Bencana Alam Cilacap Bikin Sektor Perikanan Rugi Miliaran

Liputan6.com, Cilacap – Cuaca buruk & gelombang tinggi Laut Selatan Jawa yg terjadi semenjak awal Oktober 2017 menimbulkan puluhan kapal rusak & tenggelam. Tak hanya itu, banjir akbar yg terjadi 2 pekan terakhir dalam aneka macam wilayah menimbulkan tambak & kolam ikan terendam.

Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendata, kerugian yg akan terjadi banjir bandang & cuaca buruk dalam sektor perikanan Cilacap mencapai Rp 2,lima miliar. Total kerugian tadi berasal dari tenggelam & rusaknya puluhan kapal nelayan & hilangnya ikan atau udang dalam kolam & tambak.

Kepala DKP Cilacap, Sujito membagikan, hingga hari ini, terdata muncul 13 kapal compreng berukuran antara 7 hingga 10 Gross Ton (GT) yg tenggelam. Selain itu, muncul jua kapal fiber berukuran dalam bawah lima GT yg tenggelam selama 2 pekan terakhir ini. Secara holistik masih muncul 60 kapal dalam bawah berukuran 10 GT yg rusak, mulai rusak berat & ringan.

"Perahu tenggelam, compreng yg relatif akbar dari kayu itu, jumlahnya 13. Kemudian bahtera mini, yg terbuat dari fiber itu, jumlahnya muncul 15," pungkasnya, ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa, 24 Oktober 2017.

Imbas cuaca buruk jua dialami sang pembudidaya tambak & ikan dalam loka pesisir juga daratan. Banjir melimpas ke kolam dalam wilayah Kesugihan, Menganti, Kawunganten, hingga Sidareja.

Pembudidayaan ikan dalam 3 wilayah distrik yg terdiri dari 11 kecamatan nyaris lumpuh sebab kolam & tambak yg berada dalam dataran rendah terendam.

Menurut Sujito, DKP Cilacap sudah melaporkan data kejadian & jumlah kerugian yg dialami ke DKP Provinsi juga ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Sujito berharap muncul perhatian dari sentra juga provinsi agar sanggup meringankan kerugian yg akan terjadi bala ini. Namun, dia pun tidak sanggup memastikan jenis donasi & nominal yg bakal digelontorkan pemerintah sentra & provinsi.

"Yang dalam kolam itu, memang relatif akbar kerugiannya. Karena poly yg terkena limpasan air. Itu sesudah kami hitung se-kabupaten itu, jumlah kerugiannya berkisar Rp 2,lima miliar. Upaya kami, sesudah mendata, kami sudah melaporkan ke Provinsi juga sentra," beliau membagikan.

Terkait cuaca buruk & gelombang tinggi yg terjadi 2 pekan terakhir, dia meminta agar nelayan berhati-hati kala melaut. Dia mengimbau agar nelayan meragukan kemungkinan badai & gelombang tinggi yg sewaktu-ketika sanggup terjadi.

Ia jua menyarankan agar pengelola kolam & tambak dalam para pembudidaya meninggikan tanggul kolam agar ketika terjadi banjir cukup kondusif dari limpasan air.

Simak video pilihan berikut merupakan:

Beach Clean Up Fakultas Kelautan & Perikanan UNUD

Ratusan mahasiswa Fakultas Kelautan & Perikanan , Universitas Udayana (FKP UNUD) turun tangan membersihkan sampah dalam Pantai Kuta, Kabupaten, Badung, Bali, Sabtu (12/09).

Mahasiswa FKP UNUD sudah berkumpul dalam Pantai Kuta semenjak Pukul 06. 00 WITA. Mahasiswa yg mengikuti aktivitas ini berasal dari 2 acara studi, yaitu ilmu kelautan & management sumberdaya perairan. Pembersihan pantai ini dimulai dalam pukul 07 Wita hingga beserta Pukul 8.30 Wita.

Bukan hanya mahasiswa, Semua elemen yg timbul dalam FKP dosen & staf jua ikut membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan buat menginspirasi warga agar lebih peduli terhadap bahari. Kita bukan menjadi tukang higienis-higienis, kita ingin menginspirasi saja ungkap  kepala aplikasi beach clean up, I Gede Hendrawan. Beliau  jua adalah Pembantu Dekan III bagian kemahasiswaan (PD III FKP UNUD).

Mahasiswa yg tiba dalam bagi menjadi 2 grup. Kelompok yg pertama artinya mahasiswa yg tiba mulai pukul 05.00 WITA. Mereka melakukan pengambilan data sampah Pantai Kuta. Pengambilan data sampah ini rutin dilakukan setiap bulan. Sedangkan grup ke 2 artinya mahasiswa yg hanya mengikuti aktivitas clean up saja.

Mahasiswa yg tiba melebihi eksektasi sebelumnya. Panitia memperkirakan 100 orang mahasiswa saja yg tiba. Tetapi waktu aktivitas berlangsung, hampir 200 orang yg tiba. Hal ini pun disambut positif sang Ketua pelaksana. Antusiasme mahasiswa sangat akbar tambahnya.

Kegiatan ini jua adalah suatu pengingat buat warga agar menjaga lingkungan, khususnya bahari. Menjaga bahari sangat krusial bagi setiap orang. Sehingga setiap orang berkewajiban buat melestarikanya. Aika sampah sudah masuk ke bahari, biota bahari makan sampah. Sama artinya  kita makan sampah katanya. Beliau jua mengungkapkan sampah yg masuk ke bahari akan berbahaya bukan saja buat ekosistem bahari sendiri melainkan buat manusian jua.

Beliau jua menambahkan wilayah Pantai Kuta adalah wilayah yg sangat krusial. Bukan saja buat Bali, melainkan buat Indonesia jua. Menurutnya sangat krusial buat menjaga kesan pantai kuta yg selama ini dikenal hingga  keluar negeri. kesan keluar negri wajib permanen dijaga katanya.

Ketua Beach Clean Up menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yg tiba.

Kordinator beach clean up dari mahasiswa, Surya Risuana mengungkapakan aktivitas semacam ini dilakukanya setiap bulan. aktivitas ini sebernanya kita lakukan setiap bulan. Namun kali yg tiba lebih poly dari umumnya. Pungkasnya.   

Nampak poly mahasiswa baru yg mengikuti aktivitas ini. Surya pun membenarkan hal tadi. Saat ini timbul angkatan baru. Mereka sangat interest mengikuti aktivitas ini. Tambahnya.

Proses pencucian sampah dilakukan dari arah yg tidak sama. Kelompok satu berkiprah dari arah legian ke arah barat. Kelompok 2 kebalikannya, Mereka berkiprah kearah legian.  Setiap orang memunguti sampah yg berada dalam pantai. Dari yg akan terjadi pengambilan data yg dilakukan mahasiswa FKP, dalam Pantai Kuta puntung rokok menjadi sampah yg paling secara generik dikuasai. Sampah sampah ini nantinya akan dikumpulkan & dibuang ke loka pembuangan akhir sang petugas kebersihan.

