa liar, termasuk ikan, yg dilindungi kepada suatu negara. (Selengkapnya kepada sini)

Untuk negara Korea mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan tetapkan jadwal/periode pendaftaran Nomor Registrasi UPI 4 kali dalam setahun, yaitu minggu ke 2 bulan Maret, Juni, Oktober, Desember.

Lalu, Norwegia meminta UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta Grade A dan menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC). Terakhir Uni Eropa mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP beserta Grade A dan menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), Sertifikat Penangkapan (Catch Certificate), dan Supplier yg melakukan proses pengolahan (loining, crab meat miniplant) wajib menerapkan HACCP dan bersertifikat beserta Grade A. [hrs]