Kegiatan ini buat pertama kalinya diikuti sang mahasiswa baru angkatan  (2015). Salah seseorang dari mahasiswa baru, Rizky Andriyanto mengatakan kegembiranyaan bisa mengikuti aktivitas Beach Clean Up yg dilaksankan dalam Pantai Kuta ini. Saya & sahabat-sahabat terkesan & suka mengikuti aktivitas ini ucapnya.

Andri jua mengatakan harapanya, aktivitas semacam ini bisa tidak sporadis-tidak sporadis dilakukan.  Menurutnya beserta turun eksklusif kelapangan akan poly pengetahuan yg wajib dipelajari.

Pada kesempatan yg sama jua, Wayan Mangku Sirna kepala Satgas Pantai Kuta menyambut baik aktivitas ini. Kita dari balai desa menyampaikan apresiasi kepada saudara termuda-saudara termuda mahasiswa yg mempunyai kepedulian terhadap kebersihan pantai Tegasnya.

Beliau jua sangat mengspresiasi wisatawan mancanegara yg selalu membuang sampah dalam tempatnya. Kondisi ini sangat berbanding terbalik beserta wisatawa local. Jangankan buang sampah, mau bunag puntung rokok pun mereka mencari loka sampah Tambahnya.

I Gede Hendrawan selaku kepala pelaksana aktivitas ini, mengatakan cita-cita akbar dari aktivitas ini artinya nir timbul lagi warga yg membuang sampah asal-asalan.  Dengan pencerahan masing-masing individu sampah nir timbul lagi dalam lingkungan kita. Tegasnya. (Jajang)

Aspek Demografi, kepada Pembangunan Perikanan

Indonesia Merupakan negara kepulauan, yg berada kepada tengah-tengah antara 2 samudera, yaitu samudera hindia & samudera pasifik. Wilayah indonesia juga terdiri dari 2/3 samudera & sepertiga daratan, beserta garis pantai terpanjang ke 2 didunia selesainya Kanada. Dengan kekayaan sumberdaya alam yg dimiliki & sumberdaya perikanan yg masih timbul didalamnya, beserta segala sumberdaya alam tadi akan menjadi peluang akbar buat Indonesia memperoleh pemasukan atau devisa negara amat akbar jikalau bisa memanfaatkan bidang perikanan ini.

Pembangunan perikanan berkelanjutan atau perikanan yg kepada elu-elukan ketika ini sang seluruh pihak agar terciptanya suistanability development atau bisa dimanfaatkan secara monoton tanpa adanya yg mengalami kerusakan. Sebetulnya hal tadi bisa saja terjadi beserta cepat jikalau dilakukannya manajemen sumberdaya perikanan yg baik & seluruh aspek bisa berkontribusi. contohnya dari segi aspek demografi, hal tadi juga akan menjadi sebuah perseteruan wacana lambatnya pembangunan perikanan jikalau nir disertai partisipasi dari segi aspek demografi tadi.

Nah disini aku akan bahas, Bagaimana partisipasi aspek demografi dalam sistem perikanan memberi dampak terhadap pembangunan perikanan??

Dari ketiga aspek demografi tadi mulai dari usia, pendidikan & gender seberapa akbar menyampaikan dampak terhadap pembangunan perikanan..

Usia : usia disini sangat berpengaruh, alasannya adalah semakin poly usia yg produktif bekerja dalam bidang perikanan maka akan semakin akbar impact yg dihasilkan, beserta begitu, pembangunan perikanan akan semakin cepat. Contohnya waktu nelayan yg mempunyai usia produktif maka energi yg dimuntahkan semakin akbar, melautpun bisa dalam waktu yg nisbi usang menjadi akibatnya ikan yg akan dihasilkan akan semakin poly, menjadi akibatnya pemasukan bagi negara semakin akbar. akan tetapi jikalau nelayan sudah nir produktif masih melakukan penangkapan maka hasilnya akan berbanding terbalik beserta nelayan yg usianya produktif alasannya adalah melihat situasi syarat teknologi yg digunakan para nelayan mini.

Pendidikan : dalam konteks ini pendidikan sangat krusial, alasannya adalah semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga pencerahan orang tadi akan sesuatu hal, menjadi akibatnya bisa menjalankan seluruh regulasi yg ditetapkan anpa adanya pelanggaran beserta begitu akan memproduksi pembangunan perikanan semakin lebih cepat. Dari hal tadi maka, dampak pendidikan ini sangat vital dalam pembangunan perikanan berkelanjutan. Misalnya nelayan lulusan sekolah tinggi akan lebih akbar menyampaikan impact kepada bidang perikanan kepada banding lulusan sekolah dasar.

Gender : gender juga akan meningkatkan kecepatan pembangunan perikanan, alasannya adalah perikanan bukan hanya aspek produksi atau penangkapan saja didalam perikanan juga dibutuhkan aspek pengolahan atau aspek pra produksi agar menaikkan daya jual menjadi akibatnya akan semakin sejahtera nelayan kita, maka dari itu, beserta hadirnya wanita dalam bidang perikanan bisa membantu menaikkan daya jual & pemasaran implikasi produksi menjadi akibatnya waktu yg diharapkan semakin sedikit buat menjual implikasi tangkapan yg mempunyai nilai jual tinggi model wanita bisa menjadi pengolah implikasi tangkapan & pria menjadi nelayan buat menangkap ikan kepada bahari.

Maka dari itu, ketiga aspek demografi tadi sangat krusial buat menunjang pembangunan perikanan yg lebih cepat & efisien menjadi akibatnya hal tadi menyampaikan damak positif terhadap negara ini. Berdasarkan implikasi penelitian & pembahasan yg dipaparkan bahwa perspektif theory planned behavior bisa digunakan buat melihat niat buat berperilaku & konduite nelayan artisanal kepada pantai Utara Provinsi Jawa Barat, meskipun dimungkinkan adanya konduite yg dilakukan tanpa melalui niat buat berperilaku.

Faktor- faktor ciri demografi berpengaruh secara eksklusif kepada sikap, taraf kepatuhan & kompetensi nelayan dalam aktivitas perikanan tangkap. Faktor sikap, taraf kepatuhan & kompetensi berpengaruh secara eksklusif kepada niat buat berperilaku nelayan dalam aktivitas perikanan tangkap. Faktor niat buat berperilaku berpengaruh secara eksklusif kepada konduite nelayan dalam aktivitas perikanan tangkap. Apabila hal tadi nir kepada barengi dari segi aspek demografi maka akan lain ceritanya.

29.09.2017

Egi Sahril

.

Sumber :

Prihandoko. (2011). Faktor-Faktor yg menghipnotis Perilaku nelayan Artisanal dalam pemanfaatan sumberdayaperikanan Di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat. sosial humaniora, 117-126.

AS Jadi Tujuan Utama Ekspor Hasil Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung mengatakan, ketika ini Amerika Serikat (AS) adalah pasar produk perikanan yg sangat menarik. Lantaran 90 % dari produk yg dikonsumsi kepada negara tadi berasal dari impor.

"AS adalah pasar ekspor terbesar bagi komoditas udang dan kepiting & rajungan Indonesia," ujar Saut dalam warta tertulis kepada Jakarta, Kamis (19/tiga/2015).

Dia menyebutkan, impor produk seafood AS mencapai US$ 21,9 miliar, bareng komoditas utama udang, salmon, tuna, kakap, kepiting & rajungan, lobster & tilapia kepada 2014.

"Berdasarkan data Comtrade, urutan pemasok produk seafood ke AS kepada 2014 diantaranya China sebanyak US$ tiga,1 miliar, Canada US$ 2,8 miliar & Indonesia US$ 1,9 miliar," lanjutnya.

Menurut Saut, tahun kemudian pangsa pasar udang Indonesia ke AS menempati posisi kedua selesainya India, karena pasokan dari Cina, Thailand, Vietnam mengalami gangguan.

"Porsi udang Indonesia sebanyak 19 % ke pasar AS dalam volume yaitu 107 ribu ton dari total impor udang AS kurang lebih 570 ribu ton," lanjutnya.

Adapun ekspor kepiting & rajungan dari Indonesia juga menempati posisi sebagai galat satu supplier utama bareng share sebanyak hampir 20 % dalam nilai yaitu US$ 277 juta dari total impor rajungan AS sebanyak US$ 1,4 miliar.

Sementara itu, sinkron data BPS, nilai ekspor implikasi perikanan tahun 2014 mencapai US$ 4,6 miliar, semakin tinggi kurang lebih 9 % dari US$ 4,2 miliar kepada 2013. Ekspor ke AS tahun 2014 sebanyak US$ 1,84 miliar dari US$ 1,33 miliar, atau semakin tinggi sebanyak 27 %.

Komoditas utama ekspor ke AS tahun 2014 adalah udang bareng volume 107.424 ton senilai US$ 1,28 miliar, kepiting & rajungan bareng volume 10.833 ton senilai US$ 277 juta, & tuna bareng volume 22.000 ton bareng nilai sebanyak US$ 128 juta.

"Peningkatan ekspor udangsejak tahun  2013 ke 2014 dari sisi volume sebanyak 30,16 % & dari sisi nilai sebanyak 45,44 %. Adapun peningkatansejak tahun  2013 ke 2014 buat kepiting & rajungan dari sisi volume sebanyak lima,50 % & dari sisi nilai sebanyak 45,8 %," tandasnya. (Dny/Ahm)

Apa Kabar (De)centralisasi Perikanan

Dua tahun masa transisi Undang-Undang 23 tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sudah berlalu. Hal tadi berarti bahwa secara de jure seluruh ketentuan & klausul aturan yg diatur dalam Undang-undang tadi seyogyanya sudah bisa diimplementasikan dalam tataran simpel. Sebagai sebuah produk aturan, undang-undang pemerintah daerah selalu menarik buat didiskusikan, apalagi yg terkait menggunakan pembagian wewenang Pusat-Daerah & prosedur desentralisasi. 

Undang-undang ini memang berpotensi merekonstruksi pakem decentralisasi perikanan yg sudah berjalan. Perubahan yg paling signfikan tentu artinya rapikan kelola perizinan dalam taraf Kabupaten/Kota yg ketika ini sudah diserahkan ke taraf provinsi & beberapa fungsi manajemen lainnya. Artikel ini sebenarnya nir penekanan dalam produk aturan & UU Pemerintahan Daerah semata, akan tetapi lebih melihat 2 hal krusial. Pertama, sejauh mana desentralisasi perikanan sudah berdampak baik positif juga negatif bagi rapikan kelola perikanan dalam Indonesia. Kedua, bagaimana masa depan desentralisasi perikanan pasca UU Pemerintahan Daerah berlaku secara penuh.

Desentralisasi: Dua Sisi Mata Pisau

Desentralisasi itu mirip 2 sisi mata pisau. Dia bisa menyampaikan manfaat yg akbar akan akan tetapi dalam ketika yg sama juga punya potensi buat menyampaikan akibat ganggu. Proudhomme (1995) dalam tulisannya berjudul "the danger of decentralisation" sudah mengingatkan potensi mudlarat menurut sistem desentralisasi tadi. Ada kabar-kabar yg perlu diantisipasi dalam kebijakan desentralisasi, mirip bagaimana agar desentralisasi nir membuat ruang perbedaan semakin melebar & kesenjangan antar daerah justru nir semakin akbar. Juga pentingnya menjaga stabilitas dalam tengah spektrum kepentingan tiap daerah yg begitu bermacam-macam. Serta bagaimana mencegah agar acara desentralisasi nir malah membuka ruang baru bagi defleksi mirip korupsi. Secara spesifik Proudhomme juga menekankan pentingnya kiprah institutional capacity menjadi galat satu driving force yg akan berpengaruh akbar dalam menentukan ke arah mana desentralisasi itu akan dibawa, manfaat atau mudlarat.

Pada sisi yg lain,  begitu poly perubahan akbar dalam rapikan kelola pemerintahan justru dimulai menurut gagasan desentralisasi. Grvingholt et al.(2006) menekankan 2 argumentasi krusial agar  desentralisasi bisa menjadi solusi & pemugaran bagi sistem. Pertama, desentrasalisasi membuka ruang yg akbar bagi publik buat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Desentralisasi menyampaikan kesempatan buat diadopsinya nilai-nilai lokal yg semula mungkin nir tersentuh dalam sebuah sistem sentralistik. Desentralisasi juga menyampaikan pendekatan yg lebih bersifat bottom up. Kedua, desentralisasi bisa menjadi galat satu shortcut dalam menaikkan fungsi pelayanan kepada publik. Sekat-sekat birokrasi bisa dipangkas  menjadi akibatnya fungsi pelayanan kepada rakyat bisa berjalan secara efektif & efisien. Namun, hal tadi tentu perlu ditopang sang institusional capacity yg memadai baik yg bersifat formal juga informal.

Desentralisasi Perikanan dalam Indonesia: sebuah refleksi

Desentralisasi perikanan dalam Indonesia mengalami periode perkembangan yg pesat pasca era reformasi menggunakan disahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 perihal Otonomi Daerah dan menggunakan diberikannya wewenang yg lebih akbar kepada Pemerintah Daerah buat mengelola asal daya kelautan & perikanan dalam daerahnya (Satria and Matsuda 2004). Perjalanan desentralisasi perikanan dalam satu dasawarsa terakhir ini nir selalu mulus memang & poly dinamika yg terjadi. Namun demikian, kita tentu dilarang melupakan bahwa timbul niat mulia dibalik penyerahan wewenang rapikan kelola perikanan kepada Pemerintah Daerah. Nawaitu (niat) desentralisasi artinya buat membuka ruang keberpihakan & keadilan yg nir diperoleh menurut sistem sentralistik menggunakan mengurangi bahkan menghilangkan sekat-sekat penghalang bagi distribusi kesejahteraan & kemajuan. Cukupkah menggunakan niat itu saja? Tentu niat yg baik saja tidaklah nisbi. Lantas bagaimana kita mengukur akibat desentralisasi perikanan terhadap rapikan kelola perikanan?. Sejauh mana desentralisasi perikanan bisa menjadi instumen mewujudkan tujuan beserta, keberlanjutan asal daya perikanan, keadilan pemanfaatan asal daya & kesejahteraan rakyat kelautan & perikanan?.

Kualitas desentralisasi bisa dipandang menggunakan memakai beberapa instrumen penilai. Vengroff-Ben Salem Model adalah galat satu contoh yg poly digunakan buat menilai kualitas desentralisasi dalam suatu negara (John & Chathukulam 2003). Model ini menilai desentralisasi sinkron 3 aspek dasar yaitu scope, intensity & commitment. Scope mendeskripsikan seberapa luas coverage area penerapan acara desentralisasi baik menurut aspek geografis, populasi juga fungsi kewilayah. Pendek istilah, semakin akbar scope yg dimiliki, semakin significantlah acara desentralisasi. Adapun intensity merujuk dalam seberapa bertenaga level, intensitas & bentuk desentralisasi diimplementasikan dalam rapikan kelola pemerintahan baik yg berkaitan menggunakan komposisi personalia, perimbangan keuangan pusat & daerah, juga level kontrol pemerintah pusat yg masih dipertahankan. Ketiga hal tadi adalah daya dorong yg bertenaga bagi acara desentralisasi. Sedangkan commitmen adalah manifestasi dukungan menurut pemerintah pusat dalam aplikasi desentralisasi, wujudnya bisa berbentuk absah structure, dukungan finansial & personil juga dukungan lainnya. Lantas dimana posisi desentralisasi perikanan kita ketika ini?

Aika kita melihat seluruh indikator dalam atas, maka sejatinya kita melihat optimisme yg nisbi akbar dalam sistem desentralisasi perikanan dalam Indonesia. Ada poly hal positif baik yg berkaitan menggunakan scope, intensity juga commitmentterhadap desentralisasi perikanan. Peran yg semakin akbar menurut pemerintah daerah dalam manajemen perikanan dalam daerah masing-masing artinya galat satu manifestasi kemajuan desentralisasi perikanan yg akan sulit kita bantah. Namun demikian, kita juga nir bisa menutup mata bahwa sistem desentralisasi perikanan juga menjadi galat satu muara dalam carut marut rapikan kelola perikanan dalam Indonesia. Tidak terkontrolnya perizinan kapal perikanan, overfishing dalam beberapa daerah pengelolaan perikanan akibat tekanan yg akbar terhadap asal daya perikanan & eskalasi perseteruan horisontal menjadi bumbu-bumbu lain menurut desentralisasi perikanan dalam Indonesia. Fauzi (2012) mendeskripsikan perseteruan dalam perairan Pantai Utara Jawa antara Nelayan Jawa & Kalimantan yg berebut & saling menjamin fishing ground menjadi galat satu butir getir menurut desentralisasi perikanan yg masih belum berjalan aporisma. Wilayah bahari tidak lagi menjadi perekat akan tetapi sudah terkotak-kotak & menjadi asal perseteruan. Masih segar dalam jangan lupa kita, bagaimana tarik ulur yg panjang terjadi dalam pelarangan trawldan seine netantara pemerintah pusat & daerah. Tidak terkontrolnya jumlah indera tangkap ini menimbulkan pelarangan sangat sulit dilaksanakan akibat akibat sosial-ekonomi sedemikian akbar. Sukar cita rasanya buat membicarakan bahwa desentralisasi nir punya andil dalam hal lemahnya kontrol terhadap perizinan. Semua itu seakan menjadi nada minor dalam tengah pemujaan terhadap sistem desentralisasi perikanan.

Undang-undang 23 tahun 2014: Nuansa (de)centralisasi perikanan

Di tengah ikhtiar buat memperbaiki desentralisasi perikanan, Undang-undang 23 tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sejatinya menjadi antitesa bagi desentralisasi itu sendiri. Undang-undang ini memang nir menghilangkan desentrasalisasi, akan tetapi dia membangun ruang centralisasi baru menggunakan meletakkan wewenang yg akbar kepada Provinsi. Dalam bidang penangkapan ikan contohnya, wewenang pengelolaan perikanan dibawah 12 mil termasuk perizinan kapal perikanan lima GT-30 GT diambil alih sang Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota 'hanya' dilibatkan dalam  pemberdayaan nelayan mini & pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Apakah ini akan merampungkan kasus yg diakibatkan sang sistem desentralisasi perikanan sebelumnya?. Secara tertentu, aku juga nir bisa menjawab. Namun paling nir kita bisa melihat bahwa kebijakan baru ini memiliki akibat terhadap rapikan kelola perikanan ketika ini.

Kemampuan Pemerintah Provinsi buat mengelola perizinan seratus ribu lebih kapal perikanan dalam daerahnya menjadi galat satu kabar yg sangat berfokus. Dari perspektif pelayanan publik, tentu ini akan berdampak sangat akbar terhadap pelayanan perizinan kapal perikanan. Saya nir bisa membayangkan bagaimana nelayan-nelayan dalam tempat terpencil wajib mengurus izinnya ke Kantor Provinsi, betapa jauh jeda yg wajib ditempuh, porto yg wajib dimuntahkan dan ketika yg dibutuhkan buat mendapatkan biar penangkapan ikan. Hal ini tentu antagonis menggunakan prinsip-prinsip pelayanan publik yg baik & nir mencerminkan tujuan desentralisasi, lantaran galat satu tujuan utama dalam aplikasi desentralisasi artinya menyampaikan publik akses yg lebih gampang terhadap pelayanan yg dibutuhkan (Robinson 2007). Dalam perspektif ini, aku nir melihat bahwa Undang-undang 23 tahun 2014 ini mempertimbangkan aspek kemudahan dalam public service delivery. Hal itu terlihat menggunakan nir dipertimbangkannya aspek geografis, akses, & ragam stakeholder yg membutuhkan pelayanan yg terkait menggunakan perizinan kapal perikanan. Kecuali, apabila Provinsi didukung sang jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yg nisbi buat menyelanggarakan pelayanan dalam masing-masing Kabupaten/Kota.

Masalah lainnya tentu bagaimana melaksanakan rapikan kelola Monitoring, Controlling & Surveillance(MCS) yg memadai ad interim Provinsi masih wajib berkutat menggunakan kabar-kabar teknis & administratif mirip jumlah & kapasitas SDM, jumlah UPT Provinsi dalam daerah Kabupaten/Kota dan terbatasnya wahana prasarana. Sementara dalam sisi yg lain, daerah pengelolaan perikanan menjadi lebih akbar. Formulasi terhadap rapikan kelola perikanan dibawah rezim undang-undang Pemerintahan Daerah ini usahakan segera dirumuskan. Apakah Kabupaten/Kota akan 'sungguh' absen dalam rapikan kelola perikanan atau timbul formulasi lain yg menyampaikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota buat terlibat dalam pengelolaan perikanan dalam daerah masing-masing? Peraturan turunan  baik Peraturan Pemerintah juga regulasi teknis lainnya sempurna dibutuhkan buat menyampaikan kejelasan 'masa depan' desentralisasi perikanan dalam Indonesia ketika ini.

Antisipasi Kelembagaan Penyuluhan Perikanan kepada Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Latar Belakang

Penyuluhan menjadi bagian asal upaya mencerdaskan kehidupan bangsa & memajukan kesejahteraan warga adalah hak asasi warga negara Republik Indonesia. Pembangunan perikanan bekelanjutan adalah suatu keharusan buat memenuhi kebutuhan pangan; memperluas lapangan pekerjaan; menaikkan kesejahteraan warga khususnya warga kelautan & perikanan; mengentaskan warga asal kemiskinan; menaikkan pendapatan nasional; dan melestarikan lingkungan. Untuk mencapai maksud-maksud tadi maka dibutuhkan sumberdaya insan yang berkualitas; andal; berkemampuan manajerial tinggi; dan memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan demikian pelaku pembangunan perikanan bisa membuat bisnis asal hulu hingga ke hilir; memiliki daya saing; & bisa menjaga kelestarian lingkungannya.

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi & pembuktian Personel, Pendanaan, Prasarana & Dokumen (P3D), maka semenjak Oktober 2016 seluruh penyuluh perikanan pengangkatan daerah secara status akan berubah menjadi penyuluh sentra. Namun demikian, perubahan status ini memunculkan dilema baru mengenai bagaimana pengaturan penyelenggaraan penyuluhan perikanan bareng system terpusat.

Upaya menata balik  sistem penyuluhan perikanan masa depan nir tanggal asal empat pilar yaitu ; (1) Kelembagaan, (2) Pendanaan, (tiga) Pembinaan & Pengawasan, & (4) Sarana & prasarana. 4 Pilar tadi meliputi  konsep dasar penyuluhan perikanan, dukungan politik, pendekatan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, materi penyuluhan, pembiayaan,training & supervisi inheren dan pengadaan wahana & prasarana penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan memerlukan keterpaduan antar komponennya itu diarahkan atau ditujukan buat membarui keadaan pelaku primer perikanan & keluarganya agar bisa mengelola bisnis, menjadi akibatnya bisa menaikkan kesejahteraan hidupnya. Semuanya dilaksanakan secara simultan & menyeluruh. Selain itu juga waktu akan menata balik  penyuluhan perikanan dibutuhkan kiprah komponen-komponen sistem penyuluhan perikanan yang terdapat & penentuan NSPK (Norma, Standar, Prosedur & Kriteria) Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional.

Dampak implementasi peraturan tadi paling terasa dalam perubahan kelembagaan penyuluhan perikanan. Semula kelembagaan penyuluhan perikanan meliputi Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) dalam taraf sentra, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dalam taraf provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) dalam taraf Kab/ Kota, dan Balai Penyuluhan (BP) dalam taraf kecamatan. Dinamika kelembagaan penyuluhan perikanan dalam tiap Kabupaten/ Kota tidak selaras beda. Di daerah-daerah dimana nir masih terdapat Bapeluh, penyuluh perikanan bergabung bareng Dinas yang menangani urusan kelautan &  perikanan. Maka semenjak Undang-undang tadi efektif berlaku, penyuluh perikanan membutuhkan Satuan Administrasi Pangkalan (satminkal) baru.

Pengalaman sebelumnya memberitahuakn bahwa eksistensi penyuluh perikanan dalam Bapeluh juga Dinas Perikanan selalu menyebabkan kontroversi. Di beberapa daerah, aktivitas penyuluhan perikanan berjalan baik & memberikan implikasi positif dalam tengah-tengah warga. Namun dalam daerah yang lain, aktivitas penyuluhan menemui penahan yang nisbi kompleks. Hambatan tadi diantaranya berupa minimnya komunikasi & koordinasi antar instansi; aktivitas penyuluhan yang didominasi sang sektor pertanian; Dinas yang membidangi kelautan & perikanan lebih percaya diri memakai stafnya sendiri daripada memakai penyuluh perikanan; aturan buat aktivitas penyuluhan perikanan yang minim; dan kurangnya reward bagi penyuluh perikanan meski resiko kerja sangat tinggi.

Bercermin asal pengalaman tadi, maka penyuluh perikanan dalam aneka macam lembaga menyuarakan hasrat agar bareng berubahnya status menjadi penyuluh perikanan sentra akan membawa pemugaran terutama asal sisi perangkat lunak tupoksi, mekanisme penganggaran aktivitas, & kesejahteraan penyuluh itu sendiri.

Model Kelembagaan Penyuluhan Perikanan yang Ideal

Untuk mengklaim perangkat lunak tugas pokok & kegunaannya (tupoksi),  penyuluh perikanan membutuhkan Unit Kerja menjadi representasi asal sentra. Unit Kerja tadi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Perikanan. Pilihan UPT ialah pilihan paling rasional bareng beberapa alasan yaitu :

Pengalaman masa keemasan penyuluh pertanian dalam Era Bimbingan Massal (Bimas) yang memproduksi keberhasilan swasembada beras dalam masa tadi. Kunci keberhasilannya terletak dalam :
Jelas & tegasnya garis komando penyuluh yaitu tertentu (red:vertikal) asal sentra;
Target capaian acara bareng aneka macam skala prioritas yang dicanangkan sang sentra (waktu itu masih Departemen Pertanian) tuntas dilaksanakan penyuluh dalam tataran teknis lapangan; 
Indikator kinerja penyuluh & implikasi penyuluhan simpel diukur; & 
Jelasnya wewenang, keuangan(budget), & kebijakan yang berada dalam UPT.

Aika bareng UU No. 23/2014 Bapeluh & bakorluh dibubarkan, maka pilihan kelembagaan selanjutnya ialah dinas yang membidangi kelautan & perikanan. Fakta dalam lapangan memberitahuakn bahwa poly terjadi ketidakharmonisan antara penyuluh perikanan & dinas perikanan. Meski terdapat juga yang serasi. Keberadaan penyuluh dalam dinas yang menangani bidang Kelautan & Perikanan juga berdampak dalam terancam hilangnya hak penyuluh perikanan buat mendapatkan tunjangan kinerja. Dalam Peraturan Menteri KP No. 15 tahun 2015 disebutkan bahwa pegawai KKP yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja ialah pegawai KKP yang bekerja dalam lingkungan KKP. Sementara Dinas perikanan nir termasuk dalam pengertian lingkungan KKP. Penyuluh perikanan ialah keliru satu profesi bareng resiko pekerjaan tinggi. Aktivitasnya membina pelaku primer & pelaku bisnis mengharuskannya buat selalu tiba berkunjung & siap (stand by) selama 24 jam buat membantu , mendampingi, & memecahkan kesulitan grup binaannya. Topografi daerah tugas penyuluh perikanan sangat bermacam-macam. Ada dalam antara mereka yang menghabiskan berjam-jam bepergian bareng syarat jalan rusak & sepi buat menemui grup binaannya. Ada juga yang wajib menyebrangi pulau & menghabiskan seratus ribu lebih rupiah guna melakukan training dalam warga. Dengan syarat tadi ialah sangat masuk akal jikalau kinerja penyuluh perikanan diberikan penghargaan melalui tambahan bonus berupa Tunjangan Kinerja. UPT yang tertentu terhubung bareng Pusluhdaya KP ialah solusi unit kerja bagi penyuluh perikanan.
Pencapaian sasaran pembangunan warga kelautan & perikanan diperlukan lebih simpel tercapai bareng adanya satu garis komando.
Koordinasi sasaran acara antar eselon satu dalam KKP lebih sederhana & nir memerlukan koordinasi berjenjang. Sinkronisasi sasaran acara nisbi dilakukan dalam taraf sentra. Dengan contoh UPT, seluruh perangkat lunak acara tadi akan lebih simpel terkontrol & simpel dinilai capaiannya.

Pengaturan kelembagaan ialah keliru satu poin yang dimuat dalam Norma Standar Prosedur & Kriteria (NSPK) yang nantinya akan menjadi Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan wacana Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional. Permen KP ini  akan berlaku ke seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia & diperlukan berlaku jangka panjang. Sehingga dalam proses perumusan peraturan tadi hendaknya pola pikir yang dikembangkan ialah dalam jangkauan yang luas buat mencari solusi terbaik. Dimana inti asal peraturan tadi ialah Bagaimana Tugas & Fungsi Penyuluhan Perikanan Berjalan Optimal.

Untuk merealisasikan kelembagaan penyuluhan perikanan bareng contoh UPT tentu bukan perkara simpel. Beberapa hal yang perlu diantisipasi diantaranya menyangkut dilema aturan, berapa jumlah UPT yang representative buat mewadahi penyuluh perikanan seluruh Indonesia, birokrasi & mekanisme pendirian UPT dan SDM struktural yang dibutuhkan dalam UPT tadi.

Aika merujuk dalam warta kekinian dimana syarat perekonomian Negara sedang indolen bahkan Menteri Keuangan memangkas sebesar 133 trilyun rupiah aturan Kementrian/ Lembaga, gagasan UPT Penyuluhan Perikanan nampaknya sulit direalisasikan. Namun perlu dicatat bahwa sebuah peraturan nir didesain hanya buat situasi kekinian. Justru peraturan yang baik ialah peraturan yang bisa memecahkan dilema, didasarkan  kebutuhan & adaptif meski berganti waktu atau jaman. UPT Penyuluhan Perikanan ialah bentuk ideal, meski buat merealisasikannya membutuhkan waktu yang mungkin nir singkat. Bicara peraturan ialah bicara mengenai syarat ideal. Aika peraturan hanya dalam desain buat syarat kekinian maka bisa dibayangkan betapa sibuknya tim penyusun alasannya wajib membarui peraturan setiap ketika.

Menyikapi Masa Transisi

Tidak bisa dipungkiri bahwa masa transisi adalah masa-masa yang paling berat bagi seluruh penyuluh perikanan. Bahkan hingga goresan pena ini didesain, menjelang Oktober 2016, penyuluh perikanan masih kebingungan bareng hak & kewajibannya pasca menjadi pegawai KKP. Pada masa transisi misalnya ini dibutuhkan adanya pengaturan ad interim yang nir bertentangan bareng Permen KP yang ketika ini sedang dirumuskan. Masa transisi ialah masa dispensasi alasannya seluruh komponen sedang menyesuaikan diri. 

Sebagai contoh, dalam ketika UU No. 16 tahun 2006 wacana Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, & Kehutanan (SP3K) disahkan, waktu itu dalam kabupaten/kota belum terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Sehingga kelembagaan penyuluh berada dalam Kantor Penyuluhan Pertanian (KPP) & dinas. Pelan akan tetapi niscaya, dalam kurang lebih tahun 2010 Kabupaten / Kota mulai membuat Bapeluh. Meski dalam beberapa daerah, penyuluh masih bertahan dalam Dinas teknis masing-masing. Semua hal tadi diatur & tertuang bareng terang dalam payung aturan yang terang juga. Artinya, dalam masa transisi usahakan memang terdapat pengaturan tersendiri (memunculkan tambahan ketentuan peralihan dalam draft NSPK) hingga kondisinya normal & ideal.

Dalam setiap peraturan yang dimuntahkan sang Pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dll selalu mencantumkan adanya ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini akan menyebutkan mengenai syarat extra ordinary dalam ketika peraturan tadi diterapkan. Maka jikalau ketika ini terdapat hal-hal yang menjadi penahan dalam membuat UPT Penyuluhan Perikanan, penyelesaiannya bisa dicantumkan dalam ketentuan peralihan tadi.

Sebagai permulaan, UPT Penyuluhan Perikanan berada dalam taraf provinsi. Dengan catatan, UPT-UPT tadi secara hierarki tertentu berafiliasi bareng Pusluhdaya KP. Atau jumlahnya bisa diubahsuaikan bareng kebutuhan. Sebagaimana Puslat memiliki UPT Balai Diklat juga Pusdik yang memiliki UPT-UPT Sekolah Tinggi & Akademi Perikanan. Pusluhdaya KP sendiri niscaya memiliki tim yang terdiri asal para pakar yang cakap buat mengatasi penahan aturan, mekanisme pendirian UPT dan standardisasi SDM buat mengelola UPT-UPT itu.

Jila syarat ideal tadi belum terwujud, unit kerja ad interim penyuluh perikanan bisa dititipkan dalam UPT KKP yang lain. Sifatnya ad interim bareng MoU yang terang antara Pusat Penyuluhan Perikanan & Pemberdayaan Masyarakat Kelautan & Perikanan (Pusluhdaya KP) & UPT tadi. Contohnya : Penyuluh Sumatera Utara dalam BPPP Belawan, Jawa Tengah dalam BPPP Tegal, Jawa Barat dalam BDA Sukamandi, Papua dalam SUPM Sorong dll. Pun jikalau wajib berada dalam Dinas buat ad interim waktu, maka wajib dipastikan terdapat agunan bahwa hak & kewajiban penyuluh perikanan bisa dilaksanakan. Bahkan jikalau itu berarti wajib membarui ketentuan dalam Peraturan menteri yang lain. Tentu saja sifatnya hanya ad interim sembari mengupayakan tercapainya syarat ideal.

Akhirnya, jikalau pemangku kebijakan menyadari pentingnya penyuluhan dalam pembentukan sumberdaya insan yang berkualitas, seluruh upaya akan dikerahkan buat mendukung keberhasilan penyuluhan. Tetapi jikalau pembangunan SDM permanen nir menerima prioritas sebagaimana pembangunan infrastruktur, maka hingga kapan pun penyuluhan akan permanen dipercaya nir berhasil alasannya output nya bukan berupa materi fisik.

Anggota DPR Beberkan Perbedaan Menteri Susi Majukan Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkata Menteri Kelautan & Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti memiliki semangat yg tidak selaras bareng MKP sebelumnya Sharif Cicip Sutarjo.

Hal itu disampaikan sang sang Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng pengusaha perikanan yg digelar hari ini.

"Saya melihat Ibu Menteri kita semangat yg tidak selaras, sumber semangat sebelumnya," istilah beliau kepada Gedung DPR RI, Rabu (21/1/2015).

Dia memaparkan, Sharif menekan semangat konservasi kepada nelayan. Hal itu ditandai bareng penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) 15 Tahun 2011 wacana konservasi nelayan.

"Di sana seluruh kementerian didorong percepat kehidupan nelayan," ujar Ono.

Lain hal bareng Menteri Susi, beliau menuturkan waktu ini pemerintah lebih mengedepankan pemberantasan ilegal, unreported, unregulated fishing. Hal tadi nampak, waktu pertama kali dilantik Susi Pudjiastuti sigap menggandeng forum-forum aturan buat memberantas praktik tadi. Langkah itu nampak terang maupun, bareng kebijakan terakhir bareng membuat satuan tugas (satgas) anti ilegal fishing.

"Saya pernah ikut rendezvous menteri & asosiasi nelayan dihadirkan Kabareskrim. Saya melihat & mengerti hati pikiran asosiasi. Bagaimana unsur menteri membuat takut nelayan bareng kerjasama penegakan aturan, nelayan dirancang nurut kebijakan," istilah beliau.

Dia menekankan, buat memajukan para nelayan sudah seharusnya DPR RI memanggil satgas tadi. Lantaran membuat sebuah kebijakan seharusnya pemerintah nir mengabaikan konservasi kepada nelayan.

"Satgas anti ilegal fishing & TNI AL, KPK, PPATK, Dirjen pajak, seyogyanya Komisi IV undang mereka, alasannya adalah bicara UU perikanan mereka itu AL & Kepolisian penegak aturan bahari Inpres No 15 tahun 2011 konservasi nelayan belum dicabut & masih berbunyi penegakan aturan nelayan Indonesia wajib mengedepankan preventif, & edukatif nir represif," ujar Ono. (Amd/Ahm)

Ada apa beserta Industri Pengolahan Perikanan Indonesia

Industri pengolahan perikanan Indonesia agaknya belum menjadi prioritas primer bagi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), mengingat belum menggairahkan implikasi produksi pengolahan perikanan Indonesia yg dapat terserap pasar dalam negeri juga luar negeri. Produk olahan perikanan Indonesia hanya menguasai 11 % pangsa pasar, kalah jauh apabila dibandingkan beserta Thailand sebanyak 48% pangsa pasar produk olahannya. Padahal tempat bahari Indonesia 17 kali lebih akbar dibanding Thailand !. Tentu hal ini nir sebanding beserta berlimpahnya sumberdaya ikan & luasnya potensi huma budidaya kepada Indonesia. Saat ini, ikan menjadi asal protein hewani menjadi bagian berdasarkan gaya hayati sehat ikut dan berkonstribusi kepada peningkatan kebutuhan akan implikasi olahan ikan. Permasalahannya sudah siapkah industri pengolahan perikanan Indonesia?

Seperti yg kita ketahui, sifat komoditi perikanan khususnya ikan sangat cepat mengalami penurunan mutu. Untuk itu diharapkan suatu penanganan agar kualitas atau mutu ikan permanen terjaga. Salah satu penanganan yg mampu dilakukan melalui aktivitas industri perikanan misalnya cold storage, pabrik fillet ikan, & industi olahan ikan lainnya. Semua bisnis perikanan tadi menyampaikan nilai tambah & menaikkan daya saing produk apabila dibandingkan beserta menjual ikan dalam bentuk segar. Namun nir mampu dipungkiri bisnis perikanan dihadapkan beserta kasus ketidakpastian produksi, penggunaan investasi & porto operasional yg cukup tinggi menjadi akibatnya dalam pencapaian keberhasilan secara komprehensif kepada bisnis yg dijalankan perlu diterapkan manajemen yg baik, apabila keberhasilan & pengembangan bisnis ingin dicapai (Shinta, 2010). Pemerintah terus mendorong industri perikanan berjaya, akan tetapi adakah dukungan pemerintah buat itu?

Pertanyaan yg lagi lagi terdapat, sudah siapkah kita menghadapi Asean Economic Community 2015? AEC bertujuan buat membangun single market beserta basis produksi tanpa adanya pajak bagi barang, jasa, investasi & pekerja terlatih kepada seluruh tempat ASEAN. Tentu hal ini membawa untung sekaligus tantangan kepada tiap negara. Akankah kita (negara) menjadi ceruk pasar berdasarkan negara lain ataukah menjadi pembuat yg siap mengekspansi beserta produk dalam negeri berdaya saing & berkualitas ke luar negeri ?.

Industri pengolahan implikasi perikanan kepada Indonesia masih terseok seok. Tidak hanya berdasarkan segi pengolahannya , akan tetapi berdasarkan segi pemasaran produk olahan. Aika kita dapat menghasilkan tentu kita dituntut buat dapat menjual implikasi produk. Dari segi kualitas produk, tentu kita dapat sejajar beserta implikasi olahan berdasarkan negara lain. Namun berdasarkan segi harga, produk olahan ikan Indonesia masih kalah jauh (baca : mahal) dibandingkan beserta negara lain yg dapat menghasilkan beserta harga terjangkau akan akan tetapi mutu sama baik beserta produk Indonesia. Ada apa ini? Ada apa beserta industri olahan ikan kita?

Aika nanti sudah berlaku pasar bebas antar negara ASEAN tentu, bunda bunda tempat tinggal tangga Indonesia lebih mengarah ikan impor beserta harga murah berkualitas dibanding beserta ikan made in Indonesia karena harganya tidak lagi terjangkau. Bukannya nir cinta produk dalam negeri, akan tetapi keadaan ekonomi tempat tinggal tangga yg serba terbatas akan akan tetapi wajib permanen dapat menyediakan kebutuhan protein keluarga.

Terjangkaunya harga olahan ikan impor nir terlepas berdasarkan murahnya bahan baku ikan itu sendiri. Tidak hanya itu, pakan dalam aktivitas budidaya sudah dapat dipenuhi baik secara kualitas & kuantitas. Seperti yg kita ketahui, pakan menjadi input produksi yg memakan hampir 50 60% operasional bisnis. Aika kita dapat menekan kebutuhan pakan akan tetapi disisi lain dapat menciptakan produktivitas yg tinggi, tentu kita dapat menciptakan untung lebih poly.

Permasalahan lain yg dihadapi industri pengolahan ikan artinya taraf serapan pasar masih rendah, terutama pasar lokal. Teknologi budidaya ikan yg masih belum efektif dalam menaikkan produktivitas menjadi akibatnya terdapat ketidakpastiaan bahan baku ikan.

Ketidakberpihakan pemerintah menjadi faktor primer jalan ditempat dalam hal kemajuan industri perikanan. Seperti yg diungkapkan Wakil Kadin Yugi dilansir kepada liputan6.com (01/12/2014), buat mendorong Indonesia menjadi sentra pengolahan ikan global setidaknya terdapat 4 langkah krusial yg wajib diambil sang Ibu Susi, Menteri Kelautan & Perikanan yaitu melakukan standarisasi seluruh produk perikanan dalam negeri, Melakukan prosessing perikanan global kepada Indonesia sinkron standarisasi yg sudah dimiliki, Menyediakan energi kerja lokal yg terampil & bersaing & Mendorong perbankan nasional buat menaikkan & memacu investasi industri pengolahan

Solusi berdasarkan uraian diatas yaitu beserta mendorong peran universitas dalam membangun aneka macam penemuan dalam aktivitas budidaya. Tidak hanya menciptakan jurnal penelitian yg hanya lama kepada perpustakaan akan tetapi juga wajib dapat diaplikasikan kepada masyrakat pembudidaya. Selain itu, sinergi peran rakyat pembudidaya & pengolah ikan dalam mengaplikasikan teknologi buat menciptakan produk berdaya saing.

10 Praktisi perikanan Belanda belajar budidaya ikan kepada Banyuwangi

Banyuwangi diklaim keliru satu daerah kepada Indonesia yg potensi maritimnya nisbi akbar. Selain diklaim daerah produsen ikan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga punya acara 100 ribu kolam ikan yg dikembangkan kepada pekarangan -pekarangan warga.

BERITA TERKAIT
Menteri Amran happy kualitas bawang Banyuwangi lebih oke dibanding impor
Pemkab Banyuwangi resmi luncurkan perangkat lunak Jalin Kasih, bantu kurangi kemiskinan
Warga Banyuwangi bangga bisa ikut bikin kapal pesanan militer Rusia

Konsep tadi mengundang ketertarikan 10 praktisi perikanan kepada Belanda yg berasal dari aneka macam profesi & disiplin ilmu. Seperti akademisi, banker, pelaku bisnis, petani, pengusaha cold storage, eksportir & pengusaha kepada sektor pengolahan atau off farm.

Mereka tiba kepada Banyuwangi Kamis (8/6) pagi & diterima Asisten Pembangunan & Kesra, Agus Siswanto didampingi Kepala Dinas Perikanan & Pangan, Hary Cahyo Purnomo kepada Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.

Asisten Pembangunan & Kesra Agus Siswanto ketika menemui rombongan membicarakan, Pemkab Banyuwangi memang terus mendorong warganya agar memiliki kolam-kolam ikan kepada pekarangannya. "Jadi warga tidak sepenuhnya bergantung kepada ikan dari implikasi bahari, melainkan juga bisa memanfaatkan dari pekarangannya masing-masing. Nah, ini akan sangat mendukung kehidupan perekonomian rakyat," istilah Agus.

Bettina Cavenagh, keliru satu praktisi perikanan dari Larive International membicarakan, beliau beserta ke-9 rekannya spesifik belajar ke Banyuwangi terkait perikanan budidaya (aquaculture). "Kami difasilitasi Kedutaan Besar Belanda kepada Indonesia buat belajar ihwal potensi perikanan kepada Indonesia. Di Banyuwangi, kami belajar ihwal aquaculture. Kami dengar Banyuwangi punya potensi perikanan budidaya, khususnya lele, nila & udang yg prospeknya luar biasa indah," istilah Cavenagh yg mengaku bahagia tiba ke Banyuwangi.

Menurut Cavenagh, negaranya sangat ingin menyebarkan potensi perikanan air tawar. Sebab kepada Belanda lautnya nir begitu akbar. "Ada kemungkinan kami akan melakukan partnership kepada bidang growing industry aquaculture. Karena itu tujuan kami kemari ingin melihat dari dekat dulu, bagaimana acara aquaculture kepada Banyuwangi ini berjalan," ungkapnya.

Cavenagh & rekan-rekannya kemudian diajak buat melihat potensi perikanan budidaya Banyuwangi. Yakni budidaya udang windu kepada tambak Bomo; budidaya lele kepada kolam milik Mislan, Kelompok Karya Mina Lele kepada Desa Kedungrejo, Muncar; & budidaya nila milik Kelompok Kawang Rona Timur, Desa Wringinputih, Muncar. Selain itu mereka juga berkesempatan mengunjungi coldstorage Istana Cipta Sejahtera, kepada Desa Labanasem, Kecamatan Kabat.

Rombongan ini berada kepada Indonesia selama lima hari. Banyuwangi artinya destinasi ketiga yg dituju sesudah sebelumnya berkunjung ke Purwakarta & Jakarta, & dilanjutkan ke Surabaya.

Untuk diketahui, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azar Anas memang mendorong pengembangan perikanan budidaya sang rakyat. Pengembangan acara ini memanfaatkan potensi asal daya air yg melimpah kepada Banyuwangi. Anas pun mencanangkan gerakan 100 ribu kolam, sesudah sebelumnya sudah sukses menggunakan acara 10 ribu kolam.

Beberapa kecamatan kepada Banyuwangi memiliki asal daya air yg melimpah misalnya Kecamatan Glenmore, Kalibaru, Sempu, Songgon, Glagah, & Licin. Wilayah ini menjadi lokasi yg potensial bagi pengembangan acara 100 ribu kolam.

Anas juga mendorong 100 ribu kolam melalui acara Mina Tani, yakni bisnis budidaya perikanan yg dilakukan bersamaan menggunakan pertanian. Mina tani memanfaatkan genangan air sawah yg tengah ditanami flora pangan menjadi kolam buat budidaya ikan air tawar. Misalnya saja mina padi, & mina naga.

Ini menjadi keliru satu cara mengatasi overfishing & memberi penghasilan baru bagi nelayan. Kuncinya artinya kualitas lingkungan yg terjaga. Karena itu nelayan terus didorong buat membangun lingkungan yg higienis & sehat. [hhw]